Defisit dan Inflasi akan Kerek Tarif BPJS Kesehatan

Rabu, 12 Februari 2025 | 08:28 WIB
 Defisit dan Inflasi akan Kerek Tarif BPJS Kesehatan
[ILUSTRASI. Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Jakarta Barat, Senin (13/12/2021). Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan kelas-kelas rawat inap di rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan tetap seperti yang selama ini diterapkan, hanya saja akan ada perbedaan fasilitas medis bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI yang masih dirancang skema iurannya oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU]
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Dadan M. Ramdan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berancang-ancang menaikkan tarif layanan BPJS Kesehatan. Sejumlah faktor menjadi alasan penyesuaian tarif tersebut. Dari sisi keuangan, BPJS Kesehatan masih menghadapi defisit anggaran.

BPJS Kesehatan mencatatkan defisit hingga Rp 9,56 triliun pada 2024. Saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR, Selasa (11/2), Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan, pendapatan BPJS Kesehatanpada 2024 senilai Rp 165,73 triliun, sementara beban jaminan kesehatan mencapai Rp 174,90 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp 9,56 triliun.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Mencermati Kebijakan Suspensi Hingga PPK dari BEI, Saham Pendatang Baru Ikut Disikat
| Rabu, 12 Februari 2025 | 10:20 WIB

Mencermati Kebijakan Suspensi Hingga PPK dari BEI, Saham Pendatang Baru Ikut Disikat

Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih getol menyuspensi saham yang harganya naik signifikan meski pasar tengah berdarah-darah.

Ratingnya dipangkas Pefindo, Begini Profil Utang dan Likuiditas Wijaya Karya (WIKA)
| Rabu, 12 Februari 2025 | 09:45 WIB

Ratingnya dipangkas Pefindo, Begini Profil Utang dan Likuiditas Wijaya Karya (WIKA)

Pefindo menurunkan corporate rating WIKA menjadi idCCC dengan label credit watch with negative implication.

Antisipasi Efisiensi Anggaran, Pelaku Bisnis Mengintip Peluang Segmen Wisata Baru
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:38 WIB

Antisipasi Efisiensi Anggaran, Pelaku Bisnis Mengintip Peluang Segmen Wisata Baru

Wellness tidak hanya terkait kegiatan seperti spa, melainkan aktivitas lain yang berbalut rekreasi seperti berendam di air panas atau yoga.

Pemerintah Menggenjot Proyek Irigasi Nasional
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:35 WIB

Pemerintah Menggenjot Proyek Irigasi Nasional

Setelah proses identifikasi, Kementerian PU akan berkirim surat ke Kementerian Keuangan untuk meminta anggarannya

Perwira Aktif TNI Mulai Merambah Jabatan Sipil di Lembaga Strategis
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:32 WIB

Perwira Aktif TNI Mulai Merambah Jabatan Sipil di Lembaga Strategis

Bulog sebagai perusahaan BUMN, tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam pasal Pasal 4 UU TNI

 Defisit dan Inflasi akan Kerek Tarif BPJS Kesehatan
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:28 WIB

Defisit dan Inflasi akan Kerek Tarif BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp 9,56 triliun sepanjang tahun lalu salah satunya akibat banyak peserta tidak aktif

Pertamina Tunggu Revisi Aturan BBM Subsidi
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:23 WIB

Pertamina Tunggu Revisi Aturan BBM Subsidi

Di sepanjang 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menerima 356 aduan atas dugaan penyimpangan distribusi solar bersubsidi.

Kejagung Menyigi Korupsi Minyak
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:19 WIB

Kejagung Menyigi Korupsi Minyak

Dalam penggeledahan, tim penyidik menyita barang, antara lain lima dus dokumen, 15 unit handphone, satu unit laptop, dan empat soft file.

Indonesia Kaji Dampak Filipina Stop Ekspor Nikel
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:13 WIB

Indonesia Kaji Dampak Filipina Stop Ekspor Nikel

Industri nikel Indonesia bisa membuka peluang ekspansi menyikapi kebijakan restriktif Filipina yang menyetop ekspor

Mau Private Placement Lagi Untuk Tekan Utang, Simak Profil Utang dan Likuiditas DEWA
| Rabu, 12 Februari 2025 | 07:58 WIB

Mau Private Placement Lagi Untuk Tekan Utang, Simak Profil Utang dan Likuiditas DEWA

PT Darma Henwa Tbk bakal kembali melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement.

INDEKS BERITA

Terpopuler