KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah sempat tarik ulur cukup lama, pemerintah tampaknya mulai membulatkan tekad terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyebut, pemerintah mungkin akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pekan depan.
Pemerintah memang sudah menggadang-gadang wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite yang masih disubsidi sejak beberapa waktu lalu. Maklumlah, harga minyak dunia meroket tinggi. Alhasil, bila subsidi untuk BBM tidak dipangkas, anggaran pemerintah bisa jebol.
Sebelumnya, juga sempat ada wacana membatasi penjualan BBM bersubsidi. Ada rencana masyarakat yang ingin membeli bensin jenis Pertalite diwajibkan memakai aplikasi untuk mendapat bensin tersebut. Namun rencana ini akhirnya tidak terwujud.
Pemerintah memang sangat berhati-hati dalam menyusun rencana kenaikan BBM ini. Maklum, kenaikan BBM berpotensi mengerek tinggi angka inflasi yang sudah mulai naik.
Di sisi lain, pemerintah juga kesulitan terus-terusan memberi subsidi untuk bensin, terutama Pertalite.
Menukil data Pertamina, sampai Juli lalu, konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta kilo liter.
Sejatinya, kuota tahun ini menurut APBN sebesar 23,05 juta kilo liter. Artinya, konsumsi Pertalite di tujuh bulan pertama tahun ini saja sudah setara 72,89% dari kuota tahun ini.
Jadi jelas pemerintah bakal makin kesulitan kalau harus memberi subsidi terus-menerus di tengah kenaikan konsumsi. Hitungan pemerintah, bila subsidi terus berlanjut, penambahan subsidi bisa mencapai Rp 500 triliun-Rp 600 triliun, sekitar 25% dari pendapatan APBN.
Tapi menaikkan harga BBM juga tidak semudah membalik telapak tangan. Badan Kebijakan Fiskal pernah menyebut, kebijakan mempertahankan harga jual energi di dalam negeri merupakan salah satu kebijakan krusial dalam menjaga daya beli masyarakat.
Artinya, ketika harga BBM naik, ada kemungkinan daya beli masyarakat merosot.
Kendati begitu, tetap saja kenaikan harga BBM perlu dilakukan. Pertimbangannya, saat ini subsidi BBM juga banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang masih terhitung mampu. Artinya, subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran.
Sebagaimana sudah banyak disarankan, pemerintah bisa mengalihkan subsidi yang semula dipergunakan menjaga harga energi dalam bentuk subsidi langsung untuk menyokong masyarakat miskin.
