KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah strategis APBN 2025. Perintah Presiden agar tahun depan fokus pada efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Presiden menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang selektif dan terarah, sejalan dengan berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
Digitalisasi menjadi elemen kunci dalam strategi pengelolaan anggaran. Pemerintah meluncurkan e-catalog versi 6.0, untuk integrasi kontrak, pembayaran, dan pelaporan pajak dalam satu platform. Inovasi ini diharapkan mampu mengurangi biaya pengadaan hingga 30% dan mempercepat proses administrasi. Ada lebih dari 13.000 penyedia dan 11 juta produk di e-catalog yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya penggunaan anggaran untuk mencapai target ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Swasembada pangan menjadi kunci, dengan upaya menghidupkan kembali tradisi lumbung pangan di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi.
Swasembada energi juga menjadi fokus, dengan target pencapaian 100% energi terbarukan dalam tiga tahun mendatang. Dengan memanfaatkan potensi alam, Indonesia tidak hanya menciptakan ketahanan energi tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Presiden menegaskan alokasi APBN 2025 terbesar untuk pendidikan, sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fokus pada pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika sebagai prioritas untuk menghadapi tantangan era digital dan serangan siber.
Kesehatan juga menjadi perhatian utama, dengan program penguatan gizi untuk mengentaskan kemiskinan. Jika sebelumnya sudah ada dana desa sebesar Rp 1 miliar per desa per tahun, tahun depan ada gelontoran anggaran hingga tingkat desa dari program makanan bergizi gratis rerata Rp 8 miliar per tahun per desa diharapkan dapat meningkatkan peredaran uang di daerah sehingga mempercepat pemulihan ekonomi dari tingkat akar rumput.
Semoga target ambisius ini dibarengi dengan tindakan tegas mencegah kebocoran anggaran. Penggunaan anggaran yang berpihak bagi kepentingan kesejahteraan rakyat. Tidak ada lagi kebijakan yang berdampak negatif baik berbaju proyek strategis ataupun pungutan lain.
