Bagi-Bagi Jatah Kursi Empuk Komisaris
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi-bagi hadiah jabatan empuk, komisaris badan usaha milik negara (BUMN) kembali terjadi. Pembagian jabatan strategis tersebut kali ini bagi para tokoh atau politisi yang terlibat dalam pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Padahal sejatinya, jabatan komisaris terbilang penting dalam sebuah perusahaan. Posisi inilah yang bisa memberi arahan bagi para petinggi korporasi untuk bisa menjalankan arah perusahaan dengan baik dan benar.
Artinya, jabatan ini sebetulnya sama dengan jabatan yang para petinggi perusahaan emban. Yakni, diisi oleh orang-orang mumpuni serta tahu aspek internal dan eksternal dari bidang perusahaan yang mereka emban. Terlebih, bagi BUMN yang menjadi salah satu ujung tombak bagi pendapatan negara.
Nah, ada sejumlah tokoh, terutama dari kalangan politisi yang terlibat dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yang mendapat hadiah berupa jabatan empuk. Yakni, komisaris BUMN. Maklum, jabatan komisaris, selain staf khusus hingga menteri, menjadi keranjang bagi para tokoh atau politisi yang dianggap berjasa, termasuk dalam pertarungan di ajang pemilihan presiden.
Sebut saja, Politisi Partai Gerindra Fuad Bawazier yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama MIND ID, induk BUMN pertambangan. Nah, Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
Selain itu, MIND ID juga mengangkat Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sebagai komisaris. PSI adalah pendukung Prabowo-Gibran.
Penetapan kedua komisaris itu hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 Mind ID, Senin (10/6).
Berikutnya, ada Simon Aloysius Mantiri yang merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Dia ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang undur diri. Selain itu, beberapa politisi dan tokoh lain diangkat menjadi komisaris BUMN (lihat tabel).
Kolusi dan nepotisme
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, posisi komisaris dan direksi suatu BUMN yang diisi oleh orang baru, harapannya, bisa bersama-sama membesarkan BUMN dengan kapasitas dan keilmuan yang mereka miliki. Ia pun mempersilakan publik untuk menelusuri latar belakang dari orang-orang yang menjabat sebagai komisaris.
Hanya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, aksi tersebut merupakan kelanjutan dari reputasi Presiden Jokowi sejak 2014. Yakni, memberikan imbal jasa lantaran sudah berjasa memenangkan dirinya di ajang pemilihan presiden. "Dan, jika membaca kondisi saat ini, Prabowo akan mereplikasi keputusan Jokowi tersebut," ujar Dedi ke KONTAN, Selasa (11/6).
Kondisi ini, menurutya, hal yang buruk bagi negara. Lantaran kekuasaan, temasuk didalamnya pembagian komisaris, seolah negara hanya menjadi milik keluarga besar Jokowi dan lingkarannya.
Dedi khawatir, kondisi tersebut bisa berdampak terhadap kondisi dan situasi ekonomi negara. Sebab, persoalan negara saat ini bisa bertambah. Tak hanya memberangus korupsi saja, juga menghadapi kolusi serta nepotisme yang makin parah.
