KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Salah satu poin yang dibahas soal revisi Undang-Undang (UU) No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Dalam draf RUU Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah kepada DPR, salah satu poin pentingnya adalah pemeriksa halal dalam proses sertifikasi tidak hanya dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pengusaha, tapi juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) berbasis Islam yang berbadan hukum.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
