Dakwaan 13 MI Kasus Jiwasraya Batal Demi Hukum, Jaksa: Tidak Terkait Materi Dakwaan

Rabu, 18 Agustus 2021 | 18:46 WIB
Dakwaan 13 MI Kasus Jiwasraya Batal Demi Hukum, Jaksa: Tidak Terkait Materi Dakwaan
[ILUSTRASI. Warga melintas di depan kantor Pusat Asuransi Jiwasraya Jakarta, Selasa (15/1)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/15/01/2019.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, pada 16 Agustus, membacakan putusan sela atas kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan terdakwa 13 Manajer Investasi. Pokok dari putusan tersebut yakni memutuskan batal demi hukum dakwaan terhadap 13 Manajer Investasi.

Dalam konferensi pers secara daring, Bima Suprayoga Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menegaskan, putusan nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst itu tidak mempermasalahkan materi surat dakwaan. Putusan sela, lanjut Bima, hanya mempermasalahkan mengenai penggabungan perkara 13 Manajer Investasi tersebut.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Indonesia Kantongi Tarif Amerika 10%
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:45 WIB

Indonesia Kantongi Tarif Amerika 10%

Indonesia memperoleh tarif perdagangan sebesar 10% untuk ekspor ke Amerika Serikat (AS) berdasarkan hasil investigasi Pasal 301 UU Perdagangan AS

Setoran Pajak Moncer, Alarm Tetap Menyala
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:31 WIB

Setoran Pajak Moncer, Alarm Tetap Menyala

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak Januari-Mei sebesar Rp 834 triliun​        

Hobi Unik Bos Logisticsplus International (LOPI): Mencuci Mobil Sendiri Saat Weekend
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:28 WIB

Hobi Unik Bos Logisticsplus International (LOPI): Mencuci Mobil Sendiri Saat Weekend

Presiden Komisaris LOPI Arfindi Batubara punya hobi tak terduga: mencuci mobil sendiri. Ada pesan penting dari ayahnya di balik kebiasaan ini.

Rupiah Anjlok dan Kemasan Mahal, Peritel Mengerek Harga Jual Produk
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:26 WIB

Rupiah Anjlok dan Kemasan Mahal, Peritel Mengerek Harga Jual Produk

Tekanan biaya produksi ini memaksa pelaku industri pangan, UMKM, hingga peritel mengerek harga jual produk agar bisa bertahan.

Pemerintah Klaim Fiskal Aman, tapi Belum Mampu Redakan Kekhawatiran
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:23 WIB

Pemerintah Klaim Fiskal Aman, tapi Belum Mampu Redakan Kekhawatiran

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Mei 2026 mengalami defisit sebesar Rp 180,4 triliun

Regulasi Tarif Baru Tiket Pesawat Segera Terbit
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:20 WIB

Regulasi Tarif Baru Tiket Pesawat Segera Terbit

Pembahasan tarif baru pesawat sudah memasuki tahap akhir dan sinkronisasi antar kementerian sebelum ditetapkan

 Kuli Bongkar Muat Jadi Konglomerat
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:14 WIB

Kuli Bongkar Muat Jadi Konglomerat

Kisah hidup dan perjalanan karier Jerry Hermawan Lo dari kerja serabutan hingga menjadi bos JHL Group

Strategi Investasi Berubah Total, Arfindi Batubara Pilih Strategi Lebih Konservatif
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:00 WIB

Strategi Investasi Berubah Total, Arfindi Batubara Pilih Strategi Lebih Konservatif

Arfindi A. Batubara, Komisaris Utama LOPI, bagikan strategi jitu capai untung dari properti. Pelajari kunci diversifikasi asetnya sekarang

Industri Manufaktur di Balik Tekanan Rupiah
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 07:10 WIB

Industri Manufaktur di Balik Tekanan Rupiah

Ketergantungan industri manufaktur terhadap bahan baku impor menciptakan efek domino yang mematikan.

Miskin Se-Indonesia
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 07:05 WIB

Miskin Se-Indonesia

Jika ekonomi saat ini mengandalkan belanja pemerintah bukan lagi dari konsumsi publik yang tengah loyo berarti ekonomi sedang terganggu.

INDEKS BERITA