BUMD Pengelola Freeport Berdiri Mei

Rabu, 24 April 2019 | 09:19 WIB
BUMD Pengelola Freeport Berdiri Mei
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembagian porsi divestasi saham 10% PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, masuk tahap finalisasi.

Jika pembagian saham sudah rampung, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola 10% saham itu ditargetkan bisa selesai pada Mei 2019 nanti.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan bersama dengan pihak PTFI, Pemprov Papua, dan Pemkab Mimika.

Pertemuan itu, kata Budi, membawa progres positif dalam proses pembentukan BUMD. Yang terang, diskusi masih mengacu pada kerangka perjanjian induk pada 12 Januari 2018 lalu. "Kemarin, ada pertemuan di Bali, sudah ada kemajuan," terangnya, di Jakarta, Selasa (23/4). Adapun, kata Budi, akan ada dua kali pertemuan lanjutan untuk memfinalisasi itu.

Asal tahu, sesuai dengan perjanjian induk, dari 51,2% saham PTFI yang dimiliki Indonesia, 26,2% akan dimiliki langsung oleh Inalum. Sisanya sekitar 25% dimiliki oleh PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Nah, IPMM ini merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Inalum dan BUMD Papua. Dari 25% itu, Inalum akan memiliki sebesar 60% saham IPMM dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua sebesar 40% atau setara 10% saham Freeport secara keseluruhan.

Di dalam perjanjian induk itu pula, perincian 10% saham untuk Pemda itu adalah 7% akan dimiliki oleh Pemkab dan 3% Pemprov Papua. Namun, di pertengahan jalan, Pemprov Papua meminta perubahan saham dan meminta menjadi 6%.

Direktur IPMM, Ricky Gunawan mengatakan, sejauh ini, pembentukan BUMD berjalan sesuai dengan rencana. "Target waktu paling lambat bulan Mei. Insya Allah dapat terpenuhi," tandasnya kepada KONTAN, Selasa (23/4).

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, saat ini, pihaknya menunggu kesepakatan di tingkat Pemkab dan Pemprov. Yang terang, pihaknya tetap menargetkan BUMD itu bakal terbentuk tahun ini dan porsi saham tetap sesuai perjanjian induk.

Bagikan

Berita Terbaru

Jangan Banyak Buka Akun Bank, Semata Tergiur Promosi
| Senin, 28 September 2026 | 20:00 WIB

Jangan Banyak Buka Akun Bank, Semata Tergiur Promosi

Uang kerap tersebar di banyak rekening maupun e-wallet. Simak tips mengelolanya.                    

Tangani Pekerjaan Rutin, Bukan Gantikan Perekrut
| Senin, 28 September 2026 | 15:44 WIB

Tangani Pekerjaan Rutin, Bukan Gantikan Perekrut

Proses rekrutmen tenaga kerja kini sudah berkembang pesat. Sejauh mana keterlibatan AI di dalam prosesnya?

Sinergi Inti Plastindo (ESIP) Optimistis Kinerja Membaik di Kuartal Ketiga
| Senin, 28 September 2026 | 13:28 WIB

Sinergi Inti Plastindo (ESIP) Optimistis Kinerja Membaik di Kuartal Ketiga

 Produsen kemasan plastik PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) optimistis kinerjanya akan membaik hingga akhir tahun ini. 

Pengusaha Menanti Aturan Pelaksana UU Reforma Agraria: Jangan Menimbulkan Multitafsir
| Senin, 28 September 2026 | 11:55 WIB

Pengusaha Menanti Aturan Pelaksana UU Reforma Agraria: Jangan Menimbulkan Multitafsir

Reforma agraria di sektor kelapa sawit harus fokus pada kebun kelapa sawit sitaan yang saat ini dikelola oleh Agrinas.

Tak Perlu IPO yang Lebih Repot, Masuk Bursa Lewat Jalan Belakang Makin Diminati
| Senin, 28 September 2026 | 10:35 WIB

Tak Perlu IPO yang Lebih Repot, Masuk Bursa Lewat Jalan Belakang Makin Diminati

Saat ini setidaknya ada tiga emiten yang mengumumkan keterbukaan informasi terkait rencana akuisisi saham mayoritas.

BI Perkuat Insentif Hedging, Dominasi Tenor Pendek Masih Membayangi Stabilitas Rupiah
| Senin, 28 September 2026 | 09:48 WIB

BI Perkuat Insentif Hedging, Dominasi Tenor Pendek Masih Membayangi Stabilitas Rupiah

Insentif hedging BI lebih efektif menambah pasokan valuta asing di pasar keuangan domestik ketimbang menarik dana asing berjangka panjang.

Restitusi Pajak di Bawah Audit Khusus Menteri Keuangan
| Senin, 28 September 2026 | 09:43 WIB

Restitusi Pajak di Bawah Audit Khusus Menteri Keuangan

Ketentuan tersebut menjadi salah satu tambahan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR

Batu Sandungan Bagi Kebijakan Pajak Karbon
| Senin, 28 September 2026 | 09:20 WIB

Batu Sandungan Bagi Kebijakan Pajak Karbon

Penerapan pajak karbon berisiko meningkatkan biaya energi dan beban subsidi dalam APBN              

Dharma Polimetal (DRMA) Tebar Pesona Cari Mitra Strategis
| Senin, 28 September 2026 | 08:43 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Tebar Pesona Cari Mitra Strategis

 Demi mengerek pendapatan hingga 10% pada tahun ini, DRMA proaktif memburu mitra strategis global di ajang Automechanika.

Mayora (MYOR) Mencermati Dampak Cukai Baru
| Senin, 28 September 2026 | 08:39 WIB

Mayora (MYOR) Mencermati Dampak Cukai Baru

Lini bisnis olahan minuman dalam kemasan menyumbang 45% terhadap seluruh penjualan PT Mayora Indah Tbk (MYOR).

INDEKS BERITA

Terpopuler