Bisnis Terhambat di Malaysia, Paramita (PBSA) Geber Pabrikasi Baja

Sabtu, 15 Juni 2019 | 07:50 WIB
Bisnis Terhambat di Malaysia, Paramita (PBSA) Geber Pabrikasi Baja
[]
Reporter: Amalia Fitri | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Paramita Bangun Sarana Tbk (PBSA) berencana menambah fasilitas pabrikasi baja di Bekasi, Jawa Barat. Ekspansi tersebut adalah bagian dari cita-cita memiliki fasilitas pabrikasi baja berkapasitas 5.000 ton hingga 6.000 ton. Menurut hitung-hitungan bisnis mereka, kapasitas sebesar itu berpotensi mendatangkan keuntungan bisnis yang lebih menjanjikan.

Adapun sejauh ini, Paramita Bangun Sarana baru mengoperasikan fasilitas pabrikasi baja sebesar 1.500 ton baja. Asal tahu, fasilitas pabrikasi baja tersebut berfungsi mengolah baja sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan proyek konstruksi. Bidang usaha yang mereka geluti memang seputar jasa konstruksi, infrastruktur, mekanikal, dan elektrikal.

Demi memuluskan rencana, pada 10 Mei 2019 Paramita Bangun Sarana mendirikan PT Paramita Andalan Struktur. Target operasionalnya antara kuartal III atau kuartal IV nanti. Anak usaha baru itu memiliki modal dasar Rp 8 miliar dan modal disetor Rp 2 miliar. Nilai penyertaan Paramita Bangun Sarana setara dengan 80% modal ditempatkan dan disetor.

Hanya saja, sejauh ini belum ketahuan besar kapasitas fasilitas pabrikasi baja Paramita Andalan. "Setidaknya melengkapi kontribusi yang dibutuhkan walau jumlahnya bisa jadi masih kecil secara persentase," kata Vincentius Susanto, Direktur dan Sekretaris Korporat PT Paramita Bangun Sarana Tbk, saat paparan publik, Jumat (14/6).

Bisnis di Malaysia

Paramita Bangun Sarana juga mengawal anak usaha baru lain, yakni Paramita Bangun Sarana Sdn. Bhd. di Sibu, Sarawak, Malaysia. Tahun lalu, anak perusahaan tersebut mendatangkan pendapatan Rp 4 miliar–Rp 5 miliar dari bisnis jasa konstruksi di negeri jiran.

Namun pada kuartal I-2019, Paramita Bangun Malaysia tidak menyumbang pendapatan karena terkendala izin Pemerintah Malaysia. Paramita Bangun Sarana terpaksa menunda sementara operasional anak usaha tersebut. "Sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan tapi rencananya akan kembali aktif pada kuartal IV-2019 mendatang," jelas Vincentius.

Sementara hingga akhir tahun nanti, Paramita Bangun Sarana mengejar pendapatan usaha Rp 525 miliar. Target tersebut setara dengan pertumbuhan 46,37% ketimbang realisasi pendapatan usaha tahun lalu yang mencapai Rp 358,69 miliar.

Sejauh ini, Paramita Bangun Sarana mengempit kontrak pekerjaan sekitar Rp 500 miliar. Selain meningkatkan kontrak dari pelanggan lama, manajemen perusahaan tersebut memburu kontrak dari pelanggan baru.

Beberapa pekerjaan konstruksi yang ada dalam daftar Paramita Bangun Sarana antara lain dari PT Nippon Indosari Corpindo Tb (ROTI), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), Grup Sinarmas dan PT Ecooils Jaya Indonesia. Bersama dengan Ecooils Jaya, Paramita Bangun Sarana menempatkan sekitar 10% saham atau US$ 10 juta pada perusahaan daur ulang residu industri kelapa sawit.

Turun dua kali lipat

Sementara itu rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Paramita Bangun Sarana Tbk Jumat (14/6), menyepakati pembagian dividen tunai 2018 sebesar Rp 19,5 miliar atau Rp 13 per saham. Dividen itu 46,14% terhadap laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih 2018 yakni Rp 42,26 miliar.

Laba bersih tahun lalu turun lebih dari dua kali lipat ketimbang 2017 yang tercatat Rp 96,58 miliar. Catatan itu sejalan dengan penurunan pendapatan usaha sekitar 1,8 kali lipat menjadi Rp 358,69 miliar.

RUPST juga merestui Roesdiman Soegiarso menjadi komisaris independen. Kepengurusan selebihnya terdiri dari Komisaris Utama Halim Susanto, Direktur Utama Yonggi Tanuwidjaja, Wakil Direktur Utama Evelyn Tanuwidjaja, Direktur dan Sekretaris Perusahan Vincentius Susanto dan Direktur Alexander Sayyidiman.

Bagikan

Berita Terbaru

Ada Penyesuaian Laporan Keuangan, Laba ADHI Berbalik Jadi Rugi pada 2024
| Selasa, 07 April 2026 | 13:43 WIB

Ada Penyesuaian Laporan Keuangan, Laba ADHI Berbalik Jadi Rugi pada 2024

Untuk setahun penuh 2024, ADHI mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp 60,09 miliar dari awalnya laba sebesar Rp 281,15 miliar.

Kilang Asia dan Eropa Berebut Sumber Minyak Mentah, Pasokan Seret Harga Membengkak
| Selasa, 07 April 2026 | 11:00 WIB

Kilang Asia dan Eropa Berebut Sumber Minyak Mentah, Pasokan Seret Harga Membengkak

Imbas penutupan Selat Hormuz, sejumlah cekungan migas yang masih menyimpan harapan menjadi rebutan berbagai negara.

Melihat Peluang di Musim Pembayaran Dividen di Kuartal II-2026
| Selasa, 07 April 2026 | 10:00 WIB

Melihat Peluang di Musim Pembayaran Dividen di Kuartal II-2026

Analis menyebut bahwa saham dengan dividend yield yang tinggi umumnya berasal dari sektor komoditas dan perbankan.

Konflik AS-Iran Masih Jadi Pemicu, IHSG Selasa (7/4) Berpotensi Sideways
| Selasa, 07 April 2026 | 07:44 WIB

Konflik AS-Iran Masih Jadi Pemicu, IHSG Selasa (7/4) Berpotensi Sideways

IHSG Senin (6/4) turun 0,53%, dipicu konflik global dan rilis daftar HSC. Analis membeberkan potensi risiko yang perlu diwaspadai investor.

Laba MAPI Melonjak 26%, Cek Rekomendasi Sahamnya
| Selasa, 07 April 2026 | 07:34 WIB

Laba MAPI Melonjak 26%, Cek Rekomendasi Sahamnya

Laba bersih MAPI melonjak 26,22% pada 2025. Terungkap, iPhone 17 dan musim liburan akhir tahun jadi pendorong utama. Simak detail performa MAPI!

Sejumlah Risiko Masih Membayangi Kinerja Emiten LQ45
| Selasa, 07 April 2026 | 07:24 WIB

Sejumlah Risiko Masih Membayangi Kinerja Emiten LQ45

Suku bunga tinggi, rupiah melemah, dan geopolitik Timur Tengah jadi bayangan. Pahami risiko yang bisa menekan kinerja LQ45 tahun ini.

Pemerintah Siap Memperbaiki 400.000 Unit Rumah
| Selasa, 07 April 2026 | 07:08 WIB

Pemerintah Siap Memperbaiki 400.000 Unit Rumah

Presiden Prabowo turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun.

Sentralisasi BPK Berimplikasi Serius
| Selasa, 07 April 2026 | 07:04 WIB

Sentralisasi BPK Berimplikasi Serius

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan perhitungan kerugian negara berpotensi tidak sah apabila tidak merujuk hasil audit BPK

Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Maksimal 13%
| Selasa, 07 April 2026 | 07:01 WIB

Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Maksimal 13%

Pemerintah menunda kenaikan tarif batas atas namun mengerek fuel surcharge menjadi 38% lantaran harga avtur melonjak

148 Kapal Pertamina Memasok BBM dan Elpiji
| Selasa, 07 April 2026 | 06:57 WIB

148 Kapal Pertamina Memasok BBM dan Elpiji

Hingga saat ini, operasional distribusi energi, khususnya untuk menjangkau wilayah 3T didukung oleh 148 kapal.

INDEKS BERITA

Terpopuler