Berita Bisnis

Aset Sitaan Fakhri Terdakwa Jiwasraya Dikembalikan, Pengacara: Tidak Ada Mens Rea

Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:58 WIB
Aset Sitaan Fakhri Terdakwa Jiwasraya Dikembalikan, Pengacara: Tidak Ada Mens Rea

ILUSTRASI. Terdakwa mantan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/4/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

Lantaran seluruh proses pemeriksaan persidangan sudah selesai dilaksanakan, maka persidangan akan memasuki agenda pembacaan putusan yang akan digelar Kamis (17) pekan depan.

Pengembalian barang sitaan

Pengacara senior Luhut Pangaribuan yang menjadi kuasa hukum Fakhri Hilmi menyatakan bahwa tuntutan JPU sama sekali tidak berdasarkan fakta pengadilan. Ketua Dewan Kehormatan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ini menyatakan tidak ada kesalahan dan mens rea yang terbukti dipersidangan atas kliennya. "Jika hal itu tidak ada, maka harus dibebaskan," terangnya, kepada KONTAN, Jumat (11/6).

Luhut pun menegaskan fakta persidangan yang selama ini justru berkebalikan dengan dakwaan JPU, bahkan berdasarkan keterangan saksi utama yang dihadirkan oleh JPU dalam kasus ini yaitu Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto, mereka memberikan  kesaksian bahwa tidak mengenal, tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu dengan terdakwa, apalagi membuat kesepakatan untuk tidak memberi sanksi pada produk MI.

Baca Juga: Chandra Asri (TPIA) Gaet Fasilitas Kredit Rp 5 triliun dari Bank Mandiri

Selanjutnya Luhut mengatakan, apa yang dilakukan Fakhri, semua berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) jabatan. Dia menegaskan, tidak ada perbuatan pribadi Fakhri yang menyalahi SOP serta tidak ada suap dan lain sebagainya.

Salah satu hal yang menjadi indikasi kuatnya posisi Fakhri dalam kasus ini, lanjut Luhut, adalah pengembalian barang bukti yang telah disita oleh Kejaksaan karena tidak mendukung dakwaan. "Buktinya, barang bukti yang disita, semisal rekening bank, sudah dikembalikan karena tidak mendukung dakwaan," beber mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta periode 1993-1997 tersebut.

Selain itu, tidak satu saksi pun yang mendukung adanya dugaan Fakhri  melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga berpendapat begitu. Karena dilakukan sesuai SOP-nya sebagai pejabat TUN (Tata Usaha Negara). Jadi dengan kata lain, adanya kerugian negara dalam kasus AJS (Jiwasraya) tidak ada hubungan kausalitas dengan jabatan Fakhri di OJK.

Luhut pun menanggapi tuntutan JPU bahwa Fakhri melanggar Pasal 76 dan 77 POJK No.23 tahun 2016 sehingga mengakibatkan Jiwasraya menderita kerugian sekitar Rp 12 triliun dari investasi pada pengelolaan  produk reksadana yang di kelola oleh manajer investasi kurun waktu 2016-2017.


Baca juga