Baru 23% Wajib Pajak yang Sudah Melaporkan SPT 2018

Senin, 11 Maret 2019 | 06:15 WIB
Baru 23% Wajib Pajak yang Sudah Melaporkan SPT 2018
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Pajak Penghasilan (PPh) tahunan. Tiga pekan menuju batas akhir pelaporan SPT di 2018, baru sekitar 23% dari total wajib pajak yang lapor.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemkeu) total ada 18,3 juta wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT 2018. Target Kemkeu, dari jumlah itu, sebesar 85% atau sebanyak 15,5 juta wajib pajak akan melaporkan SPT.

Hingga Jumat (8/3) pagi, ada 4,3 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT. Artinya, baru sekitar 23,5% wajib pajak terdaftar wajib SPT yang sudah melaporkan SPT 2018. Dari jumlah itu, ada155.000 wajib pajak badan usaha, dan sisanya SPT wajib pajak orang pribadi. "Kabar baiknya, sebagian besar atau lebih dari 90% SPT disampaikan melalui e-filing," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, Minggu (10/3).

E-filing merupakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik. Ditjen Pajak mendorong wajib pajak melapor SPT secara online melalui e-filing karena mudah, tidak repot, dan bisa darimana saja. Meski begitu, Ditjen Pajak juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak lapor SPT secara tradisional atau konvensional.

Dengan kampanye, lebih awal lebih nyaman, aparat pajak aktif mengunjungi perusahaan untuk melakukan pengisian SPT, membuka Pojok Pajak di pusat perbelanjaan hingga merekrut relawan pajak.

Untuk mengantisipasi wajib pajak yang belum melapor SPT jelang batas waktu yang ditentukan, Ditjen Pajak akan membuka layanan (30/3) di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. "Hari Sabtu atau hari Minggu, kami menyerahkan kepada KPP (kantor pelayanan pajak) yang bersangkutan, termasuk membuka layanan di luar kantor (LDK) seperti pojok pajak di mal dan lainnya sesuai kondisi wilayah masing-masing," ujar Hestu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperkirakan berbagai program Ditjen Pajak bakal mendongkrak kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT. Adanya kemudahan dan efisiensi dalam proses penyampaian SPT mendorong kepatuhan wajib pajak. "Jika sampai masyarakat enggan mengikutinya, tentu perlu dicari penyebabnya," terang Yustinus.

Namun, Yustinus memandang target kepatuhan lapor SPT tahun ini sebesar 85% berat. Pasalnya, kepatuhan lapor SPT tahun lalu hanya 71%. Berdasarkan catatan KONTAN, pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2017 yang masuk hingga 31 Maret 2018 hanya 10.589.648 wajib pajak.Ini artinya, pekerjaan berat menanti Ditjen Pajak untuk mencapai target kepatuhan.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pinjaman Online Hanya Saat Kondisi Betul-Betul Darurat
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 16:06 WIB

Pinjaman Online Hanya Saat Kondisi Betul-Betul Darurat

Pinjaman online tak direkomendasikan untuk kebutuhan keuangan apapun. Tapi, bukan berarti haram memanfaatkan fasilitas ini.

Belajar dari Aster, Mengidentifikasi Wash Trading yang Bikin Investor Kripto Merugi
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 10:39 WIB

Belajar dari Aster, Mengidentifikasi Wash Trading yang Bikin Investor Kripto Merugi

Kewaspadaan dan literasi analisis tetap menjadi kunci utama untuk bertahan dan meraih keuntungan yang berkelanjutan di kripto.

Merger BUMN Karya, Ini Efeknya ke Saham ADHI dan PTPP
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 09:06 WIB

Merger BUMN Karya, Ini Efeknya ke Saham ADHI dan PTPP

Proses merger akan berlanjut pada penggabungan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT PP Tbk (PTPP) yang diharapkan bisa selesai di 2026.

Menakar Prospek Kinerja dan Saham UNTR, Tertolong Emas tapi Masih Tertekan Batubara
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 08:08 WIB

Menakar Prospek Kinerja dan Saham UNTR, Tertolong Emas tapi Masih Tertekan Batubara

Harga emas yang lebih tinggi mendorong revisi naik estimasi laba bersih UNTR untuk tahun 2025–2027 sebesar 5%–7%.

IHSG Naik Kencang Setelah Mengalami Tekanan Pekan Lalu, Sinyal Pemulihan?
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:52 WIB

IHSG Naik Kencang Setelah Mengalami Tekanan Pekan Lalu, Sinyal Pemulihan?

Sejumlah faktor, yakni kondisi fiskal, daya beli, dan kinerja laba korporasi yang masih lesu menjadi perhatian investor institusi.

KAI dan PLN Menggarap Elektrifikasi Jalur Kereta
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:47 WIB

KAI dan PLN Menggarap Elektrifikasi Jalur Kereta

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebutkan elektrifikasi menjadi bagian dari upaya modernisasi perkeretaapian nasional.

Negosiasi Pertamina dan  SPBU Swasta Belum Tuntas
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:44 WIB

Negosiasi Pertamina dan SPBU Swasta Belum Tuntas

Negosiasi ini menggantikan mekanisme lelang yang semula digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM di SPBU swasta.

Hilirisasi Energi Jangan Setengah Hati dan Berhenti di Peta Jalan
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:38 WIB

Hilirisasi Energi Jangan Setengah Hati dan Berhenti di Peta Jalan

Selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam lingkaran "kutukan SDA". Kekayaan alam melimpah ruah, tetapi miskin nilai tambah dan  teknologi.

Babak Baru Diplomasi Ekonomi di Tengah Kecamuk Perang Dagang
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:31 WIB

Babak Baru Diplomasi Ekonomi di Tengah Kecamuk Perang Dagang

Pemerintah Indonesia kembali aktif dalam pergaulan internasional, termasuk negosiasi dagang dengan sejumlah negara

Setahun Pemerintahan Prabowo, Bisnis Tambang Bakrie dan Djokosoetono Gencar Ekspansi
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:15 WIB

Setahun Pemerintahan Prabowo, Bisnis Tambang Bakrie dan Djokosoetono Gencar Ekspansi

Di masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 lalu, Aburizal Bakri duduk dalam jajaran Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran.

INDEKS BERITA

Terpopuler