Badan Legislatif DPR: Rencana Percepatan Pilkada 2024 Gugur

Kamis, 07 Maret 2024 | 05:39 WIB
Badan Legislatif DPR: Rencana Percepatan Pilkada 2024 Gugur
[ILUSTRASI. Petugas menata kotak suara saat distribusi logistik Pemilu 2024 di Kantor Kelurahan Pondok Karya, Tengerang Selatan, Banten, Minggu (11/2). Di masa minggu tenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS) sebelum didistribusikan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) masing-masing./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/11/22/2024.]
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menanggapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap berlangsung sesuai jadwal, yaitu pada November 2024. 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, adanya putusan tersebut secara langsung menggugurkan rencana percepatan pelaksanaan Pilkada dalam RUU Pilkada.  "Kalau pun RUU Pilkada tetap dibahas, pembahasannya tidak menyangkut soal jadwal pilkada," kata dia kepada KONTAN, Rabu (6/3). 

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Istana Tepis Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih
| Jumat, 08 Agustus 2025 | 06:05 WIB

Istana Tepis Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

Istana Kepresidenan mengklaim kabinet Merah Putih solid dan kinerja para menteri sudah sesuai dengan arahan.

Kinerja Emiten Sektor Konsumer Masih Tokcer
| Jumat, 08 Agustus 2025 | 06:04 WIB

Kinerja Emiten Sektor Konsumer Masih Tokcer

Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih masih menjadi pemberat emiten-emiten di sektor konsumer.

KPK Periksa Nadiem Soal Google Cloud
| Jumat, 08 Agustus 2025 | 06:00 WIB

KPK Periksa Nadiem Soal Google Cloud

Nadiem diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pengadaan aplikasi Google Cloud di kementerian yang bekas dipimpinnya.

UMKM Melebarkan Pasar Ekspor Lewat E-Commerce
| Jumat, 08 Agustus 2025 | 06:00 WIB

UMKM Melebarkan Pasar Ekspor Lewat E-Commerce

Tidak hanya di negara ASEAN, tapi di negara-negara lain, Asia Selatan dan sebagainya. Ini sejalan dengan program UMKM Bisa Ekspor

Katalis Kinerja London Sumatra dari Kenaikan Harga Produk Sawit
| Jumat, 08 Agustus 2025 | 06:00 WIB

Katalis Kinerja London Sumatra dari Kenaikan Harga Produk Sawit

Kinerja PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) akan lebih baik di semester II 2025

Menakar Pengaruh Indeks MSCI Ke Prospek Saham Konstituen
| Jumat, 08 Agustus 2025 | 05:57 WIB

Menakar Pengaruh Indeks MSCI Ke Prospek Saham Konstituen

Dampak sentimen MSCI terhadap pergerakan saham tersebut tidak berlangsung lama. Paling hanya sekitar satu pekan, lalu kembali stabil.

Bentoel Mulai Fokus ke Pasar Ekspor
| Jumat, 08 Agustus 2025 | 05:45 WIB

Bentoel Mulai Fokus ke Pasar Ekspor

Bentoel Group yang dimiliki oleh BAT ini sudah mulai memasarkan produk vape dengan merek Vuse di tanah air.

Banding-Banding agar Ekspor Punya Daya Saing
| Jumat, 08 Agustus 2025 | 05:20 WIB

Banding-Banding agar Ekspor Punya Daya Saing

Pemerintah masih bernegosiasi agar bea masuk beberapa produk Indonesia ke Amerika Serikat lebih rendah lagi.

Gunung Raja Paksi (GGRP) Memulihkan Kinerja Keuangan
| Jumat, 08 Agustus 2025 | 05:10 WIB

Gunung Raja Paksi (GGRP) Memulihkan Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan pada semester I-2025 mencerminkan tekanan yang masih membayangi industri baja nasional.

Beleid Karpet Merah Untuk Percepat Izin Investasi
| Jumat, 08 Agustus 2025 | 05:00 WIB

Beleid Karpet Merah Untuk Percepat Izin Investasi

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025, izin BKPM otomatis terbit jika kementerian teknis lambat kasih izin.

INDEKS BERITA

Terpopuler