Siap-siap, CPO Berstatus Haram Bakal Ditolak Masuk Uni Eropa

Minggu, 10 Desember 2023 | 06:23 WIB
Siap-siap, CPO Berstatus Haram Bakal Ditolak Masuk Uni Eropa
[ILUSTRASI. Kapal kargo memuat bungkil inti sawit (palm kernel) di Dermaga C Pelabuhan PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Selasa (10/3/2020). Kegiatan ekspor CPO dan turunannya di seluruh pelabuhan yang ada di Kota Dumai tercatat pada Januari-Februari 2020 sebanyak 2,36 juta ton atau mengalami penurunan sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2,80 juta ton akibat pengaruh kewaspadaan COVID-19 pada perdagangan internasional dan berkurangnya produksi di perkebunan akibat perubahan cuaca ekstrem. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/wsj.]
Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

KONTAN.CO.ID - Eddy Martono, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit  Indonesia (GAPKI) tak bisa membayangkan, ada satu kapal tanker minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) berkapasitas 10.000 ton gagal berlayar ke Eropa karena tak memenuhi regulasi impor di kawasan di Benua Biru tersebut. Menurut  Eddy, jika ditemukan ada bagian kecil dari 10.000 ton CPO itu berasal dari perkebunan sawit hasil deforestasi, maka seluruh isi kapal berpotensi tertolak kembali ke Indonesia.

Meski informasi itu masih berupa perkiraan Eddy, kondisi itu bisa saja terjadi pasca Januari 2025, setelah berlaku aturan terkait EU Deforestation Regulation (EUDR) atau aturan larangan mengimpor komoditas dari kebun hasil deforestasi.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler