Banyak Koperasi Gagal Bayar, Ada Usulan Pengawasan di RUU Cipta Kerja

Selasa, 21 Juli 2020 | 06:43 WIB
Banyak Koperasi Gagal Bayar, Ada Usulan Pengawasan di RUU Cipta Kerja
[ILUSTRASI. UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjadi payung hukum koperasi baru mengikat sanksi administrasi dan belum ke ranah pidana. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)]
Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banyaknya koperasi yang gagal bayar mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk meningkatkan pengawasan. Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan agar pengawasan koperasi dibahas dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Kementerian Koperasi dan UKM berharap, RUU Cipta Kerja memuat beberapa soal pengawasan koperasi. Pertama, mengatur soal pengawasan ke koperasi itu langsung. Kedua, semacam lembaga penjamin simpanan (LPS) tapi untuk koperasi. "Ketiga sanksi dan denda bagi yang melanggar ketentuan yang ada," kata Deputi Bidang Pengawasan Kemkop UKM, Ahmad Zabadi kepada KONTAN Senin (20/7) kemarin.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terbaru

Kilau Harga Emas, Tak Sejalan Besaran Cuan di Saham Antam (ANTM)
| Senin, 24 Februari 2025 | 21:12 WIB

Kilau Harga Emas, Tak Sejalan Besaran Cuan di Saham Antam (ANTM)

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan dan Wilbert Arifin menetapkan target harga ANTM di Rp 1.900 per saham.

Transaksi Jumbo di Pasar Negosiasi, GIC Jual Seluruh Kepemilikannya di EMTK & BUKA
| Senin, 24 Februari 2025 | 20:49 WIB

Transaksi Jumbo di Pasar Negosiasi, GIC Jual Seluruh Kepemilikannya di EMTK & BUKA

Merujuk data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 31 Januari 2025, kepemilikan GIC di EMTK berjumlah 4.290.909.100 saham (6,99%).

Transaksi IIMS 2025 Meningkat, Ini Penjualan Mobil Nasional Dalam 8 Tahun Terakhir
| Senin, 24 Februari 2025 | 15:02 WIB

Transaksi IIMS 2025 Meningkat, Ini Penjualan Mobil Nasional Dalam 8 Tahun Terakhir

Nilai transaksi pada IIMS 2025 naik 3,2% menjadi Rp 6,91 triliun dari Rp 6,7 triliun pada tahun lalu.

Jadi Tujuan Ekspor CPO Utama, Rencana Kenaikan Pajak Impor India Bisa Menyusahkan
| Senin, 24 Februari 2025 | 13:07 WIB

Jadi Tujuan Ekspor CPO Utama, Rencana Kenaikan Pajak Impor India Bisa Menyusahkan

Berdasarkan data BPS, India telah menjadi importir utama minyak sawit atau CPO Indonesia sejak tahun 2012.

Paling Moncer di LQ45 Pekan Lalu, Ini 10 Besar Investor Asing Pemilik Saham AMMN
| Senin, 24 Februari 2025 | 11:28 WIB

Paling Moncer di LQ45 Pekan Lalu, Ini 10 Besar Investor Asing Pemilik Saham AMMN

Vanguar Group menjadi investor institusi asing yang paling banyak mendekap saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).

Realisasi Penyaluran KUR Mencapai Rp 7 Triliun
| Senin, 24 Februari 2025 | 09:21 WIB

Realisasi Penyaluran KUR Mencapai Rp 7 Triliun

Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp 300 triliun pada tahun ini

Asing Masuk Rp 7,58 Triliun di Pekan Ketiga Februari
| Senin, 24 Februari 2025 | 09:01 WIB

Asing Masuk Rp 7,58 Triliun di Pekan Ketiga Februari

Aliran modal asing masuk ke pasar surat berharga negara (SBN) dan ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dana Pensiun Guru AS dan JP Morgan Paling Banyak Borong Saham TLKM, Intip Prospeknya
| Senin, 24 Februari 2025 | 08:27 WIB

Dana Pensiun Guru AS dan JP Morgan Paling Banyak Borong Saham TLKM, Intip Prospeknya

Salah satu tantangan yang dihadapi PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) adalah pertumbuhan average revenue per user (ARPU).

Jangan Tebang Pilih Efisiensi Anggaran
| Senin, 24 Februari 2025 | 08:16 WIB

Jangan Tebang Pilih Efisiensi Anggaran

Pemerintah berencana mengembalikan dana sebesar Rp 58 triliun kepada 17 kementerian dan lembaga (K/L)

Kepemilikan SBN oleh BI Bakal Makin Besar
| Senin, 24 Februari 2025 | 08:07 WIB

Kepemilikan SBN oleh BI Bakal Makin Besar

Menilik efek dari rencana Bank Indonesia menjadi pembeli surat berharga negara (SBN) untuk mendanai program 3 juta rumah

INDEKS BERITA

Terpopuler