Blokir Kominfo

Selasa, 02 Agustus 2022 | 08:00 WIB
Blokir Kominfo
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Taggar Blokirkominfo menggema sejak 29 Juli 2022. Hal ini imbas kebijakan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir perusahaan ataupun website luar negeri yang tidak melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang lingkup privat.  

Tak tanggung-tanggung, Kominfo blokir aplikasi / website besar yang selama ini banyak dimanfaatkan netizen seperti Paypal, Yahoo, Amazon, hingga situs games Steam, Dota, Epic Games dll. Ditambah lagi, Kominfo malah mengizinkan berbagai situs judi online.

Sebenarnya, kebijakan Kominfo mewajibkan pendaftaran PSE adalah hal baik, demi melindungi data masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Namun, entah karena kurang sosialisasi atau kurang kajian, kebijakan Kominfo malah menimbulkan kegaduhan.

Meskipun kewajiban pendaftaran PSE sudah dikeluarkan oleh Kominfo sejak tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, tapi selama ini tidak ada gaungnya.

Secara tiba-tiba, Kominfo pada 21 Juli 2022 memberikan batas waktu 5 hari untuk pendaftaran PSE jika tidak ingin diblokir.

Pemerintah dan Kemkominfo rasanya tidak belajar dari kebijakan pemblokiran internet yang terjadi Papua pada pertengahan tahun 2019. Pengadilan memutuskan kebijakan blokir internet tersebut melawan hukum. 

Kominfo memang punya kuasa untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Namun sebelum mengeluarkan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak, mestinya perlu kajian dan rencana yang matang.

Roadmap serta cost and benefit setiap kebijakan harus dihitung. Jangan sampai kebijakan menimbulkan kegaduhan yang tidak .

Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai 210 juta pada tahun awal tahun 2022, Indonesia memiliki potensi besar untuk bisnis penyelenggaraan sistem elektronik.

Indonesia perlu belajar dari China, bagaimana mereka mampu menghentikan ketergantungan terhadap Google maupun aplikasi lain. 

Kini China sudah memiliki mesin pencari sendiri, yakni Baidu. Nyatanya, Baidu dibangun jauh sebelum Google menjadi Raksasa. Baidu sudah didirikan 2010, dimana Google saat itu berusia lima tahun tapi telah menandakan kesuksesan. 

Bagikan

Berita Terbaru

Emas Batangan Jadi Investasi Favorit Presiden Direktur PT Hartadinata Abadi Tbk
| Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 WIB

Emas Batangan Jadi Investasi Favorit Presiden Direktur PT Hartadinata Abadi Tbk

Sandra Sunanto, Presiden Direktur PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) memilih kondisi yang stabil, kehati-hatian, dan memiliki nilai jangka panjang

Kementerian ESDM Mengumumkan Lima Kandidat Dirjen Migas
| Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 WIB

Kementerian ESDM Mengumumkan Lima Kandidat Dirjen Migas

Kelima kandidat Dirjen Migas Kementerian ESDM berasal dari kalangan internal yang keputusannya menunggu Keppres.

Siloam Hospitals (SILO) Menangkap Peluang Penerapan KRIS
| Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 WIB

Siloam Hospitals (SILO) Menangkap Peluang Penerapan KRIS

SILO melihat program KRIS sebagai peluang positif yang dapat mendorong pertumbuhan, khususnya bagi rumah sakit yang melayani pasien JKN.

Harga Emas Terkoreksi Tipis di Akhir Pekan
| Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 WIB

Harga Emas Terkoreksi Tipis di Akhir Pekan

Pada Jumat (25/4) harga emas di pasar spot berada di US$ 3.298,3 terkoreksi 1,38% dibandingkan sehari sebelumnya.  

Strategi Bank Hadapi Gejolak Rupiah
| Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 WIB

Strategi Bank Hadapi Gejolak Rupiah

Untuk menghilangkan kerentanan itu, maka reindustrialisasi yang menghasilkan ekspor dan substitusi impor menjadi kunci.

Fundamental Ekonomi Masih Rentan Membikin Rupiah Tertekan
| Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 WIB

Fundamental Ekonomi Masih Rentan Membikin Rupiah Tertekan

Nilai tukar rupiah  sulit keluar dari tekanan. Meskipun dolar Amerika Serikat (AS) tengah tertekan akibat ketidakpastian kebijakan tarif.

Kesenjangan Kekayaan di Dunia Meningkat, Indonesia Salah Satunya
| Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 WIB

Kesenjangan Kekayaan di Dunia Meningkat, Indonesia Salah Satunya

Banyaknya orang kaya yang memindahkan kekayaan ke Singapura membuat kesenjangan kekayaan di negara itu makin melebar

Pengembang Berjibaku Halau Kelesuan Daya Beli
| Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 WIB

Pengembang Berjibaku Halau Kelesuan Daya Beli

Sejumlah pengembang mulai berancang-ancang menyiapkan rencana bisnis dengan menyiapkan dana capex dan proyek-proyek baru.

Pemerintah Bakal Mengejar Pajak Hingga ke Sektor Ilegal
| Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 WIB

Pemerintah Bakal Mengejar Pajak Hingga ke Sektor Ilegal

Sektor-sektor yang akan diincar pemerintah diantaranya illegal fishing, penebangan liar dan tambang liar.

Teladan Prima Agro (TLDN) Terus Memupuk Pertumbuhan
| Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 WIB

Teladan Prima Agro (TLDN) Terus Memupuk Pertumbuhan

Pada tahun lalu, TLDN mencatatkan pendapatan senilai Rp 4,21 triliun. Jumlah itu tumbuh 5% dibandingkan pendapatan 2023 senilai Rp 4 triliun.

INDEKS BERITA

Terpopuler