BI Evaluasi Aturan Kredit UMKM

Senin, 07 Januari 2019 | 12:56 WIB
BI Evaluasi Aturan Kredit UMKM
[]
Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia  (BI) tengah mengevaluasi kebijakan kewajiban pemenuhan rasio kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 20% dari total kredit bank. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto mengatakan, secara industri, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia 17/12/PBI/2015 ini sudah terpenuhi hingga akhir 2018 lalu.

Hingga November 2018, bank sentral mencatat kredit UMKM sebanyak 20,25% dari total kredit secara industri perbankan. Adapun total kredit UMKM hingga sebelas bulan pertama 2018 mencapai Rp 956,9 triliun. Nilai ini tumbuh 9,9% year on year (yoy).

Namun Erwin mengaku beberapa bank masih belum memenuhi kebijakan 20% penyaluran kredit ke UMKM ini. Erwin bilang, BI akan mencari solusi guna memenuhi 20% kredit ke sektor UMKM. Salah satu opsinya adalah perubahan kebijakan.

Belum jelas apakah ada penurunan jumlah persentase atau tidak. Namun Erwin mengaku akan ada sektor-sektor prioritas lain seperti ekspor. Yang jelas, BI ingin membidik sektor-sektor prioritas tersebut agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. "Sebentar lagi aturannya keluar," ujar Erwin.

Haryono Tjahjarijadi, Presiden Direktur PT Bank Mayapada Internasional Tbk menilai bila ada lagi sektor prioritas yang akan diatur oleh BI, artinya bank harus siap untuk mengatur strategi guna dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut. "Namun kami perlu waktu untuk menyiapkan semua. Salah satu sektor (prioritas) adalah sektor perdagangan yang saat ini memang sudah dijalankan Bank Mayapada," ujar Hariyono, Sabtu (5/1).

Sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah memenuhi aturan BI tersebut. Maklum, BRI memang fokus membidik sektor UMKM untuk penyaluran kredit.

Direktur utama BRI Suprajarto menyatakan, UMKM merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, sehingga potensi yang dimiliki masih sangat besar.

Suprajarto mengaku, kekuatan BRI baik di jaringan kerja dan perkembangan teknologi memiliki tujuan untuk perkembangan bisnis UMKM. Saat ini agen BRILink yang sudah mencapai lebih dari 360.000 orang sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Juga digitalisasi pada proses kredit UMKM lewat BRISpot sudah berjalan, sehingga proses penyaluran kredit bisa lebih cepat. "Tahun 2019, target kredit UMKM terhadap total kredit BRI naik menjadi 77%," imbuh Suprajarto.

Adapun Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur Bank OCBC NISP mengaku belum mencapai target kredit UMKM sebanyak 20% dari total kredit. Ia mengharapkan, tahun ini porsi tersebut bisa tercapai.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA