Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akhir pekan lalu, sebuah video viral menunjukkan puluhan karung beras bantuan sosial (bansos) dikubur di Depok, Jawa Barat.
Meski disebut bahwa beras itu tidak layak konsumsi, ada pemandangan memprihatinkan di sana. Food wasted alias makanan terbuang sia-sia karena manajemen yang tidak baik.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan, beras bansos itu merupakan bagian dari Beras Bantuan Khusus Presiden atau Banpres 2020. Pemerintah membagikan Banpres kepada 1,9 juta keluarga terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek.
Beras yang dikubur kurang lebih 1 ton. Bulog sebagai penyalur, menggandeng JNE sebagai transporter. Beras dikubur karena rusak dalam perjalanan dari gudang menuju ke lokasi penerima manfaat.
JNE menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Mereka menerapkan standar penanganan operasional barang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
Terpisah, Polda Metro Jaya mengatakan, JNE bekerja sama dengan PT DNR dalam penyaluran beras bansos di Depok. Sementara Kementerian Sosial (Kemsos), mengaku tak tahu ada kerja sama antara Bulog dan JNE.
Kalau temuan timbunan beras bansos cukup mengejutkan jagad media sosial, tidak demikian sebenarnya dengan informasi beras rusak. Pemerintah bahkan mengakui pernah terjadi pendistribusian beras bansos rusak.
Kualitas beras bansos dipengaruhi oleh proses dari hulu hingga hilir. Rusaknya kualitas beras bansos dalam proses pengiriman merupakan proses hilir. Sementara proses keseluruhan dilihat dari sejak beras petani masuk hingga penyimpanan di Gudang Bulog.
Sebagai off taker komoditas dalam penugasan pemerintah, manajemen Bulog diperhitungkan. Manajemen itu mencakup kontrol kualitas ketika menyerap beras, menyediakan gudang dengan standar memadai hingga mengatur arus masuk-keluar barang supaya tidak ada penyimpanan yang kelewat lama.
Namun tampaknya masih sulit berharap Bulog berbenah diri kalau masih sering mengaku merugi akibat menjalankan penugasan. Jika pemerintah masih ingin mempertahankan Bulog, permasalahan klasik dari perusahaan yang berdiri sejak tahun 1967 itu harus diatasi.
Penyaluran logistik Bulog mesti efisien dan efektif. Food wasted harus dipandang sebagai pemborosan struktural dan masalah sosial.
