BI Mempertahankan Bunga Acuan, Arus Masuk Dana Asing ke Bursa Bertahan

Jumat, 18 Januari 2019 | 07:53 WIB
BI Mempertahankan Bunga Acuan, Arus Masuk Dana Asing  ke Bursa Bertahan
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pertama di 2019 mempertahankan kebijakan moneter ketat yang sudah berlangsung sejak November 2018.

Untuk menjaga stabilitas di pasar domestik, RDG BI mempertahankan bunga 7-day reverse repo rate sebesar 6%. Rapat yang berlangsung Rabu-Kamis kemarin juga mempertahankan bunga Suku bunga deposit facility dan bunga lending facility masing-masing 5,25% dan 6,75%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, keputusan tidak mengubah suku bunga bertujuan untuk menjaga daya tarik pasar keuangan domestik di mata investor, terutama investor asing. BI ingin Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tak timpang akibat defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang membengkak.

BI mencatat NPI hingga September 2018 defisit US$ 12,55 miliar, sedangkan CAD US$ 22,42 miliar. Bi berharap aliran dana asing yang mulai masuk ke pasar domestik harus dijaga agar NPI kembali surplus. "Ini juga untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan ke batas yang aman," ungkap Perry, usai RDG, Kamis (17/1).

Jika transaksi investor asing di bursa yang menjadi ukuran, kebijakan BI itu mendapat sambutan dari para pemilik modal di luar negeri. Posisi net buy investor asing di bursa yang sudah berlangsung sejak akhir 2018 berlanjut pada Kamis (17/1). Net buy investor asing kemarin senilai Rp 1,61 triliun.

Sejak awal tahun hingga 17 Januari 2018, total dana asing masuk ke pasar saham mencapai Rp 9,51 triliun. Pada saat bersamaan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melanjutkan penguatannya perdagangan, naik 0,16% atau 10.420 poin ke level 6.423,78.

BI juga melihat pertumbuhan ekonomi dunia melandai, meskipun ketidakpastian pasar keuangan mulai reda. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) 2019 diperkirakan melambat akibat pasar tenaga kerja yang makin ketat dan keterbatasan dukungan fiskal. Pertumbuhan ekonomi di Eropa juga diperkirakan melambat hingga dapat memengaruhi kecepatan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB).

Namun, BI belum berencana melonggarkan kebijakan moneter. "BI akan tetap hawkish, pre-emptive dan forward looking," jelas Perry.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler