Salah Arah Koperasi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar meninggalnya sejumlah calon manajer Koperasi Desa Merah Putih saat mengikuti pelatihan militer menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai arah pembinaan koperasi di Indonesia. Tragedi ini tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola lembaga ekonomi rakyat.
Koperasi pada hakikatnya merupakan entitas bisnis yang bertumpu pada tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan membaca peluang pasar. Tantangan utama yang dihadapi koperasi saat ini bukanlah kurangnya disiplin fisik, melainkan lemahnya kapasitas manajerial, rendahnya literasi keuangan, terbatasnya pemanfaatan teknologi, dan buruknya pengawasan internal. Karena itu, muncul pertanyaan mengenai relevansi pelatihan bergaya militer dengan kebutuhan nyata pengelolaan koperasi modern.
Disiplin tentu merupakan nilai penting dalam organisasi apa pun. Namun disiplin tidak identik dengan pendekatan fisik yang keras. Dalam dunia usaha, keberhasilan lebih ditentukan oleh kemampuan mengambil keputusan, mengelola risiko, memahami laporan keuangan, membangun jaringan usaha, dan menjaga kepercayaan anggota. Kualitas-kualitas tersebut tidak lahir dari latihan fisik yang ekstrem, melainkan dari pendidikan, pendampingan, dan pengalaman bisnis yang memadai.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri mengemban misi besar. Pemerintah berharap koperasi menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus instrumen pemberdayaan masyarakat. Karena itu, fokus pembinaan semestinya diarahkan pada penguatan kompetensi bisnis. Pengelola koperasi perlu dibekali kemampuan mengelola modal kerja, menyusun rencana usaha, memahami pemasaran digital, hingga menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
Tragedi ini menjadi pengingat bahwa tujuan mulia dapat kehilangan arah apabila metode yang digunakan tidak selaras dengan kebutuhan. Yang dibutuhkan koperasi bukanlah manajer yang mampu bertahan dalam tekanan fisik, melainkan pemimpin yang mampu mengelola organisasi secara profesional dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan koperasi akan ditentukan oleh kualitas tata kelola, bukan tingkat ketahanan dalam pelatihan lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program pengembangan SDM benar-benar relevan dengan tantangan bisnis yang akan dihadapi.
