KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program B50 diproyeksikan sebagai simbol kedaulatan energi sekaligus tameng defisit migas. Namun di balik optimisme itu, neraca komoditas berbicara lebih pelan dan lebih tajam. Produksi minyak sawit mentah (CPO) stagnan, kebutuhan domestik melonjak, dan ruang ekspor menyempit. Ketika satu kebijakan menguatkan sisi energi, ia pada saat yang sama menguji ketahanan devisa. Di titik inilah sawit Indonesia memasuki paradoksnya, semakin besar ambisi produksi bahan bakar, semakin kecil ruang menjadi sumber devisa dari ekspor.
Kuartal pertama 2026 dibuka dengan gegap gempita. Pemerintah melangkah mantap ke rezim B50 -- bahan bakar dengan campuran 50% biodiesel berbasis sawit. Di ruang-ruang rapat kementerian, ini disebut tonggak kedaulatan energi. Di podium-podium resmi, ia dielu-elukan sebagai ikhtiar mengurangi impor solar sekaligus menghemat devisa.
Namun di balik jargon "kedaulatan" itu, angka-angka bergerak dengan logikanya sendiri -- dingin, tak kenal euforia. Produksi CPO Indonesia pada 2025 tercatat stagnan di 48,36 juta ton. Tak ada lonjakan produktivitas, tak ada lompatan luas tanam. Sementara implementasi wajib B50 -- bila diterapkan tahun ini, diperkirakan menyedot sekitar 18 juta ton CPO ke tangki bahan bakar domestik. Tambahkan kebutuhan pangan dan oleokimia dalam negeri yang berkisar 9 juta-10 juta ton. Sisa untuk ekspor menyusut tajam.
Baca Juga: Rasio Biaya Tercatat Naik, Efisiensi Bank Tertekan
Di sinilah paradoks bermula. Indonesia bukan sekadar produsen; ia adalah penentu harga global. Setiap ton CPO yang ditarik dari pasar ekspor akan mengerek harga internasional. Dalam jangka pendek, itu terdengar menguntungkan. Harga naik, penerimaan per ton membaik. Namun pasar komoditas tak hanya dihitung dari harga, melainkan juga dari kepastian pasokan.
Ketika volume ekspor turun terlalu dalam, pembeli besar seperti India dan Tiongkok tak menunggu. Mereka menggeser kontrak, mengunci pasokan dari kedelai Amerika Latin atau bunga matahari Eropa Timur. Diversifikasi adalah naluri pasar. Begitu pangsa hilang, ia tak mudah kembali.
Baca Juga: Apa Saja yang Mesti Diperhatikan Sebelum Berburu Saham Bonus?
Di sisi fiskal, dilema makin terasa. Biodiesel memang mengurangi defisit migas -- beban impor solar yang selama ini menekan neraca perdagangan. Tetapi ekspor CPO dan turunannya adalah sumber devisa sekaligus pemasok Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE). Dana PE yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) selama ini menjadi napas Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), subsidi benih unggul dan riset produktivitas.
Dengan proyeksi harga CPO 2026 di atas US$ 1.125 per ton, setiap ton yang dialihkan dari kapal ekspor ke kilang biodiesel domestik membawa biaya kesempatan nyata. Kita menghemat devisa dari sisi energi, tetapi berisiko kehilangan penerimaan ekspor dan fiskal di sisi lain.
Sawit, yang selama dua dekade menjadi miracle crop, tiba-tiba berdiri di simpang jalan, sumber pangan atau bahan bakar?
Peningkatan produksi hanya bisa dilakukan melalui ekspansi pembangunan perkebunan baru dan peningkatan produktivitas secara radikal.
Baca Juga: Rencana Ekspansi Data Center PGEO Tampak Manis, tapi Efeknya ke Laba Bakal Minimal
Sayangnya, ekspansi lahan bukan lagi opsi sederhana. Moratorium hutan, tekanan regulasi lingkungan global, dan tuntutan keberlanjutan membuat perluasan kebun menjadi langkah mahal secara politik dan reputasi.
