Beras Bansos

Rabu, 03 Agustus 2022 | 08:00 WIB
Beras Bansos
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akhir pekan lalu, sebuah video viral menunjukkan puluhan karung beras bantuan sosial (bansos) dikubur di Depok, Jawa Barat.

Meski disebut bahwa beras itu tidak layak konsumsi, ada pemandangan memprihatinkan di sana. Food wasted alias makanan terbuang sia-sia karena manajemen yang tidak baik.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan, beras bansos itu merupakan bagian dari Beras Bantuan Khusus Presiden atau Banpres 2020. Pemerintah membagikan Banpres kepada 1,9 juta keluarga terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek.

Beras yang dikubur kurang lebih 1 ton. Bulog sebagai penyalur, menggandeng JNE sebagai transporter. Beras dikubur karena rusak dalam perjalanan dari gudang menuju ke lokasi penerima manfaat.

JNE menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Mereka menerapkan standar penanganan operasional barang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Terpisah, Polda Metro Jaya mengatakan, JNE bekerja sama dengan PT DNR dalam penyaluran beras bansos di Depok. Sementara Kementerian Sosial (Kemsos), mengaku tak tahu ada kerja sama antara Bulog dan JNE.

Kalau temuan timbunan beras bansos cukup mengejutkan jagad media sosial, tidak demikian sebenarnya dengan informasi beras rusak. Pemerintah bahkan mengakui pernah terjadi pendistribusian beras bansos rusak.

Kualitas beras bansos dipengaruhi oleh proses dari hulu hingga hilir. Rusaknya kualitas beras bansos dalam proses pengiriman merupakan proses hilir. Sementara proses keseluruhan dilihat dari sejak beras petani masuk hingga penyimpanan di Gudang Bulog. 

Sebagai off taker komoditas dalam penugasan pemerintah, manajemen Bulog diperhitungkan. Manajemen itu mencakup kontrol kualitas ketika menyerap beras, menyediakan gudang dengan standar memadai hingga mengatur arus masuk-keluar barang supaya tidak ada penyimpanan yang kelewat lama.

Namun tampaknya masih sulit berharap Bulog berbenah diri kalau masih sering mengaku merugi akibat menjalankan penugasan. Jika pemerintah masih ingin mempertahankan Bulog, permasalahan klasik dari perusahaan yang berdiri sejak tahun 1967 itu harus diatasi. 

Penyaluran logistik Bulog mesti efisien dan efektif. Food wasted harus dipandang sebagai pemborosan struktural dan masalah sosial. 

Bagikan

Berita Terbaru

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:45 WIB

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh

Adanya pertumbuhan penjualan mobil bekas setidaknya tergambar dari pembiayaan multifinance yang meningkat.

 Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:39 WIB

Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti

Impor LPG, bahan bakar minyak, dan minyak mentah dari AS akan menambah beban fiskal karena jumlah subsidi membengkak

 Dari Finance Terjun ke Properti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:33 WIB

Dari Finance Terjun ke Properti

Perjalanan karier Surina sebagai ahli keuangan hingga menjadi Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap

ITMG mengembangkan bisnis EBT melalui anak usahanya, PT ITM Bhinneka Power (IBP) dan PT ITM Energi Utama

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor

MBTO sudah aktif menjajaki pasar luar negeri sejak 2011 silam, dan terus meningkatkan agresivitas ekspansi mereka.

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen

Pemerintah ingin CPO hingga kayu manis dikenakan tarif bea masuk Amerika Serikat sebesar nol persen  

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi

Di tengah isu likuiditas ketat yang kerap dikeluhkan oleh bankir, secara mengejutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan melesat pada Juni 2025. 

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim

DJP sebut belum ada satu pun wajib pajak yang mengajukan tax holiday terkait financial center, pemindahan kantor pusat, serta super tax deduction

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru

Mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,5 triliun hingga akhir kuartal kedua tahun ini atau 30 Juni 2025.

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:15 WIB

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah

Muhammadiyah masih berniat untuk memiliki Bank Umum Syariah (BUS) dan tengah menjajaki membeli KB Bank Syariah.

INDEKS BERITA