Antara Migor dan Devisa

Rabu, 11 Mei 2022 | 09:00 WIB
Antara Migor dan Devisa
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomdjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hampir dua pekan ini pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya. Selama larangan ekspor berlaku, cadangan devisa yang menguap tentu lumayan besar.

Sebagai gambaran, jika larangan ekspor berlaku sebulan, cadangan devisa yang menguap bisa mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 43 triliun. Asumsi itu merujuk data nilai ekspor CPO pada Maret 2022 Indonesia yang mencapai US$ 3 miliar, setara 12% dari total ekspor non minyak dan gas (nonmigas). 

Namun, demi mengendalikan harga minyak goreng (migor) dalam negeri, pemerintah terpaksa merelakan hilangnya devisa dari ekspor produk CPO dan turunannya. Sikap yang diambil pemerintah itu bisa kita maklumi karena minyak goreng merupakan komoditas yang dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat.

Namun, efektifkah kebijakan itu menurunkan harga minyak goreng?

Hingga saat ini, harga minyak goreng curah maupun kemasan premium memang mulai turun. Situs Informasi Pangan Jakarta mencatat, harga minyak goreng curah terpantau di kisaran Rp 19.810 per liter.

Kendati turun, level harga itu masih jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 14.000 per liter. Harga minyak goreng kemasan juga tidak jauh berbeda, masih Rp 24.200 per liter. 

Artinya, larangan ekspor CPO tidak serta merta membuat harga minyak goreng luruh hingga mendekati HET. Tentu ada banyak faktor lain yang turut membentuk harga di pasar, selain faktor ketersediaan pasokan CPO sebagai bahan baku. 

Efektifitas larangan ekspor dalam menekan harga tentu juga dipengaruhi kemampuan pemerintah mengawasi distribusi secara lebih ketat. Terlebih, rantai distribusi komoditas minyak goreng curah tergolong panjang dan rumit.

Selain persoalan distribusi, tidak kunjung tuntasnya masalah ini karena memang kuat dugaan ada permainan kartel di industri ini. Sehingga tidak hanya masyarakat dirugikan, petani dan industri sawit kecil juga turut terdampak. Nah, dengan larangan ekspor, kini pemerintah turut terdampak karena kehilangan potensi penerimaan devisa. 

Lalu, sampai kapan larangan ekspor ini berlaku? Jika menunggu sesuai HET, nampaknya bukan mustahil kebijakan ini bisa berlaku lama. Segera cari akar masalahnya agar persoalan ini bisa cepat selesai. 

Jika berlarut-larut, Malaysia yang pesta pora. Terbukti, dunia tidak begitu terganggu karena ada Malaysia yang siap menggantikan Indonesia.    

Bagikan

Berita Terbaru

Publik Tuntut Transparansi RUU Perampasan Aset
| Kamis, 19 November 2026 | 09:24 WIB

Publik Tuntut Transparansi RUU Perampasan Aset

Koalisi menilai ketiadaan akses terhadap draf RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah (DIM) menghambat partisipasi publik

Usai Keputusan BI Rate, Tekanan Eksternal Masih Membayangi Pergerakan Rupiah
| Kamis, 19 November 2026 | 08:56 WIB

Usai Keputusan BI Rate, Tekanan Eksternal Masih Membayangi Pergerakan Rupiah

Tekanan eksternal masih membayangi sehingga arah pergerakan rupiah pada perdagangan Kamis (19/11/2026) diperkirakan cenderung terbatas.

Suku Bunga The Fed Berpeluang Naik, Harga Logam Mulia Lesu
| Kamis, 19 November 2026 | 08:42 WIB

Suku Bunga The Fed Berpeluang Naik, Harga Logam Mulia Lesu

Peluang penguatan harga emas dan perak dunia masih terbatas menjelang keputusan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) pada Desember 2026

Setelah BI Rate Naik 6%, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (19/11)
| Kamis, 19 November 2026 | 08:25 WIB

Setelah BI Rate Naik 6%, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (19/11)

Kenaikan BI rate bisa memengaruhi persepsi investor terkait prospek pertumbuhan emiten. Terutama, emiten yang sensitif terhadap suku bunga. 

Anak Usaha MEDC Merilis Surat Utang US$ 300 Juta
| Kamis, 19 November 2026 | 08:21 WIB

Anak Usaha MEDC Merilis Surat Utang US$ 300 Juta

 PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan surat utang senilai US$ 300 juta dengan tingkat bunga 8,875% dan jatuh tempo pada 2032.

Dapat Restu RUPSLB, RDTX Stock Split di Rasio 1:20
| Kamis, 19 November 2026 | 08:18 WIB

Dapat Restu RUPSLB, RDTX Stock Split di Rasio 1:20

PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) bersiap melaksanakan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:20.

Suku Bunga Acuan BI Naik, Pasar Saham Tercekik
| Kamis, 19 November 2026 | 08:12 WIB

Suku Bunga Acuan BI Naik, Pasar Saham Tercekik

Saat tren suku bunga masih tinggi, dana asing bisa mengalir ke instrumen selain saham. Alhasil, pasar saham semakin tertekan.

INDY dan PTRO Masuk Tambang Emas, Simak Prospeknya
| Kamis, 19 November 2026 | 08:00 WIB

INDY dan PTRO Masuk Tambang Emas, Simak Prospeknya

Investor perlu mencermati sejumlah risiko, mulai dari keterlambatan proyek, hingga ketidakpastian regulasi pertambangan.

Rogoh Kocek Rp 282 Miliar, AKRA Akuisisi Seluruh Kepemilikan SPBU Vivo
| Kamis, 19 November 2026 | 07:54 WIB

Rogoh Kocek Rp 282 Miliar, AKRA Akuisisi Seluruh Kepemilikan SPBU Vivo

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) akan mengakuisisi seluruh kepemilikan PT Vivo Energy Indonesia (VEI) dan PT Nusantara Karya Oranye (NKO).​

Permintaan Ayam Masih Tinggi, Tapi Pelemahan Rupiah Menghantui Margin CPIN
| Kamis, 19 November 2026 | 07:36 WIB

Permintaan Ayam Masih Tinggi, Tapi Pelemahan Rupiah Menghantui Margin CPIN

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) menikmati momentum pemulihan harga ayam, yang mendorong lonjakan laba sembilan bulan pertama 2026. 

INDEKS BERITA

Terpopuler