Bank Keberatan Jika Premi yang Harus Dibayar ke LPS Bertambah

Rabu, 15 Mei 2019 | 08:35 WIB
Bank Keberatan Jika Premi yang Harus Dibayar ke LPS Bertambah
[]
Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri perbankan harus bersiap membayar premi yang lebih tinggi. Bank-bank akan dikenakan pungutan atau premi tambahan yang akan dikumpulkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Premi tambahan itu akan digunakan untuk program restrukturisasi perbankan.

Tentu saja, ini bukan berarti ada kondisi bank tengah gawat darurat. Tapi, premi tambahan ini untuk program restrukturisasi bank merupakan amanat Undang-Undang No 9 /2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Beleid tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang bersumber dari bank-bank sistemik. Bank harus membayar premi yang ditentukan dalam program restrukturisasi perbankan.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan, draft program restrukturisasi sejatinya bank sudah jadi. Namun ada beberapa masukan yang perlu proses pembahasan lebih lanjut di Kementerian Keuangan. "Premi akan dibebankan per bucket, sesuai kategori aset bank, dan total dana pihak ketiga (DPK). Tapi belum fix," ujar Halim, Selasa (14/5).

Halim menyebut, LPS membentuk tim untuk merancang program restrukturisasi perbankan, termasuk besaran premi yang harus ditanggung bank dalam rangka menanggulangi krisis sistem keuangan. Peraturan pelaksanaan terkait premi akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut membahasnya.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menambahkan, pada dasarnya premi akan dihitung berdasarkan target dana yang ditetapkan pemerintah. Misal target dana yang dikumpulkan berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun tertentu. "Apakah itu 1% atau 3% (dari PDB), kemudian dikalkulasi kebutuhan dananya, waktunya, dan premi yang harus ditanggung bank," kata Fauzi.

Direktur Manajemen Resiko PT Bank BNI Bob Tyasika Ananta mengatakan, tambahan premi berpotensi menggerus profitabilitas bank karena menambah biaya bank. Apalagi, kalau hitungannya menggunakan persentase dana pihak ketiga. "Kalau biaya bank semakin tinggi, konteksnya marjin akan semakin tipis. Apalagi, kalau tidak ada kenaikan bunga kredit," kata Bob.

Direktur Keuangan dan Tresuri PT Bank Tabungan Negara Tbk Iman Nugroho Soeko menyatakan, tambahan premi PRP ini memberatkan industri perbankan. Bank sudah membayar premi simpanan ke LPS dan premi pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Saat ini, perbankan dipungut premi reguler LPS dua kali dalam setahun dengan total 0,2% dari dana pihak ketiga (DPK) bank. Bank juga harus membayar iuran OJK tiap tahun sebesar 0,045% dari total nilai aset.

Lagipula, Iman bilang, konsep restrukturisasi tersebut tidak cocok dengan konsep penyelamatan bank secara bail in. Alasan dia, konsep itu mengharuskan seluruh industri perbankan untuk menanggung kegagalan dari satu atau dua bank berstatus sistemik yang mengalami masalah.

Bagikan

Berita Terbaru

Intiland Development (DILD) Fokus Jual Produk Properti Siap Huni
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 09:50 WIB

Intiland Development (DILD) Fokus Jual Produk Properti Siap Huni

Di tengah lesunya sektor properti, DILD bakal fokus melanjutkan sejumlah program promosi yang sudah berjalan pada paruh kedua tahun ini

Sektor Konsumer Dihimpit Daya Beli, Sahamnya Cocok Buat Investor Menengah-Panjang
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 08:48 WIB

Sektor Konsumer Dihimpit Daya Beli, Sahamnya Cocok Buat Investor Menengah-Panjang

Ada peluang perbaikan kinerja sektor konsumer di kuartal IV-2025 seiring momen musiman Natal dan Tahun Baru.

Ini Aset Kripto yang Paling Cepat Rebound Usai Sempat Crash Gara-Gara Ulah Trump
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 08:10 WIB

Ini Aset Kripto yang Paling Cepat Rebound Usai Sempat Crash Gara-Gara Ulah Trump

WLFI, Aster, dan Sonic Labs mendapatkan perhatian karena tindakan konkret mereka dalam menstabilkan pasar lewat buyback.

P2P Lending Dana Syariah Indonesia Urung Buka Kembali Kantornya, Investor Gigit Jari
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 07:45 WIB

P2P Lending Dana Syariah Indonesia Urung Buka Kembali Kantornya, Investor Gigit Jari

Aktivitas karyawan dan layanan operasional Danasyariah saat ini masih dilakukan secara daring hingga waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut.

Trump dan AS Jadi Pusat Ketidakpastian, Harga Emas Dunia Berpotensi Cetak Rekor Baru
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 07:40 WIB

Trump dan AS Jadi Pusat Ketidakpastian, Harga Emas Dunia Berpotensi Cetak Rekor Baru

Dalam skenario optimis. harga emas bahkan bisa mencapai US$ 5.000 jika faktor pendorong seperti permintaan bank sentral terus menguat. 

Rumor Masuknya Happy Hapsoro Menyulut Saham GZCO, Fundamental dan Prospek Memang Oke
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:59 WIB

Rumor Masuknya Happy Hapsoro Menyulut Saham GZCO, Fundamental dan Prospek Memang Oke

Dalam jangka pendek saham GZCO berpotensi menguji area psikologis 300 namun investor disarankan tetap waspada.

Pelemahan Rupiah Tertahan Data Ekonomi Tiongkok
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:45 WIB

Pelemahan Rupiah Tertahan Data Ekonomi Tiongkok

Rupiah melemah tipis terhadap dolar AS di tengah sentimen risk off oleh kekhawatiran eskalasi perang dagang.

Menyeimbangkan Portofolio Investasi di Tengah Ketidakpastian Tinggi di Kuartal IV
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:30 WIB

Menyeimbangkan Portofolio Investasi di Tengah Ketidakpastian Tinggi di Kuartal IV

Pada akhir kuartal  tahun ini, pelaku pasar kembali dihadapkan pada volatilitas tinggi akibat dinamika global dan arah kebijakan moneter.

Waspadai Efek Negatif Penyerapan Pesat Dana SAL dalam Waktu Singkat
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:20 WIB

Waspadai Efek Negatif Penyerapan Pesat Dana SAL dalam Waktu Singkat

Realisasi penyerapan dana SAL  dalam kredit sudah signifikan menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak. ​

Bidik Lelang SUN Rp 180 Triliun di Kuartal IV
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:18 WIB

Bidik Lelang SUN Rp 180 Triliun di Kuartal IV

Namun demikian, target lelang SUN tersebut lebih rendah dibanding hasil pada kuartal-kuartal sebelumnya pada tahun ini

INDEKS BERITA

Terpopuler