Adhi Karya (ADHI) Mengincar Pendanaan Rp 9 Triliun

Sabtu, 16 Februari 2019 | 08:49 WIB
Adhi Karya (ADHI) Mengincar Pendanaan Rp 9 Triliun
[]
Reporter: Rezha Hadyan | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ambisi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) untuk menggalang pendanaan (fundraising) besar belum pudar. Emiten pelat merah ini bakal melanjutkan rencana yang sempat tertunda, mengantarkan anak usahanya menghelat initial public offering (IPO).

PT Adhi Persada Gedung (APG) dan PT Adhi Commuter Properti (ACP) jadi dua kandidat perhelatan tersebut. Total perolehan dana ditargetkan mencapai Rp 7 triliun, dengan asumsi maksimal melepas 30%–35% saham untuk masing-masing perusahaan.

Direktur Utama ADHI Budi Harto menuturkan, APG yang paling siap IPO. APG ditargetkan bisa mencatatkan saham (listing) pada Agustus tahun ini. "Target perolehan dananya Rp 1,5 triliun–Rp 2 triliun," ujar dia, Kamis (15/2).

ACP kemungkinan baru bisa listing pada November. Tapi, target perolehan dananya lebih besar, Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun.

Namun, supaya IPO optimal, ADHI perlu terlebih dahulu membesarkan aset kedua anak usahanya tersebut. Caranya, dengan menyuntikkan sejumlah dana, salah satunya untuk ACP.

ADHI sejauh ini telah menyuntikkan modal sebesar Rp 3 triliun untuk ACP. Tahun ini, rencananya ada suntikan Rp 800 miliar lagi untuk pembelian lahan di sekitar stasiun light rail transit  (LRT) Jabodebek.

Instrumen utang

ADHI tak hanya mengandalkan pengumpulan dana berbasis ekuitas. Perusahaan konstruksi ini juga berniat mencari dana menggunakan instrumen utang.

ADHI bakal menerbitkan obligasi senilai Rp 2 triliun. Penerbitannya dijadwalkan pada akhir semester pertama tahun ini.

Sekadar informasi, ADHI tahun lalu menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2017 dengan plafon maksimal Rp 5 triliun. Tahap pertama senilai Rp 3,5 triliun sudah digelar tahun lalu.

Sehingga, ADHI masih punya jatah penerbitan obligasi Rp 2,5 triliun lagi. Belum jelas apakah ADHI akan melepas seluruh plafon tahun ini.

Budi memastikan, kesehatan keuangan perusahaan tetap terjaga. Sebab, batas maksimal rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) ADHI sebesar 3,5 kali. "Posisinya saat ini masih 1,1 kali," tandas dia.

ADHI juga masih memiliki ruang untuk menurunkan rasio utang sekaligus memperoleh tambahan dana segar. Caranya dengan menggelar rights issue.

Meski bukan dalam waktu dekat, manajemen tak menutup peluang menggelar rights issue. "Mungkin saja, baik dari ADHI sendiri atau induk holding, Hutama Karya," imbuh Budi.

Semua pendanaan ADHI tahun ini bakal difokuskan untuk semua proyek perusahaan. Salah satunya untuk melanjutkan proyek LRT.

Sekadar informasi, ADHI telah keluar dana Rp 12 triliun untuk proyek tersebut. PT KAI selaku pemilik konsesi LRT baru membayar Rp 6,3 triliun. Padahal, nilai proyek LRT mencapai Rp 27 triliun.

Budi menuturkan, pihaknya kini tengah menanti kelanjutan pembayaran proyek tersebut. Proses permohonan pembayarannya kini sudah diproses oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Jadi, mudah-mudahan Maret nanti sudah ada pembayaran Rp 3 triliun," tutur Budi.

Bagikan

Berita Terbaru

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:31 WIB

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good

Obligasi bertema ESG dan keberlanjutan akan meramaikan penerbitan surat utang di 2026. Bagaimana menakar daya tariknya?

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:29 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik

Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kapabilitas manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis.

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:23 WIB

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi

Para pelaku usaha tengah menantikan kepastian izin impor yang belum terbit. Padahal, saat ini sudah melewati waktu proses.

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:50 WIB

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN

Investor asing mencatat jual neto Rp 2,77 triliun di SBN. Tekanan jual ini diprediksi berlanjut hingga Kuartal I 2026. Pahami risikonya.

Prospek Kredit Perbankan Akan Lebih Bergairah
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:30 WIB

Prospek Kredit Perbankan Akan Lebih Bergairah

​Didorong penurunan suku bunga dan program pemerintah, OJK dan BI memproyeksikan kredit perbankan tumbuh hingga dua digit tahun ini,

Nasib Rupiah Awal Pekan: Tertekan Isu Domestik & Global
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:15 WIB

Nasib Rupiah Awal Pekan: Tertekan Isu Domestik & Global

Rupiah melemah hingga 16.887 per dolar AS. Cari tahu alasan di balik tekanan Moodys dan data ketenagakerjaan AS yang memicu gejolak

INDEKS BERITA

Terpopuler