Produktivitas kebun
Solusi rasional yang paling aman adalah intensifikasi revolusioner. Produktivitas rata-rata kebun rakyat masih berkisar 2,5 ton CPO per hektare -- jauh di bawah kebun swasta yang mampu mencapai 4–6 ton. Jurang produktivitas ini bukan sekadar angka statistik; ia adalah cerminan ketimpangan akses terhadap benih unggul, pupuk, pembiayaan, dan pendampingan teknis.
Baca Juga: Komoditas dan Perbankan Jadi Motor Kenaikan Emiten Danantara, Waspadai Juga Risikonya
Jika B50 ingin berjalan tanpa mengorbankan ekspor, maka peningkatan produktivitas pekebun kecil (smallholders) adalah prasyarat mutlak. Subsidi rantai pasok perlu dipercepat. Hambatan administratif petani kecil untuk mengakses dana BPDP mesti dipangkas.
Replanting tak boleh lagi tersendat oleh birokrasi dan syarat berlapis. Di saat yang sama, transformasi digital untuk pelacakan asal-usul (traceability) menjadi keniscayaan.
Regulasi global seperti EUDR menuntut transparansi penuh atas jejak produksi. Tanpa itu, akses pasar Eropa akan menyempit. Tanpa produktivitas dan kepatuhan keberlanjutan, ambisi B50 hanya memindahkan krisis -- dari krisis impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi krisis devisa atau bahkan krisis pangan.
Baca Juga: Prospek ASII: Kebijakan EV dan Tambang Martabe Penentu Laba
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada tahun ini menempatkan sawit sebagai salah satu motor penggerak. Namun mesin ini perlu perawatan serius dengan mengatasi tiga ujian kebijakan penting.
Pertama, audit dan reorientasi dana BPDP. Subsidi biodiesel tak boleh "memakan" jatah peremajaan kebun rakyat. Jika replanting masif tak dilakukan sekarang, lima tahun ke depan Indonesia menghadapi risiko penurunan produksi akibat tanaman tua. Subsidi biodiesel berisiko menjadi candu fiskal yang menggerogoti fondasi produksi.
Kedua, akselerasi hilirisasi non-energi. Hilirisasi tak boleh berhenti pada biodiesel. Produk oleokimia bernilai tambah tinggi -- surfaktan, fatty alcohol, specialty fats -- memberikan margin lebih stabil dan tak terlalu fluktuatif dibandingkan CPO mentah. Diversifikasi ini mengurangi ketergantungan pada satu kanal pemanfaatan, energi.
Baca Juga: Target Marketing Sales BSDE di 2026 Sentuh Rp 10 Triliun, Proyek Ini Jadi Unggulan
Ketiga, penguatan diplomasi perdagangan. B50 harus diposisikan sebagai bagian dari komitmen penurunan emisi global. Pada saat yang sama, Indonesia perlu menuntut pengakuan internasional terhadap sertifikasi ISPO sebagai standar keberlanjutan yang kredibel. Tanpa legitimasi global, sawit tetap akan diperlakukan dengan kecurigaan.
Euforia B50 memang memikat. Ia memberikan narasi kemandirian dan keberanian. Namun neraca perdagangan tak tunduk pada retorika. Ia menghitung selisih masuk dan keluar dengan presisi tanpa kompromi.
Kelapa sawit adalah tulang punggung ekonomi yang elastis, tetapi ia memiliki titik patah. Memaksanya memikul beban energi tanpa memperkuat hulu sama saja menunda krisis.
Baca Juga: Disuntik Mega Kontrak US$ 60 Juta, Saham CYBR Siap Melesat atau Masih Tertahan?
Mengelola sawit pada 2026 adalah ujian ketangkasan, menyeimbangkan perut rakyat, mesin industri dan kepercayaan pasar global.
Kedaulatan energi adalah cita-cita sah. Tetapi tanpa kalkulasi cermat, ia bisa berujung pada defisit devisa yang membebani masa depan -- sebuah paradoks yang tak kita rencanakan, tetapi mungkin kita ciptakan sendiri.
