Boris Johnson Terus Mendorong Parlemen Menyetujui RUU Brexit

Selasa, 22 Oktober 2019 | 12:55 WIB
Boris Johnson Terus Mendorong Parlemen Menyetujui RUU Brexit
[ILUSTRASI. ]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson masih belum menyerah untuk mendapatkan kesepakatan Brexit dari parlemen. Johnson memohon kepada parlemen untuk menyetujui RUU Brexit pada pekan ini. Ia mengatakan, baik publik maupun Uni Eropa tidak menginginkan adanya penundaan lagi. 

Tenggat waktu yang tersisa tinggal satu minggu lebih sebelum Inggris benar-benar meninggalkan Uni Eropa. Johnson berusaha keras untuk memperoleh restu parlemen untuk mencegah Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit). 

Baca Juga: China minta WTO untuk menyetujui sanksi balasan ke AS senilai US$ 2,4 miliar

Sudah lebih dari tiga tahun sejak Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa dalam referendum di tahun 2016. Namun hingga kini, kelanjutan soal Brexit masih dihantui ketidakpastian. Parlemen masih memperdebatkan, kapan dan bagaimana Brexit harus terjadi. 

Dalam banding terakhir kepada anggota parlemen sebelum pemungutan suara tahap pertama, Johnson mengatakan telah mendapatkan kesepakatan baru. Sehingga, sejatinya Inggris sudah dapat melanjutkan pembahasan ke arah lain seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan biaya hidup. 

"Publik tidak menginginkan penundaan lagi, begitu juga para pemimpin Eropa lainnya, dan juga saya. Mari kita lakukan Brexit pada 31 Oktober dan move on," ujar Johnson seperti dilansir Reuters, Selasa (22/10). 

Dengan tawaran terakhir ini, anggota parlemen harus memilih apakah akan mendukung RUU Penarikan Perjanjian. Jika mereka mendukung kesepakatan itu, parlemen akan diminta untuk mempertimbangkan undang-undang tersebut dalam tiga hari yang intensif. 

Baca Juga: Bursa Asia menghijau didukung optimisme kesepakatan dagang AS-China

Mengutip BBC, anggota parlemen oposisi mengatakan, tidak akan banyak waktu untuk meneliti RUU tersebut. Jika anggota parlemen mendukung RUU tersebut, mereka kemudian akan memberikan suara pada program mosi pemerintah, yang menetapkan jadwal untuk pengesahan undang-undang melalui dewan rakyat. 

RUU Penarikan Perjanjian adalah dokumen setebal 110 halaman yang merinci dengan tepat bagaimana parlemen diharapkan untuk menempatkan kesepakatan yang telah diperoleh perdana menteri ke dalam hukum Inggris.

Jika mosi program disetujui, RUU tersebut kemudian akan melaju ke tahap komite yang akan berlanjut hingga hari Rabu mendatang.

Baca Juga: Harga emas terus melemah di tengah penantian arah suku bunga The Fed 

Bagikan

Berita Terbaru

TFAS Perkuat Ekosistem UMKM dan Efisiensi Digital
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 14:00 WIB

TFAS Perkuat Ekosistem UMKM dan Efisiensi Digital

Berbekal pengalaman panjang pengelolaan titik layanan dan kolaborasi UMKM, TFAS siap membangun kemitraan strategis baru.

Kucuran Pembiayaan Himbara ke Program KDMP Belum Mulai
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 09:13 WIB

Kucuran Pembiayaan Himbara ke Program KDMP Belum Mulai

Pemerintah telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) percepatan pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) 

Dana Pensiun Lokal Mulai Menandah Saham Bank
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 09:03 WIB

Dana Pensiun Lokal Mulai Menandah Saham Bank

Penurunan saham bank tampak teredam karena institusi-institusi lokal mulai menadah saham yang sudah tergolong murah.​

Bidik Rights Issue Rp 3,2 Triliun, Kendali Konglomerat China di PACK Makin Dominan
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 09:00 WIB

Bidik Rights Issue Rp 3,2 Triliun, Kendali Konglomerat China di PACK Makin Dominan

Deng Weiming memimpin CNGR Advanced Material, perusahaan yang memproduksi komponen baterai litium, beberapa di antaranya digunakan di mobil.

Melihat Proyeksi Kinerja Sumber Tani Agung Resources di Tengah Reli Saham STAA
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 08:47 WIB

Melihat Proyeksi Kinerja Sumber Tani Agung Resources di Tengah Reli Saham STAA

Status unusual market activity (UMA) tak mampu mengerem laju saham STAA yang mulai menanjak sejak 7 Oktober 2025.

Bangun Family Office Tak Pakai APBN
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 08:24 WIB

Bangun Family Office Tak Pakai APBN

Menurutnya, konsep family office bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi investor individu besar agar menempatkan dananya di Indonesia

Mencari Dana Hingga Rp 3,25 Triliun, PACK Segera  Menggelar Rights Issue
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 08:13 WIB

Mencari Dana Hingga Rp 3,25 Triliun, PACK Segera Menggelar Rights Issue

Rencananya, sekitar 86,76% dana hasil rights issue akan dialokasikan untuk pinjaman kepada entitas anak 

Daya Beli Dijaga Aman, Penerimaan Tertekan
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 08:12 WIB

Daya Beli Dijaga Aman, Penerimaan Tertekan

Pemerintah menahan sejumlah kebijakan pajak dan cukai demi menjaga daya beli masyarakat             

Penjualan Meningkat, Laba Astra International (ASII) Berpotensi Bakal Bisa Ngebut
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 08:05 WIB

Penjualan Meningkat, Laba Astra International (ASII) Berpotensi Bakal Bisa Ngebut

Segmen jasa keuangan diproyeksi tetap stabil. Pendapatan diperkirakan bergerak sejalan meningkatnya penjualan otomotif.

Cum Dividen Saham CMRY Hari Ini, 17 Oktober 2025, Waspadai Potensi Dividend Trap
| Jumat, 17 Oktober 2025 | 08:02 WIB

Cum Dividen Saham CMRY Hari Ini, 17 Oktober 2025, Waspadai Potensi Dividend Trap

Meski dinilai memiliki prospek yang positif, dividen yield saham CMRY di harga saat ini tergolong kecil.

INDEKS BERITA