KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah masih memutar otak untuk mencari sumber pendanaan bagi proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Ini adalah konsekuensi dari mundurnya Softbank Group sebagai calon investor proyek IKN.  Salah satu yang bisa dipertimbangkan pemerintah adalah mengalokasikan dana dari hasil penghematan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sebagai gambaran, pembangunan IKN akan menelan dana Rp 466 triliun. Dari kebutuhan dana ini, sebesar 19%-20% akan dipenuhi dari APBN. 

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya mengatakan, pemerintah saat ini masih membahas  pendanaan IKN. "Terus dibahas secara intens, yang jelas pendanaan yang menjadi tanggung jawab APBN, akan dipenuhi dari APBN," kata Made kepada KONTAN, Rabu (16/3).

Pemenuhan dana untuk pembangunan IKN akan mengoptimalkan APBN melalui refocusing anggaran. Sayangnya, Made belum bisa memastikan dengan jelas akan dana APBN tersebut akan bersumber dari mana.

Baca Juga: Efek Omicron Tak Parah, Ekonomi Pulih Lebih Cepat

Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, untuk mencapai target pemindahan IKN sebelum 16 Agustus 2024, pemerintah bisa mengambil solusi dengan memangkas belanja kementerian dan lembaga (K/L).

Dari penghitungan Eko, jika pemerintah memangkas 5% dari masing-masing belanja K/L, terdapat tambahan dana sebesar Rp 47 triliun yang dapat digunakan untuk membiayai proyek IKN sepanjang anggaran 2022 ini. Dampaknya harus ada efisiensi program K/L. Selain itu, pemerintah juga perlu mendapat dukungan dari menteri-menteri yang berada dari beberapa partai politik koalisi.

Karena itu, Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah menunda pembangunan IKN. Jika hanya mengandalkan sumber dari APBN, beban utang akan semakin berat.

Apalagi, mundurnya  Softbank akan membuat ruang fiskal APBN semakin sempit. Sedangkan pembangunan IKN adalah proyek  jangka panjang sekitar 15 tahun-20 tahun ke depan. Di sisi lain, tahun  2023, pemerintah harus mengembalikan defisit APBN ke bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Belum lagi, pemerintah juga tengah menghadapi tekanan eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, maupun inflasi akibat faktor eksternal. 

Editor: Adinda Ade Mustami