Beban Kopdes Merah Putih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus memperluas peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Lembaga yang semula diproyeksikan sebagai penggerak ekonomi desa kini juga diposisikan menjadi kantor tunggal penyalur bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, kredit bersubsidi, hingga pembeli hasil panen petani dan nelayan. Gagasannya terdengar menarik: menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi di tingkat desa.
Tapi, justru di sinilah letak tantangannya. Semakin banyak fungsi yang dibebankan ke satu institusi, semakin besar pula risiko kegagalan tata kelola yang harus diantisipasi.
Mengelola koperasi saja bukan perkara mudah. Koperasi harus membangun kepercayaan anggota, menjaga kesehatan usaha, mengelola kas, dan memastikan bisnis berjalan. Ketika saat yang sama koperasi juga diminta menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program, fokus kelembagaan berpotensi terpecah.
Faktanya, Kopdes juga berperan sebagai distributor bansos, agen stabilisasi harga pangan, penyalur subsidi energi, penyedia layanan keuangan, hingga instrumen perlindungan petani. Menyatukan seluruhnya ke satu organisasi tentu membutuhkan kapasitas manajemen yang jauh lebih kompleks.
Pemerintah memang berharap integrasi ini mampu memangkas rantai distribusi dan meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi akan tercapai bila kesiapan kelembagaan telah dibangun. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, sistem digital yang transparan, serta mekanisme audit yang kuat, sentralisasi distribusi justru menciptakan titik rawan baru, baik dalam bentuk keterlambatan layanan, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan.
Kopdes juga harus dijaga agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai badan usaha milik anggota. Terlalu dominannya fungsi administratif pemerintah berpotensi membuat koperasi bergantung pada program negara, bukan bertumbuh dari aktivitas ekonomi yang sehat. Padahal, kekuatan koperasi selama ini terletak pada partisipasi anggota dan kemampuan menciptakan nilai ekonomi secara mandiri.
Ambisi membangun ekonomi desa patut diapresiasi. Namun, membebani satu lembaga dengan terlalu banyak misi sekaligus bukan tanpa risiko. Kopdes akan lebih bermanfaat apabila tumbuh sebagai institusi yang kuat, profesional, dan dipercaya masyarakat, bukan sekadar menjadi tempat berkumpulnya seluruh program pemerintah di tingkat desa.
