Adhi Karya (ADHI) Mengincar Pendanaan Rp 9 Triliun

Sabtu, 16 Februari 2019 | 08:49 WIB
Adhi Karya (ADHI) Mengincar Pendanaan Rp 9 Triliun
[]
Reporter: Rezha Hadyan | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ambisi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) untuk menggalang pendanaan (fundraising) besar belum pudar. Emiten pelat merah ini bakal melanjutkan rencana yang sempat tertunda, mengantarkan anak usahanya menghelat initial public offering (IPO).

PT Adhi Persada Gedung (APG) dan PT Adhi Commuter Properti (ACP) jadi dua kandidat perhelatan tersebut. Total perolehan dana ditargetkan mencapai Rp 7 triliun, dengan asumsi maksimal melepas 30%–35% saham untuk masing-masing perusahaan.

Direktur Utama ADHI Budi Harto menuturkan, APG yang paling siap IPO. APG ditargetkan bisa mencatatkan saham (listing) pada Agustus tahun ini. "Target perolehan dananya Rp 1,5 triliun–Rp 2 triliun," ujar dia, Kamis (15/2).

ACP kemungkinan baru bisa listing pada November. Tapi, target perolehan dananya lebih besar, Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun.

Namun, supaya IPO optimal, ADHI perlu terlebih dahulu membesarkan aset kedua anak usahanya tersebut. Caranya, dengan menyuntikkan sejumlah dana, salah satunya untuk ACP.

ADHI sejauh ini telah menyuntikkan modal sebesar Rp 3 triliun untuk ACP. Tahun ini, rencananya ada suntikan Rp 800 miliar lagi untuk pembelian lahan di sekitar stasiun light rail transit  (LRT) Jabodebek.

Instrumen utang

ADHI tak hanya mengandalkan pengumpulan dana berbasis ekuitas. Perusahaan konstruksi ini juga berniat mencari dana menggunakan instrumen utang.

ADHI bakal menerbitkan obligasi senilai Rp 2 triliun. Penerbitannya dijadwalkan pada akhir semester pertama tahun ini.

Sekadar informasi, ADHI tahun lalu menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2017 dengan plafon maksimal Rp 5 triliun. Tahap pertama senilai Rp 3,5 triliun sudah digelar tahun lalu.

Sehingga, ADHI masih punya jatah penerbitan obligasi Rp 2,5 triliun lagi. Belum jelas apakah ADHI akan melepas seluruh plafon tahun ini.

Budi memastikan, kesehatan keuangan perusahaan tetap terjaga. Sebab, batas maksimal rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) ADHI sebesar 3,5 kali. "Posisinya saat ini masih 1,1 kali," tandas dia.

ADHI juga masih memiliki ruang untuk menurunkan rasio utang sekaligus memperoleh tambahan dana segar. Caranya dengan menggelar rights issue.

Meski bukan dalam waktu dekat, manajemen tak menutup peluang menggelar rights issue. "Mungkin saja, baik dari ADHI sendiri atau induk holding, Hutama Karya," imbuh Budi.

Semua pendanaan ADHI tahun ini bakal difokuskan untuk semua proyek perusahaan. Salah satunya untuk melanjutkan proyek LRT.

Sekadar informasi, ADHI telah keluar dana Rp 12 triliun untuk proyek tersebut. PT KAI selaku pemilik konsesi LRT baru membayar Rp 6,3 triliun. Padahal, nilai proyek LRT mencapai Rp 27 triliun.

Budi menuturkan, pihaknya kini tengah menanti kelanjutan pembayaran proyek tersebut. Proses permohonan pembayarannya kini sudah diproses oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Jadi, mudah-mudahan Maret nanti sudah ada pembayaran Rp 3 triliun," tutur Budi.

Bagikan

Berita Terbaru

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:20 WIB

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak

Struktur upah pekerja saat ini  menurut KSPI masih belum tidak selaras dengan tingginya biaya hidup.

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham

Investasi asuransi jiwa di instrumen saham sempat amblas dari Rp 127,5 triliun di akhir 2024, menjadi Rp 114,8 triliun di akhir semester I-2025

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton

Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan nikel.

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:05 WIB

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini

Jumlah pemutusan hubungan kerja  aliash PHK yang terjadi di Indonesia mencapai 88.519 pekerja pada 2025.

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:00 WIB

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik

Tak hanya berdampak terhadap APBN, pelemahan rupiah juga bisa merambat ke inflasi                   

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,98% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 4,46%.

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi

OJK mencatat piutang pembiayaan syariah mampu tumbuh 14,5% menjadi Rp 30,44 triliun hingga November 2025. 

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:40 WIB

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti

SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pembelian properti masih akan menjadi salah satu faktor penting dalam menopang penjualan pada 2026.

KEK dan Hilirisasi Kelapa Sawit
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:10 WIB

KEK dan Hilirisasi Kelapa Sawit

Banyak KEK gagal karena hanya menyalin resep sukses dari KEK terdahulu tanpa menyesuaikan konteks lokal dan komoditas yang diusahakan.

Kala Pajak Tak Dibayar, Aset Saham Dikejar
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:05 WIB

Kala Pajak Tak Dibayar, Aset Saham Dikejar

Mengulik beleid baru Ditjen Pajak soal aturan sita dan jual aset saham, milik penunggak pajak       

INDEKS BERITA