ILUSTRASI. Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibuslaw di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (9/3/2020). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengungkapkan pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja. Sikap itu tertuang dalam policy paper bertajuk "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja".
Tim penyusun policy paper tersebut terdiri dari Prof. Sigit Riyanto, Prof. Maria S.W Sumardjono, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, Prof. Sulistiowati, Prof. Ari Hernawan, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. Totok Dwi Diantoro, Dr. Mailinda Eka Yuniza, I Gusti Agung Made Wardana Ph.D, dan Nabiyla Risfa Izzati LL.M. Berdasarkan dokumen policy paper yang KONTAN peroleh, Jumat (13/3), tim FH UGM membahas 11 bidang yang dirumuskan dalam RUU Cipta Kerja.
Salah satu bidang yang dibahas adalah ketenagakerjaan. Berikut ini isi policy paper tim FH UGM yang mengkritisi rumusan pengaturan bidang ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja lebih fokus pada tujuan peningkatan ekonomi, dan abai terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pasal 88 RUU Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan pengaturan baru yang diatur dalam RUU bertujuan menguatkan perlindungan dan meningkatkan peran tenaga kerja dalam mendukung ekosistem investasi.
Hal ini menguatkan paradigma developmentalisme yang cukup sentral dalam RUU ini, yang mana tersirat bahwa investasi dan pembangunan ekonomi merupakan hal paling utama dalam pembangunan suatu negara.
Sebagian besar peraturan yang diubah dalam RUU ini banyak berbicara mengenai efisiensi dan peningkatan produktifitas tenaga kerja, namun RUU ini justru tidak mengubah atau membuat peraturan baru yang berkaitan dengan pelatihan kerja atau peningkatan kompetensi pekerja.
Padahal, berbicara mengenai penciptaan lapangan kerja seharusnya justru berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja.
Alih-alih perlindungan pekerja, RUU Cipta Kerja justru berpotensi membuat pasal ketenagakerjaan kembali terpinggirkan, tergerus oleh kebutuhan investasi dan ekonomi. Padahal, dalam hubungan industrial Pancasila, perlindungan pekerja merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah.
