BUMD Pengelola Freeport Berdiri Mei

Rabu, 24 April 2019 | 09:19 WIB
BUMD Pengelola Freeport Berdiri Mei
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembagian porsi divestasi saham 10% PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, masuk tahap finalisasi.

Jika pembagian saham sudah rampung, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola 10% saham itu ditargetkan bisa selesai pada Mei 2019 nanti.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan bersama dengan pihak PTFI, Pemprov Papua, dan Pemkab Mimika.

Pertemuan itu, kata Budi, membawa progres positif dalam proses pembentukan BUMD. Yang terang, diskusi masih mengacu pada kerangka perjanjian induk pada 12 Januari 2018 lalu. "Kemarin, ada pertemuan di Bali, sudah ada kemajuan," terangnya, di Jakarta, Selasa (23/4). Adapun, kata Budi, akan ada dua kali pertemuan lanjutan untuk memfinalisasi itu.

Asal tahu, sesuai dengan perjanjian induk, dari 51,2% saham PTFI yang dimiliki Indonesia, 26,2% akan dimiliki langsung oleh Inalum. Sisanya sekitar 25% dimiliki oleh PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Nah, IPMM ini merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Inalum dan BUMD Papua. Dari 25% itu, Inalum akan memiliki sebesar 60% saham IPMM dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua sebesar 40% atau setara 10% saham Freeport secara keseluruhan.

Di dalam perjanjian induk itu pula, perincian 10% saham untuk Pemda itu adalah 7% akan dimiliki oleh Pemkab dan 3% Pemprov Papua. Namun, di pertengahan jalan, Pemprov Papua meminta perubahan saham dan meminta menjadi 6%.

Direktur IPMM, Ricky Gunawan mengatakan, sejauh ini, pembentukan BUMD berjalan sesuai dengan rencana. "Target waktu paling lambat bulan Mei. Insya Allah dapat terpenuhi," tandasnya kepada KONTAN, Selasa (23/4).

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, saat ini, pihaknya menunggu kesepakatan di tingkat Pemkab dan Pemprov. Yang terang, pihaknya tetap menargetkan BUMD itu bakal terbentuk tahun ini dan porsi saham tetap sesuai perjanjian induk.

Bagikan

Berita Terbaru

Agenda Reformasi Pasar Modal, Indonesia Berpotensi Naik Kelas
| Senin, 06 April 2026 | 07:23 WIB

Agenda Reformasi Pasar Modal, Indonesia Berpotensi Naik Kelas

Selesainya program peningkatan transparansi, integritas dan kredibilitas informasi kepemilikan saham dalam waktu cukup singkat hanya dua bulan. 

Prediksi Defisit Neraca Transaksi Berjalan Melebar
| Senin, 06 April 2026 | 07:05 WIB

Prediksi Defisit Neraca Transaksi Berjalan Melebar

Lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar ru[iah diperkirakan akan mengerek biaya impo 

Asing Terus Net Sell, Rupiah Cetak Rekor Terburuk, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 06 April 2026 | 07:03 WIB

Asing Terus Net Sell, Rupiah Cetak Rekor Terburuk, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bersamaan minggatnya asing, kurs rupiah di Jisdor Bank Indonesia (BI) mencapai Rp 17.015 per dolar AS. Paling buruk sepanjang sejarah. 

Bisnis Obat Resep Melesat, Laba Kalbe Farma Semakin Sehat
| Senin, 06 April 2026 | 06:43 WIB

Bisnis Obat Resep Melesat, Laba Kalbe Farma Semakin Sehat

Segmen bisnis obat resep berkontribusi ke pendapatan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada 2025. Segmen ini tumbuh 11,00% yoy jadi Rp 10,24 triliun. ​

Pemerintah Klaim Stok Pangan Berlimpah
| Senin, 06 April 2026 | 06:40 WIB

Pemerintah Klaim Stok Pangan Berlimpah

Risiko terbesarnya adalah gagal panen yang berujung pada kerugian petani akibat biaya produksi tidak kembali dan turunnya pendapatan

Ramai-Ramai Bangun Rusun Bersubsidi
| Senin, 06 April 2026 | 06:37 WIB

Ramai-Ramai Bangun Rusun Bersubsidi

Pemerintah akan menerbitkan aturan rusun bersubsidi sehingga bisa mempercepat pembangunan dan mengejar target 3 juta rumah

Laba Emiten Properti Terhantam Daya Beli
| Senin, 06 April 2026 | 06:36 WIB

Laba Emiten Properti Terhantam Daya Beli

Emiten properti masih menemukan tantangan di 2026 akibat kondisi geopolitik. Ini memicu ketidakpastian ekonomi, yang bisa menurunkan daya beli.​

Pertamina Gandeng US Grains Garap Bioetanol
| Senin, 06 April 2026 | 06:32 WIB

Pertamina Gandeng US Grains Garap Bioetanol

USGBC merupakan organisasi nirlaba internasional yang mewakili produsen dan pemangku kepentingan industri biji-bijian

Saham Emiten Rumahsakit Diprediksi Cuan di 2026, Ini Pendorong Utamanya
| Senin, 06 April 2026 | 06:30 WIB

Saham Emiten Rumahsakit Diprediksi Cuan di 2026, Ini Pendorong Utamanya

Beban depresiasi, rupiah lemah, dan tarif BPJS tipis bisa menekan profit. Pahami risiko sebelum berinvestasi di saham RS

WIKA Masih Bukukan Rugi Jumbo Rp 9,7 Triliun
| Senin, 06 April 2026 | 06:29 WIB

WIKA Masih Bukukan Rugi Jumbo Rp 9,7 Triliun

WIKA mengantongi kontrak baru Rp 17,46 triliun, yang mendongkrak total kontrak berjalan (order book) hingga menyentuh angka Rp 50,52 triliun

INDEKS BERITA

Terpopuler