Diblokir Visa dan Mastercard, Bank Rusia Beralih ke UnionPay Milik China

Senin, 07 Maret 2022 | 12:34 WIB
Diblokir Visa dan Mastercard, Bank Rusia Beralih ke UnionPay Milik China
[ILUSTRASI. Ilustrasi kartu kredit. Menghadapi boikot yang dilakukan Visa dan Mastercard, sejumlah Bank Rusia memilih menjalin kerja sama dengan UnionPay asal China. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo]
Reporter: Sumber: Russia Today | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Bank-bank Rusia tidak diam saja menghadapi boikot yang dilakukan Mastercard dan Visa. 

Pada Minggu (6/3) waktu setempat, beberapa bank Rusia mengumumkan rencana untuk mulai mengeluarkan kartu menggunakan sistem operator kartu UnionPay China.

Kerja sama itu memungkinkan pemegang kartu UnionPay yang menjadi para nasabah bank Rusia, bisa menggunakan kartu baru tersebut untuk membayar dan menarik uang tunai di luar negeri.

Langkah yang diambil oleh bank-bank Rusia yang menjalin kerja sama dengan UnionPay merupakan reaksi atas boikot yang dilakukan Mastercard dan Visa.

Sebelumnya, dua perusahaan itu menyatakan akan menghentikan operasi di Rusia dan memutuskan semua bank negara itu dari sistem pembayaran mereka.

Baca Juga: Pembicaraan dengan Iran Tertunda, Harga Minyak Sentuh Titik Tertinggi Sejak 2008

Pada hari Sabtu, penyedia layanan keuangan internasional Visa dan Mastercard mengatakan mereka akan menangguhkan operasi di Rusia dalam beberapa hari ke depan karena sanksi Barat terbaru terkait dengan perang yang sedang berlangsung di Ukraina. 

Langkah drastis tersebut membuat kartu yang diterbitkan di Rusia tidak bisa digunakan di luar negeri. Sebaliknya, kartu yang dikeluarkan di luar Rusia, juga tidak bisa digunakan di Negeri Beruang Merah itu.

Visa dan Mastercard termasuk dalam rombongan perusahaan global yang mengambil tindakan keras terhadap Rusia terkait konflik Ukraina. 

Sebelumnya, perusahaan seperti PayPal, Netflix, Intel, Inditex, Airbnb, dan Rolls Royce mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan pasar negara itu.

Pemerintah Rusia sendiri sebelumnya sudah menyatakan akan membalas dan bereaksi terhadap sanksi dan boikot yang dialamatkan kepada negara itu.

Bagikan

Berita Terbaru

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar
| Sabtu, 29 November 2025 | 09:02 WIB

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar

Menteri Keuangan menilai fiskal masih menjadi pendorong utama ekonomi dan meminta bank sentral melonggarkan moneternya

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah
| Sabtu, 29 November 2025 | 08:51 WIB

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah

Maraknya praktik underinvoicing dalam ekspor-impor mengindikasikan bahwa ukuran shadow economy di Indonesia masih besar

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan

Indonesia ternyata kekurangan terkait strategi pengembangan kebijakan yang berbasis pada dampak yang dihasilkan.​

Aroma Neo Orde Baru
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Aroma Neo Orde Baru

Menyerahkan kembali fungsi pemeriksaan kepada entitas asing merupakan bentuk pertaruhan kedaulatan yang nekat.

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi
| Sabtu, 29 November 2025 | 06:10 WIB

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi

Pada periode 24-28 November 2025, IHSG mengakumulasi kenaikan 1,12%. IHSG ditutup pada 8.508,71 pada perdagangan terakhir, Jumat (28/11). 

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:20 WIB

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kaji penjaminan polis asuransi hingga Rp 700 juta. Adatiga jenis jaminan untuk klaim dan pengalihan portofolio 

INDEKS BERITA

Terpopuler