Akhlak Dapen BUMN

Selasa, 10 Oktober 2023 | 03:40 WIB
Akhlak Dapen BUMN
[]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Lamgiat Siringoringo

KONTAN.CO.ID - Mengenakan kemeja hitam, Menteri BUMN Erick Thohir sesekali melempar senyum getir di hadapan para juru kamera dan jurnalis, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Hari itu, Selasa 3 Oktober, tepat sepekan lalu, Erick bersama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menemui Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin.
Kedatangan Erick dalam rangka menyerahkan hasil audit dengan tujuan tertentu BPKP, atas dana pensiun (dapen) yang dikelola perusahaan BUMN. "Dari 48 dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN, 70%-nya sakit," ucapnya.

Audit ini merupakan permintaan Erick, pasca kasus mega skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri terkuak. Dia khawatir, skandal itu, juga terjadi di dapen BUMN. Hasil audit, membuktikan praduga Erick.

Kata Yusuf Ateh, sejumlah transaksi investasi dapen BUMN melanggar prinsip tata kelola investasi yang baik, bahkan terindikasi fraud.
Dua hari berselang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sisi gelap lain. Khusus Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) milik BUMN, kata OJK dalam siaran persnya, sebanyak 72% berada pada Tingkat Pendanaan II dan III.

Apa artinya? Tingkat Pendanaan II bermakna suatu dapen mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, namun kekayaannya tidak cukup menyelesaikan kewajiban jangka panjang. Sedangkan Tingkat Pendanaan III yang merupakan kasta terburuk, bermakna dapen yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Cerita getir ini, mengingatkan kembali obrolan penulis dengan seorang petinggi Manajer Investasi di sebuah kedai kopi di bilangan Jakarta Selatan, 22 Agustus silam. Dia bercerita diajak petinggi dapen BUMN, menemui seorang direksi sebuah emiten, awal 2019 silam.

Unik, selama menemani petinggi dapen BUMN itu, ada kesepakatan yang harus dia lakukan. "Handphone di-setting mode pesawat, lantas dimatikan," ucapnya. Pertemuan tersebut bermuara pada penawaran kerja sama, yang kata orang: "rasanya ngeri-ngeri sedap".

"Saya diminta menerima penempatan dana dari dapen ini, untuk membeli saham emiten tersebut dengan janji komisi 20%-30% dari nilai penempatan," ujar sumber KONTAN, ini. Tanpa pikir panjang, 2-3 hari pasca pertemuan, sumber KONTAN ini menolak tawaran itu. "Saya tak mau masuk bui," tandasnya seraya menyeruput kopi hitam yang sudah tak hangat lagi.          

Bagikan

Berita Terbaru

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler