Adhi Karya (ADHI) Mengincar Pendanaan Rp 9 Triliun

Sabtu, 16 Februari 2019 | 08:49 WIB
Adhi Karya (ADHI) Mengincar Pendanaan Rp 9 Triliun
[]
Reporter: Rezha Hadyan | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ambisi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) untuk menggalang pendanaan (fundraising) besar belum pudar. Emiten pelat merah ini bakal melanjutkan rencana yang sempat tertunda, mengantarkan anak usahanya menghelat initial public offering (IPO).

PT Adhi Persada Gedung (APG) dan PT Adhi Commuter Properti (ACP) jadi dua kandidat perhelatan tersebut. Total perolehan dana ditargetkan mencapai Rp 7 triliun, dengan asumsi maksimal melepas 30%–35% saham untuk masing-masing perusahaan.

Direktur Utama ADHI Budi Harto menuturkan, APG yang paling siap IPO. APG ditargetkan bisa mencatatkan saham (listing) pada Agustus tahun ini. "Target perolehan dananya Rp 1,5 triliun–Rp 2 triliun," ujar dia, Kamis (15/2).

ACP kemungkinan baru bisa listing pada November. Tapi, target perolehan dananya lebih besar, Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun.

Namun, supaya IPO optimal, ADHI perlu terlebih dahulu membesarkan aset kedua anak usahanya tersebut. Caranya, dengan menyuntikkan sejumlah dana, salah satunya untuk ACP.

ADHI sejauh ini telah menyuntikkan modal sebesar Rp 3 triliun untuk ACP. Tahun ini, rencananya ada suntikan Rp 800 miliar lagi untuk pembelian lahan di sekitar stasiun light rail transit  (LRT) Jabodebek.

Instrumen utang

ADHI tak hanya mengandalkan pengumpulan dana berbasis ekuitas. Perusahaan konstruksi ini juga berniat mencari dana menggunakan instrumen utang.

ADHI bakal menerbitkan obligasi senilai Rp 2 triliun. Penerbitannya dijadwalkan pada akhir semester pertama tahun ini.

Sekadar informasi, ADHI tahun lalu menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2017 dengan plafon maksimal Rp 5 triliun. Tahap pertama senilai Rp 3,5 triliun sudah digelar tahun lalu.

Sehingga, ADHI masih punya jatah penerbitan obligasi Rp 2,5 triliun lagi. Belum jelas apakah ADHI akan melepas seluruh plafon tahun ini.

Budi memastikan, kesehatan keuangan perusahaan tetap terjaga. Sebab, batas maksimal rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) ADHI sebesar 3,5 kali. "Posisinya saat ini masih 1,1 kali," tandas dia.

ADHI juga masih memiliki ruang untuk menurunkan rasio utang sekaligus memperoleh tambahan dana segar. Caranya dengan menggelar rights issue.

Meski bukan dalam waktu dekat, manajemen tak menutup peluang menggelar rights issue. "Mungkin saja, baik dari ADHI sendiri atau induk holding, Hutama Karya," imbuh Budi.

Semua pendanaan ADHI tahun ini bakal difokuskan untuk semua proyek perusahaan. Salah satunya untuk melanjutkan proyek LRT.

Sekadar informasi, ADHI telah keluar dana Rp 12 triliun untuk proyek tersebut. PT KAI selaku pemilik konsesi LRT baru membayar Rp 6,3 triliun. Padahal, nilai proyek LRT mencapai Rp 27 triliun.

Budi menuturkan, pihaknya kini tengah menanti kelanjutan pembayaran proyek tersebut. Proses permohonan pembayarannya kini sudah diproses oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Jadi, mudah-mudahan Maret nanti sudah ada pembayaran Rp 3 triliun," tutur Budi.

Bagikan

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler