AS dan Sekutunya Bersiap Mengeluarkan Rusia dari Sistim Pembayaran Antar Bank Global

Sabtu, 26 Februari 2022 | 21:01 WIB
AS dan Sekutunya Bersiap Mengeluarkan Rusia dari Sistim Pembayaran Antar Bank Global
[ILUSTRASI. Gedung perumahan rusak akibat serangan militer Rusia di Kyiv, Ukraina, 25 Februari 2022. REUTERS/Umit Bektas ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris dan Uni Eropa pada Jumat (25/2) mengatakan mereka dapat bertindak untuk mengecualikan Rusia dari sistem pembayaran antar bank global SWIFT. Ini merupakan sanksi lanjutan atas Rusia, yang bertujuan untuk menghentikan invasinya ke Ukraina.

Langkah seperti itu bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang, setelah pejabat di dua negara Eropa yang sempat menyuarakan keberatan - Jerman dan Italia - melunakkan penentangan mereka terhadap mengusir Rusia dari jaringan pembayaran internasional utama dunia, kata pejabat AS dan Eropa.

Melakukan hal itu akan memukul perdagangan Rusia dan mempersulit perusahaan Rusia untuk melakukan bisnis. SWIFT adalah system pesan aman yang memfasilitasi pembayaran antar negara secara cepat dan merupakan mekanisme utama untuk membiayai perdagangan internasional.

Baca Juga: Pekan Bergejolak Bagi Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Tetap Menguat di Minggu Ini

Ini akan menandai eskalasi lebih lanjut dari sanksi bersama yang dijatuhkan oleh kekuatan Barat terhadap Rusia minggu ini. Termasuk sanksi langka yang ditujukan secara pribadi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada hari Jumat.

Negara-negara besar di belahan Barat berlomba untuk meningkatkan tekanan atas Moskow, menyusul serangan militer Rusia ke Ukraina pada Kamis pagi. Serangan Rusia itu disebut aksi militer terbesar yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain di Eropa sejak Perang Dunia kedua..

Awal pekan ini, Barat telah mengumumkan sanksi, yang menargetkan perbankan, oligarki dan kegiatan ekspor bisnis.

Membatasi Rusia dari SWIFT dapat menjadi bagian dari putaran sanksi atas Rusia berikutnya, ujar Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola, pada Jumat.

Italia, yang semula enggan mengambil langkah itu, pada Jumat mengatakan tidak akan memveto proposal untuk mengecualikan Rusia dari jaringan SWIFT. Negeri itu juga berjanji untuk terus bekerja sama dengan mitra Uni Eropa-nya.

Kantor Perdana Menteri Italia Mario Draghi pada Sabtu menyatakan negerinya akan mendukung setiap sanksi Uni Eropa terhadap Rusia sebagai tanggapan atas invasi Moskow ke Ukraina, termasuk langkah-langkah pada sistem pembayaran global SWIFT. 

Draghi mengadakan percakapan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Sabtu. Dalam pembicaraan itu, Draghi "mengulangi Italia ... akan sepenuhnya mendukung garis Uni Eropa mengenai sanksi terhadap Rusia, termasuk pada SWIFT", kata kantor itu dalam sebuah pernyataan.

Jerman, yang memiliki arus perdagangan terbesar UE dengan Rusia, juga terbuka untuk melarang Rusia dari SWIFT. Namun sanksi itu harus memperhitungkan konsekuensi bagi ekonominya, Menteri Keuangan Christian Lindner mengatakan pada hari Jumat. 

Baca Juga: Rusia Invasi Ukraina, Emas Melemah 0,5% Sepanjang Pekan Ini

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya sangat mendukung pelarangan Rusia dari sistem tersebut. Baca cerita lengkap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meminta para pemimpin negara-negara anggota NATO pada hari Jumat untuk mengambil tindakan segera untuk menghapus Rusia dari SWIFT.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan keputusan tentang SWIFT bisa terjadi dalam "beberapa hari mendatang." 

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan mengeluarkan Rusia dari SWIFT "tetap menjadi pilihan di atas meja" dan menggarisbawahi preferensi Presiden Joe Biden untuk mengambil langkah bersama dengan sekutu.

Pejabat AS lainnya, yang tidak berwenang untuk berbicara di depan umum, mengatakan sanksi Barat lebih lanjut diharapkan jika ibukota Ukraina, Kyiv, jatuh, sesuatu yang sekarang diyakini pejabat Barat dapat terjadi dalam beberapa hari.

Bagikan

Berita Terbaru

Sri Mulyani Rombak Struktur Sekretariat KSSK
| Senin, 08 September 2025 | 09:10 WIB

Sri Mulyani Rombak Struktur Sekretariat KSSK

Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 4 September 2025

Cadangan Devisa Diramal Menyusut
| Senin, 08 September 2025 | 08:51 WIB

Cadangan Devisa Diramal Menyusut

Cadangan devisa akhir Agustus diperkirakan turun karena untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi rupiah 

Waskita Karya (WSKT) Kebut Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B
| Senin, 08 September 2025 | 08:45 WIB

Waskita Karya (WSKT) Kebut Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

Saat ini pengerjaan LRT Jakarta Fase 1B dalam tahap pemasangan komponen struktur atas (slab deck) dan jalur rel (trackwork rail).

Target Penerimaan Dikerek Lagi di Anggaran 2026
| Senin, 08 September 2025 | 08:41 WIB

Target Penerimaan Dikerek Lagi di Anggaran 2026

Kementerian Keuangan dan Banggar DPR sepakat untuk menaikkan target penerimaan bea cukai dan PNBP   

Phapros (PEHA) Bidik Pertumbuhan Pasar Ekspor
| Senin, 08 September 2025 | 08:20 WIB

Phapros (PEHA) Bidik Pertumbuhan Pasar Ekspor

Ke depan, Phapros akan terus menjajaki peluang pasar baru, menjalin kemitraan dengan beberapa partner strategis.

Mencoba Menjadi Investor Jangka Panjang
| Senin, 08 September 2025 | 07:39 WIB

Mencoba Menjadi Investor Jangka Panjang

Fakta menarik yang kedua adalah semakin lama jangka waktu investasi, maka semakin menguntungkan dan semakin kecil potensi risiko kerugian. 

Jumlah IPO Masih Seret, Target BEI Terancam Meleset
| Senin, 08 September 2025 | 07:13 WIB

Jumlah IPO Masih Seret, Target BEI Terancam Meleset

Hingga 4 September 2025, jumlah IPO di BEI baru ada 22 emiten baru dengan nilai emisi Rp 10,39 triliun. ​

Diprediksi Menguat, Simak Sejumlah Sentimen yang Akan Mewarnai IHSG Pekan Ini
| Senin, 08 September 2025 | 07:08 WIB

Diprediksi Menguat, Simak Sejumlah Sentimen yang Akan Mewarnai IHSG Pekan Ini

HSG pada minggu ini akan dipayungi oleh sentimen kondisi politik dalam negeri, terutama hasil dari pembatalan tunjangan rumah bagi anggota DPR.

Sertifikasi Koperasi
| Senin, 08 September 2025 | 07:05 WIB

Sertifikasi Koperasi

Sertifikasi diperlukan sebagai standar kompetensi dari koperasi desa/kelurahan Merah Putih agar pembiayaan yang didapat menjadi optimal.

Implikasi Disinsentif Penyimpanan Beras
| Senin, 08 September 2025 | 07:00 WIB

Implikasi Disinsentif Penyimpanan Beras

Pemerintah perlu mendefinisikan arti dari penimbunan beras yang bersifat spekulatif serta yang produktif.​

INDEKS BERITA

Terpopuler