Saat kondisi keuangan negara  sulit dan banyak pemangkasan anggaran, tambahan dana pensiun sebesar ini tentu bukan prioritas.

Presiden Prabowo Subianto sudah seharusnya mengambil langkah yang tegas terkait dengan kebijakan energi.

Sudah saatnya kita berhenti memperumit urusan kesejahteraan sosial dengan regulasi yang saling tumpang tindih.

Keputusan ini diambil menyusul tidak jelasnya pembiayaan pensiun dini PLTU melalui skema JETP yang digagas beberapa tahun lalu.

Dari 20 besar saham berdasarkan volume terbanyak per akhir tahun 2024, lima diantaranya disuspensi dan masuk Papan Pemantauan Khusus.

Ancaman defisit masih membayangi program Jaminan Pensiun yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

Masa tunggu hingga pekerja bisa mencairkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi masa kritis pagi para pekerja.

Dengan asumsi tingkat pertumbuhan kontribusi dan pembayaran saat ini, program Jaminan Pensiun dapat menghadapi defisit dimulai pada 2038.

Pemerintah memperpanjang usia pensiun menjadi 59 tahun untuk bisa memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan

Dengan usia pensiun yang bertambah, pemerintah dinilai bisa lebih leluasa dalam mengelola dana pekerja.