Bank Keberatan Jika Premi yang Harus Dibayar ke LPS Bertambah

Rabu, 15 Mei 2019 | 08:35 WIB
Bank Keberatan Jika Premi yang Harus Dibayar ke LPS Bertambah
[]
Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri perbankan harus bersiap membayar premi yang lebih tinggi. Bank-bank akan dikenakan pungutan atau premi tambahan yang akan dikumpulkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Premi tambahan itu akan digunakan untuk program restrukturisasi perbankan.

Tentu saja, ini bukan berarti ada kondisi bank tengah gawat darurat. Tapi, premi tambahan ini untuk program restrukturisasi bank merupakan amanat Undang-Undang No 9 /2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Beleid tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang bersumber dari bank-bank sistemik. Bank harus membayar premi yang ditentukan dalam program restrukturisasi perbankan.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan, draft program restrukturisasi sejatinya bank sudah jadi. Namun ada beberapa masukan yang perlu proses pembahasan lebih lanjut di Kementerian Keuangan. "Premi akan dibebankan per bucket, sesuai kategori aset bank, dan total dana pihak ketiga (DPK). Tapi belum fix," ujar Halim, Selasa (14/5).

Halim menyebut, LPS membentuk tim untuk merancang program restrukturisasi perbankan, termasuk besaran premi yang harus ditanggung bank dalam rangka menanggulangi krisis sistem keuangan. Peraturan pelaksanaan terkait premi akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut membahasnya.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menambahkan, pada dasarnya premi akan dihitung berdasarkan target dana yang ditetapkan pemerintah. Misal target dana yang dikumpulkan berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun tertentu. "Apakah itu 1% atau 3% (dari PDB), kemudian dikalkulasi kebutuhan dananya, waktunya, dan premi yang harus ditanggung bank," kata Fauzi.

Direktur Manajemen Resiko PT Bank BNI Bob Tyasika Ananta mengatakan, tambahan premi berpotensi menggerus profitabilitas bank karena menambah biaya bank. Apalagi, kalau hitungannya menggunakan persentase dana pihak ketiga. "Kalau biaya bank semakin tinggi, konteksnya marjin akan semakin tipis. Apalagi, kalau tidak ada kenaikan bunga kredit," kata Bob.

Direktur Keuangan dan Tresuri PT Bank Tabungan Negara Tbk Iman Nugroho Soeko menyatakan, tambahan premi PRP ini memberatkan industri perbankan. Bank sudah membayar premi simpanan ke LPS dan premi pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Saat ini, perbankan dipungut premi reguler LPS dua kali dalam setahun dengan total 0,2% dari dana pihak ketiga (DPK) bank. Bank juga harus membayar iuran OJK tiap tahun sebesar 0,045% dari total nilai aset.

Lagipula, Iman bilang, konsep restrukturisasi tersebut tidak cocok dengan konsep penyelamatan bank secara bail in. Alasan dia, konsep itu mengharuskan seluruh industri perbankan untuk menanggung kegagalan dari satu atau dua bank berstatus sistemik yang mengalami masalah.

Bagikan

Berita Terbaru

Summarecon Agung (SMRA) Fokus Menggarap Bisnis Hotel
| Rabu, 15 Oktober 2025 | 04:20 WIB

Summarecon Agung (SMRA) Fokus Menggarap Bisnis Hotel

Industri perhotelan di tahun 2025 dihadapkan oleh beragam tantangan. Salah satunya penurunan pasar dari pemerintah.

Kucuran Pembiayaan Produktif Masih Terjaga
| Rabu, 15 Oktober 2025 | 04:15 WIB

Kucuran Pembiayaan Produktif Masih Terjaga

Outstanding untuk pembiayaan investasi membukukan pertumbuhan sebesar 8,17% secara tahunan menjadi Rp 177,3 triliun per Juni 2025

Denda Membayangi Kebun Sawit di Hutan
| Rabu, 15 Oktober 2025 | 04:00 WIB

Denda Membayangi Kebun Sawit di Hutan

Kebijakan ini tuai polemik karena berpotensi menekan ekonomi para petani dan berefek ke industri perkebunan yang diklaim berada di kawasan hutan.

Sejumlah Emiten Sawit Caplok Hutan Tanpa Izin, Terancam Didenda dan Lahan Disita
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 20:32 WIB

Sejumlah Emiten Sawit Caplok Hutan Tanpa Izin, Terancam Didenda dan Lahan Disita

Penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan secara ilegal bisa mendukung kestabilan bisnis emiten dalam jangka panjang.

Rumor Haji Isam Bentuk International Crypto Exchange, Ini Secuil Kisahnya
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 17:31 WIB

Rumor Haji Isam Bentuk International Crypto Exchange, Ini Secuil Kisahnya

Beberapa pengusaha besar termasuk Haji Isam bersama 9 atau 10 PAKD kabarnya akan menjadi pemegang saham bursa kripto baru yang akan berdiri.

Tingginya Minat Kendaraan Bekas, Saham Emiten TP Rachmat (ASLC) Bersiap Tancap Gas
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 13:15 WIB

Tingginya Minat Kendaraan Bekas, Saham Emiten TP Rachmat (ASLC) Bersiap Tancap Gas

ASLC diperkirakan akan menikmati performa penjualan mobil bekas Caroline dengan proyeksi CAGR pendapatan 2024–2027 sebesar 18,2%.

Intiland Development (DILD) Fokus Jual Produk Properti Siap Huni
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 09:50 WIB

Intiland Development (DILD) Fokus Jual Produk Properti Siap Huni

Di tengah lesunya sektor properti, DILD bakal fokus melanjutkan sejumlah program promosi yang sudah berjalan pada paruh kedua tahun ini

Sektor Konsumer Dihimpit Daya Beli, Sahamnya Cocok Buat Investor Menengah-Panjang
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 08:48 WIB

Sektor Konsumer Dihimpit Daya Beli, Sahamnya Cocok Buat Investor Menengah-Panjang

Ada peluang perbaikan kinerja sektor konsumer di kuartal IV-2025 seiring momen musiman Natal dan Tahun Baru.

Ini Aset Kripto yang Paling Cepat Rebound Usai Sempat Crash Gara-Gara Ulah Trump
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 08:10 WIB

Ini Aset Kripto yang Paling Cepat Rebound Usai Sempat Crash Gara-Gara Ulah Trump

WLFI, Aster, dan Sonic Labs mendapatkan perhatian karena tindakan konkret mereka dalam menstabilkan pasar lewat buyback.

P2P Lending Dana Syariah Indonesia Urung Buka Kembali Kantornya, Investor Gigit Jari
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 07:45 WIB

P2P Lending Dana Syariah Indonesia Urung Buka Kembali Kantornya, Investor Gigit Jari

Aktivitas karyawan dan layanan operasional Danasyariah saat ini masih dilakukan secara daring hingga waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut.

INDEKS BERITA

Terpopuler