Banyak makan korban, ini upaya pemerintah soal perlintasan sebidang

Sabtu, 07 September 2019 | 08:16 WIB
Banyak makan korban, ini upaya pemerintah soal perlintasan sebidang
[ILUSTRASI. Penutupan Jalan Yang Melintasi Rel Kereta]
Reporter: Abdul Basith | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya melakukan pencegahan kecelakaan kereta api akibat perlintasan sebidang. 

Maklum saja, perlintasan sebidang berkontribusi paling besar terhadap angka kecelakaan yan melibatkan kereta. 

Pada 2019 terdapat 260 kecelakaan kereta yang menelan korban jiwa 76 orang. 

Pada 2018 ada 395 kecelakaan di perlintasan sebidang, dengan korban 245, baik luka ringan maupun meninggal dunia.

Baca Juga: Perlintasan sebidang kereta semi cepat Jakarta-Surabaya bisa sedot Rp 40 triliun

Mengacu data PT Kereta Api Indonesia (KAI), terdapat 1.223 perlintasan sebidang yang resmi. 

Sementara perlintasan sebidang yang tidak resmi mencapai 3.419. 

Sedangkan perlintasan tidak sebidang, baik flyover ataupun underpass, berjumlah 349.

Pencegahan lewat anggaran

Dus, pemerintah akan menambah anggaran pengamanan di perlintasan sebidang dan alat keselamatan di perlintasan kereta api.

Tahun ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) memiliki alokasi anggaran infrastructure maintenance operation (IMO) Rp 1,1 triliun. 

Jumlah itu turun tipis dari tahun lalu Rp 1,3 triliun.

Dana tersebut antara lain untuk pemeliharaan dan pengamanan perlintasan sebidang kereta. 

Dana itu juga termasuk untuk membuat jembatan layang (flyover) guna menggantikan perlintasan sebidang.

Baca Juga: Pemkot Bogor kian serius mendatangkan trem (kereta dalam kota)

"Tahun depan, kami sudah sepakat menambah dana IMO menjadi Rp 1,5 triliun, dan untuk perlintasan sebidang saja Rp 500 miliar," kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis, saat Forum Group Discusion Perlintasan Sebidang Tanggung, kemarin (6/9).

Anggaran pengamanan perlintasan sebidang juga ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 50 miliar. Komisi V akan memperbesar anggaran ini pada 2020. 

Kebetulan, DPR tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Ada 200 titik di Jawa

Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri menambahkan, pemerintah bakal menyiapkan 250 alat keselamatan rel kereta. 

Itu terdiri dari 200 titik di Pulau Jawa, lalu 50 titik di Sumatra. 

Alat keselamatan berupa rambu peringatan hingga palang pintu di perlintasan sebidang.

Sekretaris Jenderal Kemhub Djoko Sasono berharap, peningkatan pencegahan kecelakaan di perlintasan sebidang juga dilakukan pemerintah daerah (pemda). 

Soalnya, jalan yang memiliki perlintasan sebidang bukan hanya jalan nasional yang merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. 

Baca Juga: Perlintasan sebidang kereta semi cepat Jakarta-Surabaya bisa sedot Rp 40 triliun

"Ada juga jalan daerah yang dikelola pemda. Pemda harus berperan aktif meningkatkan standar keselamatan," ujar Djoko.

Bagikan

Berita Terbaru

Rapor Reksadana Offshore Terangkat Saham Bertema AI
| Selasa, 14 Juli 2026 | 06:00 WIB

Rapor Reksadana Offshore Terangkat Saham Bertema AI

Return reksadana saham offshore berdenominasi dolar AS disokong pertumbuhan kinerja saham-saham teknologi global.

Pembenahan Tata Kelola Data Melalui RUU Satu Data
| Selasa, 14 Juli 2026 | 05:35 WIB

Pembenahan Tata Kelola Data Melalui RUU Satu Data

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia terus bergulir di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Puluhan Pulau Terancam Tenggelam
| Selasa, 14 Juli 2026 | 05:30 WIB

Puluhan Pulau Terancam Tenggelam

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan tiga langkah mitigasi penyelamatan pesisir.

Industri Manufaktur Masih Dibayangi Pelemahan Permintaan
| Selasa, 14 Juli 2026 | 05:20 WIB

Industri Manufaktur Masih Dibayangi Pelemahan Permintaan

Dunia usaha memasuki paruh kedua tahun ini dengan sikap cautious optimism atau optimistis secara hati-hati.

Kondisi Likuiditas Pos Indonesia Menuai Sorotan
| Selasa, 14 Juli 2026 | 05:10 WIB

Kondisi Likuiditas Pos Indonesia Menuai Sorotan

Pos Indonesia menunda pembayaran kewajiban imbal hasil dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A-C ke-6.

S&P Global Ratings Pertahankan Peringkat Kredit RI, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Selasa, 14 Juli 2026 | 05:05 WIB

S&P Global Ratings Pertahankan Peringkat Kredit RI, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Simak rekomendasi saham hari ini di tengah sentimen S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil.

IHSG Tembus 6.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (14/7)
| Selasa, 14 Juli 2026 | 04:50 WIB

IHSG Tembus 6.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (14/7)

IHSG mengakumulasi kenaikan 2,06% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG melemah 30,17%.

Industri LKM Sulit Dapatkan Analisis Kredit Memadai
| Selasa, 14 Juli 2026 | 04:35 WIB

Industri LKM Sulit Dapatkan Analisis Kredit Memadai

Pelaku industri LKM memiliki kewajiban untuk melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pembiayaan. 

Hartadinata Abadi (HRTA) Incar Pendapatan Rp 70 Triliun
| Selasa, 14 Juli 2026 | 04:20 WIB

Hartadinata Abadi (HRTA) Incar Pendapatan Rp 70 Triliun

HRTA optimistis dapat meraih target pendapatan Rp 70 triliun serta laba bersih di kisaran Rp 1,4 triliun hingga Rp 1,5 triliun.

Kontraktor Tergerus Koreksi Rupiah
| Selasa, 14 Juli 2026 | 04:15 WIB

Kontraktor Tergerus Koreksi Rupiah

Dengan eskalasi harga material saat ini, margin kontraktor yang tadinya di kisaran 10% kini terus tergerus turun, bahkan sampai merugi

INDEKS BERITA

Terpopuler