BUMD Pengelola Freeport Berdiri Mei

Rabu, 24 April 2019 | 09:19 WIB
BUMD Pengelola Freeport Berdiri Mei
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembagian porsi divestasi saham 10% PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, masuk tahap finalisasi.

Jika pembagian saham sudah rampung, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola 10% saham itu ditargetkan bisa selesai pada Mei 2019 nanti.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan bersama dengan pihak PTFI, Pemprov Papua, dan Pemkab Mimika.

Pertemuan itu, kata Budi, membawa progres positif dalam proses pembentukan BUMD. Yang terang, diskusi masih mengacu pada kerangka perjanjian induk pada 12 Januari 2018 lalu. "Kemarin, ada pertemuan di Bali, sudah ada kemajuan," terangnya, di Jakarta, Selasa (23/4). Adapun, kata Budi, akan ada dua kali pertemuan lanjutan untuk memfinalisasi itu.

Asal tahu, sesuai dengan perjanjian induk, dari 51,2% saham PTFI yang dimiliki Indonesia, 26,2% akan dimiliki langsung oleh Inalum. Sisanya sekitar 25% dimiliki oleh PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Nah, IPMM ini merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Inalum dan BUMD Papua. Dari 25% itu, Inalum akan memiliki sebesar 60% saham IPMM dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua sebesar 40% atau setara 10% saham Freeport secara keseluruhan.

Di dalam perjanjian induk itu pula, perincian 10% saham untuk Pemda itu adalah 7% akan dimiliki oleh Pemkab dan 3% Pemprov Papua. Namun, di pertengahan jalan, Pemprov Papua meminta perubahan saham dan meminta menjadi 6%.

Direktur IPMM, Ricky Gunawan mengatakan, sejauh ini, pembentukan BUMD berjalan sesuai dengan rencana. "Target waktu paling lambat bulan Mei. Insya Allah dapat terpenuhi," tandasnya kepada KONTAN, Selasa (23/4).

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, saat ini, pihaknya menunggu kesepakatan di tingkat Pemkab dan Pemprov. Yang terang, pihaknya tetap menargetkan BUMD itu bakal terbentuk tahun ini dan porsi saham tetap sesuai perjanjian induk.

Bagikan

Berita Terbaru

Bangun dari Tidur Panjang, Saham BIPI Melesat 95% di Tengah Isu Akuisisi Bakrie
| Senin, 16 Februari 2026 | 11:15 WIB

Bangun dari Tidur Panjang, Saham BIPI Melesat 95% di Tengah Isu Akuisisi Bakrie

Fundamental  PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) tengah tertekan, bahkan per September 2025 berbalik mengalami kerugian.

Paradoks Bursa Efek Indonesia (BEI): Saham Bagus Sepi, Saham Ramai Dicurigai
| Senin, 16 Februari 2026 | 10:18 WIB

Paradoks Bursa Efek Indonesia (BEI): Saham Bagus Sepi, Saham Ramai Dicurigai

Yang harus diburu, perilaku manipulatif: transaksi semu, cornering, spoofing, atau penyebaran informasi menyesatkan untuk menggerakkan harga.

Banyak Sentimen Positif Menyertai, Saham UNVR Diserbu Investor Asing Institusi
| Senin, 16 Februari 2026 | 10:05 WIB

Banyak Sentimen Positif Menyertai, Saham UNVR Diserbu Investor Asing Institusi

Iming-iming dividen jumbo dengan dividend yield yang menarik jadi daya tarik saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Strategi Cuan di Pekan Pendek Saat Imlek dan Awal Ramadan
| Senin, 16 Februari 2026 | 08:45 WIB

Strategi Cuan di Pekan Pendek Saat Imlek dan Awal Ramadan

Investor disarankan mengatur alokasi aset portofolio pada pekan pendek di tengah sentimen Tahun Baru Imlek dan awal bulan Ramadan 2026. 

Masih Terbebani Biaya Merger, EXCL Rugi Rp 4,43 Triliun
| Senin, 16 Februari 2026 | 08:40 WIB

Masih Terbebani Biaya Merger, EXCL Rugi Rp 4,43 Triliun

Rugi bersih yang dialami EXCL lebih bersifat pada kerugian akuntansi sebagai dampak pasca merger dengan Smartfren.

Produksi Dipangkas, Emiten Jasa Tambang Ikut Terdampak
| Senin, 16 Februari 2026 | 08:38 WIB

Produksi Dipangkas, Emiten Jasa Tambang Ikut Terdampak

Tak hanya bagi produsen, kebijakan pemerintah yang memangkas produksi batubara dan nikel pada 2026 juga memengaruhi emiten jasa pertambangan

ESG Perbankan: Kredit Keberlanjutan Menjadi Pendorong Baru Pertumbuhan
| Senin, 16 Februari 2026 | 07:50 WIB

ESG Perbankan: Kredit Keberlanjutan Menjadi Pendorong Baru Pertumbuhan

Sektor berkelanjutan dan hijau berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru kredit bank. Seperti apa laju pertumbuhan kredi

Mengukur Potensi Efisiensi Bank dari Larangan Komisaris Terima Bonus
| Senin, 16 Februari 2026 | 07:15 WIB

Mengukur Potensi Efisiensi Bank dari Larangan Komisaris Terima Bonus

​Bonus jumbo direksi dan komisaris bank BUMN kembali disorot jelang RUPST 2025, di tengah pengetatan tata kelola dan evaluasi skema tantiem.

Bank Pelat Merah Siap Dorong ROA
| Senin, 16 Februari 2026 | 07:00 WIB

Bank Pelat Merah Siap Dorong ROA

Presiden Prabowo Subianto telah meminta Danantara untuk mencetak ROA atau tingkat pengembalian dari aset sebesar 7% tahun ini. ​

Daya Beli Lesu Menyeret Kualitas KPR Perbankan
| Senin, 16 Februari 2026 | 06:50 WIB

Daya Beli Lesu Menyeret Kualitas KPR Perbankan

Bisnis KPR perbankan tengah menghadapi tekanan ganda. Tak hanya dibayangi perlambatan pertumbuhan pada 2025, kualitas asetnya pun tergerus. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler