Alarm Krisis Nasional
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lagi-lagi, kabar tak sedap menghampiri negara ini. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang berkantor pusat di Paris, Prancis, mengingatkan potensi krisis utang di sejumlah negara berkembang.
Indonesia tentu tak luput dari peringatan ini karena utang yang menggunung. Jumlah utang pemerintah pusat pada 31 Januari 2025 mencapai Rp 8.909,14 triliun, meningkat, 1,21% dari Desember 2024 Rp 8.801,09 triliun.
Utang pemerintah dipastikan akan terus meningkat karena penerimaan perpajakan awal tahun 2025 ini loyo. Pemerintah juga harus berutang untuk membayar utang jatuh tempo tahun 2025 ini sebesar Rp 800,33 triliun. Gali lubang tutup lubang. Hanya saja, pemerintah menggali lubang semakin besar.
Selain itu, ancaman krisis ekonomi dan keamanan nasional juga perlu diantisipasi agar tak terjadi. Lihat saja, daya beli masyarakat melemah ditandai deflasi sebesar 0,76% pada Januari dan 0,48% Februari 2025. Ditambah lagi, ribuan buruh kehilangan pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) marak terjadi di perusahaan besar seperti Sritex Group.
Kondisi ekonomi semakin sulit setelah pasar modal terpuruk. Banyak investor dari kalangan menengah yang merugi akibat harga saham-saham blue chip di Bursa Efek Indonesia (BEI) anjlok.
Seperti saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang telah jatuh di posisi 3.610 pada penutupan perdagangan Senin 24 Maret 2025. Secara tahunan, saham BBRI telah anjlok 2.640 poin atau 42,24%. Akibatnya, lebih dari 500.000 investor ritel merugi akibat saham BBRI anjlok. Jumlah potensi kerugian semakin banyak karena puluhan saham big cap lain juga terpuruk.
Lalu belakangan ini, banyak aksi demonstrasi pasca pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bukannya meredakan para demonstran dengan cara damai, pemerintah malah memanfaatkan alat negara yang terdiri dari polisi dan tentara untuk memukul mundur para pengunjuk rasa dengan cara-cara represif.
Jika untuk mengisi perut semakin sulit, unjuk rasa yang tak kunjung berakhir akan menjalar kemana-mana. Ingat, krisis 1998 juga terjadi akibat kombinasi hal di atas.
Oleh karena itu, pemerintah jangan abai. Aksi unjuk rasa harus diredakan dengan cara damai. Pasar modal diperkuat dengan memanfaatkan dana domestik yang masih menganggur di bank seperti dana pensiun.
