KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa hari terakhir ini pasar keuangan dunia disibukkan dengan adanya kekhawatiran kegagalan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mendapatkan tambahan pagu utang atau debt ceiling dari Kongres, atau wakil rakyat. Sebab negara itu sudah menghabiskan pagu utang di anggaran negara 2023 sebesar US$ 31,4 triliun paruh pertama tahun ini.
Kondisi membuat khawatir para pelaku pasar global karena ada risiko besar terjadi kekeringan kas di anggaran negara pemerintah AS. Walhasil ekonom maupun lembaga keuangan dunia memprediksi di awal Juni 2023 kas pemerintah AS hanya akan turun di bawah US$ 30 miliar.
Catatan terakhir pada pada 18 Mei 2023 dana kas yang ada di Departemen Keuangan AS masih US$ 57,3 miliar.
Jika pemerintahan Joe Biden gagal meyakinkan wakil rakyat untuk menambah pagu utang, yang akan terjadi adalah beban pembayaran layanan publik akan terganggu.
Kantor berita Reuters mencatat beban untuk membayar dokter, rumah sakit, dan perusahaan asuransi bisa menjadi salah satu yang terkena imbas pertama. Pada 1 Juni, mereka seharusnya menerima pembayaran sekitar $47 miliar lewat Medicare.
Belum lagi beban pembayaran gaji pegawai pemerintah yang berjumlah hingga 2 juta orang dengan total kebutuhan anggaran sekitar US$ 4 miliar.
Lalu pembayaran kepada layanan publik seperti sekolah sekitar US$ 1 miliar, juga kontraktor-kontraktor swasta yang mengerjakan proyek pemerintah dan harus di bayar pada bulan Juni 2023 akan menagih sekitar US$ 1 miliar. Bisa dibayangkan dampak langsung apabila kegagalan menambah utang terhadap masyarakat.
Amerika sebenarnya mencatat rasio penerimaan negara dari pajak cukup besar. Tahun 2022 lalu rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) AS sekitar 18,7% lebih baik dari 2021, 17,8%. Namun beban anggaran di AS sudah terlanjur besar sehingga mengandalkan utang.
Karena itu Joe Biden yang dari Demokrat harus mampu melunakkan Kongres yang dikuasai oleh Partai Republik. Saat Kongres setuju artinya tumpukan utang di Amerika merupakan hasil kerja bersama, bukan cuma partai penguasa.
Sistem penganggaran seperti ini juga terjadi di Indonesia. Tumpukan utang pemerintah Rp 7.849,8 triliun atau sekitar 38% dari PDB ini tentu hasil kesepakatan dengan DPR. Tapi utang tetap menjadi isu seksi untuk menyerang lawan politik, lupa partainya ikut menyetujuinya.
