BUMD Pengelola Freeport Berdiri Mei

Rabu, 24 April 2019 | 09:19 WIB
BUMD Pengelola Freeport Berdiri Mei
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembagian porsi divestasi saham 10% PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, masuk tahap finalisasi.

Jika pembagian saham sudah rampung, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola 10% saham itu ditargetkan bisa selesai pada Mei 2019 nanti.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan bersama dengan pihak PTFI, Pemprov Papua, dan Pemkab Mimika.

Pertemuan itu, kata Budi, membawa progres positif dalam proses pembentukan BUMD. Yang terang, diskusi masih mengacu pada kerangka perjanjian induk pada 12 Januari 2018 lalu. "Kemarin, ada pertemuan di Bali, sudah ada kemajuan," terangnya, di Jakarta, Selasa (23/4). Adapun, kata Budi, akan ada dua kali pertemuan lanjutan untuk memfinalisasi itu.

Asal tahu, sesuai dengan perjanjian induk, dari 51,2% saham PTFI yang dimiliki Indonesia, 26,2% akan dimiliki langsung oleh Inalum. Sisanya sekitar 25% dimiliki oleh PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Nah, IPMM ini merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Inalum dan BUMD Papua. Dari 25% itu, Inalum akan memiliki sebesar 60% saham IPMM dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua sebesar 40% atau setara 10% saham Freeport secara keseluruhan.

Di dalam perjanjian induk itu pula, perincian 10% saham untuk Pemda itu adalah 7% akan dimiliki oleh Pemkab dan 3% Pemprov Papua. Namun, di pertengahan jalan, Pemprov Papua meminta perubahan saham dan meminta menjadi 6%.

Direktur IPMM, Ricky Gunawan mengatakan, sejauh ini, pembentukan BUMD berjalan sesuai dengan rencana. "Target waktu paling lambat bulan Mei. Insya Allah dapat terpenuhi," tandasnya kepada KONTAN, Selasa (23/4).

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, saat ini, pihaknya menunggu kesepakatan di tingkat Pemkab dan Pemprov. Yang terang, pihaknya tetap menargetkan BUMD itu bakal terbentuk tahun ini dan porsi saham tetap sesuai perjanjian induk.

Bagikan

Berita Terbaru

Matahari Putra Prima (MPPA) Divestasi Anak Usaha Senilai Rp 61,64 Miliar
| Jumat, 10 April 2026 | 09:26 WIB

Matahari Putra Prima (MPPA) Divestasi Anak Usaha Senilai Rp 61,64 Miliar

PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) Melepas seluruh kepemilikannya di PT Super Ekonomi Ritelindo (SER) kepada PT Fortuna Optima Distribusi (FOD). 

Perintis Triniti (TRIN) Bersiap Akuisisi Prima Pembangunan Propertindo
| Jumat, 10 April 2026 | 09:22 WIB

Perintis Triniti (TRIN) Bersiap Akuisisi Prima Pembangunan Propertindo

Kedua pihak sepakat untuk menjajaki kerja sama strategis melalui aksi akuisisi mayoritas saham Prima Pembangunan Propertindo oleh TRIN. ​

Pembangkit Listrik Beroperasi, Kinerja Emiten EBT Bervariasi
| Jumat, 10 April 2026 | 09:12 WIB

Pembangkit Listrik Beroperasi, Kinerja Emiten EBT Bervariasi

Prospek kinerja emiten EBT pada 2026 berpotensi melesat lebih tinggi, sejalan dengan mulai beroperasinya deretan proyek pembangkit listrik hijau.​

Efisiensi Biaya Memacu Laba Emiten Rokok Mengepul di 2025
| Jumat, 10 April 2026 | 09:06 WIB

Efisiensi Biaya Memacu Laba Emiten Rokok Mengepul di 2025

Kinerja laba emiten rokok pada 2025 terutama dipengaruhi faktor efisiensi biaya dan beban non operasional. ​

Laju Saham Bahan Baku Masih Menderu
| Jumat, 10 April 2026 | 09:01 WIB

Laju Saham Bahan Baku Masih Menderu

Dari 11 indeks sektoral di BEI, IDX Basic Materials jadi satu-satunya indeks yang mencatat kinerja positif sejak awal 2026. ​

ABMM Menggenjot  Aset Tambang Baru
| Jumat, 10 April 2026 | 09:00 WIB

ABMM Menggenjot Aset Tambang Baru

ABMM mengandalkan kontribusi dari aset pertambangan baru, serta penguatan sinergi antar lini bisnis guna menjaga daya saing

Minyak Naik, Hitung Harga BBM Non Subsidi
| Jumat, 10 April 2026 | 08:50 WIB

Minyak Naik, Hitung Harga BBM Non Subsidi

Pemerintah perlu mencermati potensi peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi sebelum menaikkan harga

Pebisnis Terusik Pengalihan Gas Industri ke Elpiji 3 Kg
| Jumat, 10 April 2026 | 08:31 WIB

Pebisnis Terusik Pengalihan Gas Industri ke Elpiji 3 Kg

Kementerian ESDM berencana mengalihkan jatah pasokan elpiji industri untuk memenuhi kebutuhan produksi gas melon bersubsidi tersebut.

Krisis Energi dan Risiko Fiskal-Moneter
| Jumat, 10 April 2026 | 08:16 WIB

Krisis Energi dan Risiko Fiskal-Moneter

Jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipertahankan, atau harga BBM tidak naik, beban fiskal semakin berat.

Optimisme Semu
| Jumat, 10 April 2026 | 08:08 WIB

Optimisme Semu

Betul, tugas pemerintah memang harus menenangkan keadaan. Tapi setelah itu buru-buru melakukan perbaikan, jangan optimisme semu atau kepedean.

INDEKS BERITA

Terpopuler