KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepertinya sudah banyak yang ngomong, kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. KONTAN juga sudah berkali-kali menulis berita soal ekonomi Indonesia yang sedang demam. Data-data terbaru yang dirilis pemerintah juga mendukung asumsi ekonomi dalam negeri sedang sakit.
Pemerintah memang menggelontorkan sejumlah insentif untuk membantu mendorong daya beli masyarakat. Cuma, insentif ini juga kena diskon, dari rencana semula ada enam insentif jadi tinggal lima insentif saja. Pemerintah urung menerapkan insentif diskon tarif listrik dengan alasan anggaran tak siap.
Selain itu juga, insentif ini nanti cuma berjalan dua bulan, yakni di periode Juni-Juli. Pemerintah tampaknya mencoba memanfaatkan momen libur anak sekolah tahun ini untuk mengerek belanja dan konsumsi masyarakat. Cuma, karena ini cuma insentif jangka pendek, daya dorongnya ke ekonomi diperkirakan tidak akan besar.
Insentif ini lebih terasa sebagai pemanis saja, agar masyarakat setidaknya bisa merasakan lepas dari himpitan ekonomi dalam waktu sebentar. Tapi, insentif ini tidak cukup untuk menjadi solusi jangka panjang bagi masalah ekonomi.
Memang, sih, masalah pada ekonomi dan daya beli Indonesia saat ini sulit diselesaikan dalam jangka pendek. Di sisi lain, harusnya pemerintah segera mulai mencari solusi dan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah daya beli masyarakat yang lemas, bukan cuma sekadar kasih pemanis.
Mungkin banyak yang sudah tahu, biaya kegiatan ekonomi di Indonesia itu termasuk mahal. Biaya upah buruh dan bahan baku mulai tinggi. Sudah begitu, perusahaan juga harus menghadapi biaya "lain-lain". Contoh, masih ada ormas yang minta THR, bahkan sampai minta jatah proyek, ke perusahaan.
Di sisi lain, perusahaan berbisnis tetap harus bisa mencetak untung. Akibatnya banyak hal. Salah satunya, kenaikan upah pekerja jadi lambat. Sementara di sisi lain, harga-harga naik cepat. Alhasil, banyak pekerja yang merasa sudah bekerja keras, tapi tetap miskin.
Masalah mahalnya aktivitas ekonomi di dalam negeri ini tampaknya masih belum jadi fokus utama pemerintah. Pemerintah harus lebih tegas mengatasi, bahkan kalau perlu menghilangkan, hal-hal serta hambatan-hambatan yang membuat aktivitas ekonomi jadi mahal. Ini bukannya mustahil dilakukan, kok. Indonesia pernah bisa memangkas birokrasi yang membuat biaya bisnis jadi mahal.
