Beras Bansos

Rabu, 03 Agustus 2022 | 08:00 WIB
Beras Bansos
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akhir pekan lalu, sebuah video viral menunjukkan puluhan karung beras bantuan sosial (bansos) dikubur di Depok, Jawa Barat.

Meski disebut bahwa beras itu tidak layak konsumsi, ada pemandangan memprihatinkan di sana. Food wasted alias makanan terbuang sia-sia karena manajemen yang tidak baik.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan, beras bansos itu merupakan bagian dari Beras Bantuan Khusus Presiden atau Banpres 2020. Pemerintah membagikan Banpres kepada 1,9 juta keluarga terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek.

Beras yang dikubur kurang lebih 1 ton. Bulog sebagai penyalur, menggandeng JNE sebagai transporter. Beras dikubur karena rusak dalam perjalanan dari gudang menuju ke lokasi penerima manfaat.

JNE menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Mereka menerapkan standar penanganan operasional barang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Terpisah, Polda Metro Jaya mengatakan, JNE bekerja sama dengan PT DNR dalam penyaluran beras bansos di Depok. Sementara Kementerian Sosial (Kemsos), mengaku tak tahu ada kerja sama antara Bulog dan JNE.

Kalau temuan timbunan beras bansos cukup mengejutkan jagad media sosial, tidak demikian sebenarnya dengan informasi beras rusak. Pemerintah bahkan mengakui pernah terjadi pendistribusian beras bansos rusak.

Kualitas beras bansos dipengaruhi oleh proses dari hulu hingga hilir. Rusaknya kualitas beras bansos dalam proses pengiriman merupakan proses hilir. Sementara proses keseluruhan dilihat dari sejak beras petani masuk hingga penyimpanan di Gudang Bulog. 

Sebagai off taker komoditas dalam penugasan pemerintah, manajemen Bulog diperhitungkan. Manajemen itu mencakup kontrol kualitas ketika menyerap beras, menyediakan gudang dengan standar memadai hingga mengatur arus masuk-keluar barang supaya tidak ada penyimpanan yang kelewat lama.

Namun tampaknya masih sulit berharap Bulog berbenah diri kalau masih sering mengaku merugi akibat menjalankan penugasan. Jika pemerintah masih ingin mempertahankan Bulog, permasalahan klasik dari perusahaan yang berdiri sejak tahun 1967 itu harus diatasi. 

Penyaluran logistik Bulog mesti efisien dan efektif. Food wasted harus dipandang sebagai pemborosan struktural dan masalah sosial. 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler