Bappebti Bentuk Ekosistem Bursa Berjangka Emas Digital

Jumat, 17 September 2021 | 05:10 WIB
Bappebti Bentuk Ekosistem Bursa Berjangka Emas Digital
[]
Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para investor emas digital bisa merasa aman. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah membentuk ekosistem bursa emas digital.

Vice President Membership ICDX, Yohanes F. Silaen menjelaskan, sesuai dengan peraturan Bappebti, pedagang emas digital perlu terdaftar di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring untuk menyelenggarakan pasar fisik emas digital. Bappebti mendapuk Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) sebagai penyelenggara bursa berjangka emas digital.

Bappebti juga memberikan restu bagi Indonesia Clearing House (ICH), sebagai lembaga kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di Pasar Fisik Emas Digital. Integrasi ini sebagai upaya mitigasi risiko dengan memberikan transparansi transaksi.

Baca Juga: Strategi Hartadinata Abadi (HRTA) tumbuhkan pendapatan dan laba

Head of Risk Management & Group Controller ICH, Yudhistira Mercianto menjelaskan, ICH bertugas pencatat transaksi dan penjamin ketersediaan emas fisik. Uji mutu dan saldo fisik emas harus dilaporkan guna memastikan jumlah emas.

"Jika jumlahnya sudah berkurang dari batas limit yang diperbolehkan, kami menghentikan pendaftaran. Transaksinya berjalan, tetapi kami hentikan untuk pendaftarannya, dan nasabah bisa mengecek transaksinya terdapat di lembaga kliring atau belum," ujar Yudhistira. Saat ini, menurut Yohanes ada empat-lima pedagang ritel emas fisik digital yang terdaftar. Tapi, ia belum bisa menyebutkan nama pedagang terdaftar.

Founder & CEO IndoGold, Amri Ngadima mendukung integrasi bursa berjangka, lembaga kliring dan pasar fisik emas digital. Sebab di masa pandemi ini terjadi kenaikan Gross Merchandise Value (GMV) hingga 86% pada semester I-2021. "Masuknya pedagang emas digital ke integrasi akan memberikan nilai tambah," kata Amri.

Baca Juga: ICDX Membangun Ekosistem Pasar Fisik

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler