Baru 23% Wajib Pajak yang Sudah Melaporkan SPT 2018

Senin, 11 Maret 2019 | 06:15 WIB
Baru 23% Wajib Pajak yang Sudah Melaporkan SPT 2018
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Pajak Penghasilan (PPh) tahunan. Tiga pekan menuju batas akhir pelaporan SPT di 2018, baru sekitar 23% dari total wajib pajak yang lapor.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemkeu) total ada 18,3 juta wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT 2018. Target Kemkeu, dari jumlah itu, sebesar 85% atau sebanyak 15,5 juta wajib pajak akan melaporkan SPT.

Hingga Jumat (8/3) pagi, ada 4,3 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT. Artinya, baru sekitar 23,5% wajib pajak terdaftar wajib SPT yang sudah melaporkan SPT 2018. Dari jumlah itu, ada155.000 wajib pajak badan usaha, dan sisanya SPT wajib pajak orang pribadi. "Kabar baiknya, sebagian besar atau lebih dari 90% SPT disampaikan melalui e-filing," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, Minggu (10/3).

E-filing merupakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik. Ditjen Pajak mendorong wajib pajak melapor SPT secara online melalui e-filing karena mudah, tidak repot, dan bisa darimana saja. Meski begitu, Ditjen Pajak juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak lapor SPT secara tradisional atau konvensional.

Dengan kampanye, lebih awal lebih nyaman, aparat pajak aktif mengunjungi perusahaan untuk melakukan pengisian SPT, membuka Pojok Pajak di pusat perbelanjaan hingga merekrut relawan pajak.

Untuk mengantisipasi wajib pajak yang belum melapor SPT jelang batas waktu yang ditentukan, Ditjen Pajak akan membuka layanan (30/3) di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. "Hari Sabtu atau hari Minggu, kami menyerahkan kepada KPP (kantor pelayanan pajak) yang bersangkutan, termasuk membuka layanan di luar kantor (LDK) seperti pojok pajak di mal dan lainnya sesuai kondisi wilayah masing-masing," ujar Hestu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperkirakan berbagai program Ditjen Pajak bakal mendongkrak kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT. Adanya kemudahan dan efisiensi dalam proses penyampaian SPT mendorong kepatuhan wajib pajak. "Jika sampai masyarakat enggan mengikutinya, tentu perlu dicari penyebabnya," terang Yustinus.

Namun, Yustinus memandang target kepatuhan lapor SPT tahun ini sebesar 85% berat. Pasalnya, kepatuhan lapor SPT tahun lalu hanya 71%. Berdasarkan catatan KONTAN, pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2017 yang masuk hingga 31 Maret 2018 hanya 10.589.648 wajib pajak.Ini artinya, pekerjaan berat menanti Ditjen Pajak untuk mencapai target kepatuhan.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler