BUMD Pengelola Freeport Berdiri Mei

Rabu, 24 April 2019 | 09:19 WIB
BUMD Pengelola Freeport Berdiri Mei
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembagian porsi divestasi saham 10% PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, masuk tahap finalisasi.

Jika pembagian saham sudah rampung, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola 10% saham itu ditargetkan bisa selesai pada Mei 2019 nanti.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan bersama dengan pihak PTFI, Pemprov Papua, dan Pemkab Mimika.

Pertemuan itu, kata Budi, membawa progres positif dalam proses pembentukan BUMD. Yang terang, diskusi masih mengacu pada kerangka perjanjian induk pada 12 Januari 2018 lalu. "Kemarin, ada pertemuan di Bali, sudah ada kemajuan," terangnya, di Jakarta, Selasa (23/4). Adapun, kata Budi, akan ada dua kali pertemuan lanjutan untuk memfinalisasi itu.

Asal tahu, sesuai dengan perjanjian induk, dari 51,2% saham PTFI yang dimiliki Indonesia, 26,2% akan dimiliki langsung oleh Inalum. Sisanya sekitar 25% dimiliki oleh PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Nah, IPMM ini merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Inalum dan BUMD Papua. Dari 25% itu, Inalum akan memiliki sebesar 60% saham IPMM dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua sebesar 40% atau setara 10% saham Freeport secara keseluruhan.

Di dalam perjanjian induk itu pula, perincian 10% saham untuk Pemda itu adalah 7% akan dimiliki oleh Pemkab dan 3% Pemprov Papua. Namun, di pertengahan jalan, Pemprov Papua meminta perubahan saham dan meminta menjadi 6%.

Direktur IPMM, Ricky Gunawan mengatakan, sejauh ini, pembentukan BUMD berjalan sesuai dengan rencana. "Target waktu paling lambat bulan Mei. Insya Allah dapat terpenuhi," tandasnya kepada KONTAN, Selasa (23/4).

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, saat ini, pihaknya menunggu kesepakatan di tingkat Pemkab dan Pemprov. Yang terang, pihaknya tetap menargetkan BUMD itu bakal terbentuk tahun ini dan porsi saham tetap sesuai perjanjian induk.

Bagikan

Berita Terbaru

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:00 WIB

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab

Indikasi Peraturan Presiden soal transportasi online lebih condong menguntungkan para pengemudi online.

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:32 WIB

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan

Negara yang besar bukan negara yang pandai membuat target, melainkan negara yang berani menagih tanggung jawab dari yang paling mampu.

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:10 WIB

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI

DSI berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 7,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,2 triliun sempat dibayarkan sebagai imbal hasil.

Ramadan Menekan Bisnis Gadai Emas
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:00 WIB

Ramadan Menekan Bisnis Gadai Emas

Tekanan musiman masih membayangi gadai emas.                                                           

Saham Prajogo Pangestu Mayoritas Melempem di Awal 2026, Investor Lebih Selektif
| Jumat, 16 Januari 2026 | 11:00 WIB

Saham Prajogo Pangestu Mayoritas Melempem di Awal 2026, Investor Lebih Selektif

Saham afiliasi Prajogo Pangestu melemah di awal Januari 2026, Analisis menyebut kondisi ini dalam fase konsolidasi.

INDEKS BERITA

Terpopuler