AS dan Sekutunya Bersiap Mengeluarkan Rusia dari Sistim Pembayaran Antar Bank Global

Sabtu, 26 Februari 2022 | 21:01 WIB
AS dan Sekutunya Bersiap Mengeluarkan Rusia dari Sistim Pembayaran Antar Bank Global
[ILUSTRASI. Gedung perumahan rusak akibat serangan militer Rusia di Kyiv, Ukraina, 25 Februari 2022. REUTERS/Umit Bektas ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris dan Uni Eropa pada Jumat (25/2) mengatakan mereka dapat bertindak untuk mengecualikan Rusia dari sistem pembayaran antar bank global SWIFT. Ini merupakan sanksi lanjutan atas Rusia, yang bertujuan untuk menghentikan invasinya ke Ukraina.

Langkah seperti itu bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang, setelah pejabat di dua negara Eropa yang sempat menyuarakan keberatan - Jerman dan Italia - melunakkan penentangan mereka terhadap mengusir Rusia dari jaringan pembayaran internasional utama dunia, kata pejabat AS dan Eropa.

Melakukan hal itu akan memukul perdagangan Rusia dan mempersulit perusahaan Rusia untuk melakukan bisnis. SWIFT adalah system pesan aman yang memfasilitasi pembayaran antar negara secara cepat dan merupakan mekanisme utama untuk membiayai perdagangan internasional.

Baca Juga: Pekan Bergejolak Bagi Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Tetap Menguat di Minggu Ini

Ini akan menandai eskalasi lebih lanjut dari sanksi bersama yang dijatuhkan oleh kekuatan Barat terhadap Rusia minggu ini. Termasuk sanksi langka yang ditujukan secara pribadi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada hari Jumat.

Negara-negara besar di belahan Barat berlomba untuk meningkatkan tekanan atas Moskow, menyusul serangan militer Rusia ke Ukraina pada Kamis pagi. Serangan Rusia itu disebut aksi militer terbesar yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain di Eropa sejak Perang Dunia kedua..

Awal pekan ini, Barat telah mengumumkan sanksi, yang menargetkan perbankan, oligarki dan kegiatan ekspor bisnis.

Membatasi Rusia dari SWIFT dapat menjadi bagian dari putaran sanksi atas Rusia berikutnya, ujar Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola, pada Jumat.

Italia, yang semula enggan mengambil langkah itu, pada Jumat mengatakan tidak akan memveto proposal untuk mengecualikan Rusia dari jaringan SWIFT. Negeri itu juga berjanji untuk terus bekerja sama dengan mitra Uni Eropa-nya.

Kantor Perdana Menteri Italia Mario Draghi pada Sabtu menyatakan negerinya akan mendukung setiap sanksi Uni Eropa terhadap Rusia sebagai tanggapan atas invasi Moskow ke Ukraina, termasuk langkah-langkah pada sistem pembayaran global SWIFT. 

Draghi mengadakan percakapan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Sabtu. Dalam pembicaraan itu, Draghi "mengulangi Italia ... akan sepenuhnya mendukung garis Uni Eropa mengenai sanksi terhadap Rusia, termasuk pada SWIFT", kata kantor itu dalam sebuah pernyataan.

Jerman, yang memiliki arus perdagangan terbesar UE dengan Rusia, juga terbuka untuk melarang Rusia dari SWIFT. Namun sanksi itu harus memperhitungkan konsekuensi bagi ekonominya, Menteri Keuangan Christian Lindner mengatakan pada hari Jumat. 

Baca Juga: Rusia Invasi Ukraina, Emas Melemah 0,5% Sepanjang Pekan Ini

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya sangat mendukung pelarangan Rusia dari sistem tersebut. Baca cerita lengkap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meminta para pemimpin negara-negara anggota NATO pada hari Jumat untuk mengambil tindakan segera untuk menghapus Rusia dari SWIFT.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan keputusan tentang SWIFT bisa terjadi dalam "beberapa hari mendatang." 

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan mengeluarkan Rusia dari SWIFT "tetap menjadi pilihan di atas meja" dan menggarisbawahi preferensi Presiden Joe Biden untuk mengambil langkah bersama dengan sekutu.

Pejabat AS lainnya, yang tidak berwenang untuk berbicara di depan umum, mengatakan sanksi Barat lebih lanjut diharapkan jika ibukota Ukraina, Kyiv, jatuh, sesuatu yang sekarang diyakini pejabat Barat dapat terjadi dalam beberapa hari.

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA

Terpopuler