Akar Masalah Kepatuhan Pajak

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:35 WIB
Akar Masalah Kepatuhan Pajak
[ILUSTRASI. TAJUK - Haris Hadinata (KONTAN/Indra Surya)]
Harris Hadinata | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertengahan Juli lalu, Bank Dunia merilis laporan bertajuk Indonesia-Unlocking Businesses' Tax Potential for Growth. Laporan ini terutama membahas mengenai perpajakan di Indonesia, termasuk soal masalah dalam sistem perpajakan. Tentu saja, Bank Dunia juga menawarkan solusi.

KONTAN sejatinya sudah cukup sering membahas berbagai masalah perpajakan yang dipaparkan oleh Bank Dunia dalam laporan tersebut. Misalnya rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto yang masih rendah dibandingkan negara tetangga, tax buoyancy yang juga rendah, batas omzet UMKM penerima insentif pajak yang ketinggian, hingga penghindaran pajak.

Bank Dunia juga menilai tingginya tingkat informalitas usaha, dangkalnya kedalaman sektor keuangan Indonesia, serta kerumitan administrasi menjadi masalah perpajakan. Ini mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak.

Yang menarik, sejumlah masalah tersebut terjadi sebenarnya bukan karena wajib pajak sengaja tidak membayar pajak buat memperbesar pendapatan. Tapi, Bank Dunia mendapati, masalah terjadi karena banyak wajib pajak yang tidak mempercayai pemerintah.

Laporan Bank Dunia tersebut memaparkan, banyak pelaku usaha kecil dan mikro merasa enggan membayar pajak karena munculnya persepsi bahwa dana pajak yang dikumpulkan tidak dikelola dengan baik, melainkan berisiko hilang akibat pemborosan atau korupsi.

Ini lantas juga berdampak pada pendalaman transaksi keuangan. Hasil survei Bank Dunia menunjukkan banyak pedagang atau pelaku usaha kecil ogah memakai transfer bank maupun pembayaran digital, termasuk QRIS.

Motivasi utamanya adalah menghindar dari pemantauan pemerintah. Para pelaku usaha memiliki rasa tidak percaya dan kekhawatiran bahwa pajak yang dipungut dari mereka akan terbuang sia-sia.

Bank Dunia juga menyebut, tingginya informalitas usaha tidak hanya disebabkan oleh biaya perizinan yang mahal, tetapi juga oleh rendahnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Info saja, proporsi usaha informal mencapai 67% hingga 78,4%.

Bank Dunia juga memberi solusi atas masalah ini. Caranya, pemerintah harus menunjukkan manfaat nyata hasil dari pengumpulan pajak kepada publik. Pemerintah harus membuktikan uang pajak yang dikumpulkan benar-benar kembali ke masyarakat. Nah, bisa enggak pemerintah membuktikan ini?

Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Efek LQ45, ERAA Melesat 11% di November dan Berpeluang Lanjut
| Minggu, 22 November 2026 | 17:58 WIB

Efek LQ45, ERAA Melesat 11% di November dan Berpeluang Lanjut

Secara teknikal, penguatan ERAA masih terbuka hingga akhir tahun, meskipun terbatas di area Rp 580 dan Rp 630.

AS Batasi Ekspor Chip AI, Bagaimana Dampaknya ke Emiten Pengguna di Indonesia?
| Minggu, 22 November 2026 | 16:52 WIB

AS Batasi Ekspor Chip AI, Bagaimana Dampaknya ke Emiten Pengguna di Indonesia?

Polri mengakui pernah menerima permintaan dari FBI untuk memeriksa kantor anak perusahaan Megaspeed di Indonesia pada awal tahun 2026.

Proyek 10 Kota Masa Depan Danantara US$ 50 Miliar, Katalis Riil Emiten Konstruksi?
| Minggu, 22 November 2026 | 10:30 WIB

Proyek 10 Kota Masa Depan Danantara US$ 50 Miliar, Katalis Riil Emiten Konstruksi?

Keterlibatan Shaanxi Construction Engineering Group tidak otomatis membuat mereka akan menanggung biaya seluruh proyek.

Biaya Integrasi Akan Selesai, EXCL Menanti Pemulihan Kinerja
| Minggu, 22 November 2026 | 10:00 WIB

Biaya Integrasi Akan Selesai, EXCL Menanti Pemulihan Kinerja

EXCL mencatat impairment aset sebesar Rp 234 miliar pada kuartal III–2026 akibat valuasi ulang atas nilai investasi sahamnya di Link Net (LINK).

Mega Perintis (ZONE) Dirikan Anak Usaha Garmen Baru, Kontribusinya Perlu Dibuktikan
| Minggu, 22 November 2026 | 09:00 WIB

Mega Perintis (ZONE) Dirikan Anak Usaha Garmen Baru, Kontribusinya Perlu Dibuktikan

Dengan hari persediaan yang tinggi, ZONE turut menanggung risiko penumpukan barang apabila daya beli masyarakat melemah.

Suku Bunga Naik, Besar Kemungkinan Terjadi Downsizing Penerbitan Obligasi Korporasi
| Minggu, 22 November 2026 | 08:34 WIB

Suku Bunga Naik, Besar Kemungkinan Terjadi Downsizing Penerbitan Obligasi Korporasi

Pasca kenaikan suku bunga acuan, penerbit berperingkat kredit kuat dapat mengunci pendanaan ketika investor tetap berminat​.

Mayoritas Big Caps HSC Melemah, Lima Saham Ini Justru Paling Ngegas
| Minggu, 22 November 2026 | 08:30 WIB

Mayoritas Big Caps HSC Melemah, Lima Saham Ini Justru Paling Ngegas

Saham-saham high shareholding concentration (HSC) menjadi alternatif saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bergerak volatile.

Krakatau Steel (KRAS) Gandeng JOVO Group Bangun Terminal LNG, Begini Prospek Sahamnya
| Minggu, 22 November 2026 | 08:00 WIB

Krakatau Steel (KRAS) Gandeng JOVO Group Bangun Terminal LNG, Begini Prospek Sahamnya

Diversifikasi ke segmen infrastruktur energi dan pelabuhan berpotensi menciptakan arus kas yang lebih stabil.

JPFA Akuisisi Dua Perusahaan Milik TGKA
| Minggu, 22 November 2026 | 07:54 WIB

JPFA Akuisisi Dua Perusahaan Milik TGKA

Akuisisi ini dilakukan untuk memperkuat kendali emiten unggas tersebut atas bisnis logistik rantai dingin (cold chain).

Strategi Metropolitan Land (MTLA) Jaga Pertumbuhan Saat Suku Bunga Tinggi
| Minggu, 22 November 2026 | 07:52 WIB

Strategi Metropolitan Land (MTLA) Jaga Pertumbuhan Saat Suku Bunga Tinggi

Mencermati rencana bisnis PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) mendorong pertumbuhan di tengah kenaikan suku bunga

INDEKS BERITA

Terpopuler