Dividen dari Matahari (LPPF) Lebih Rendah, Likuiditas Multipolar Terus Tertekan

Senin, 17 Juni 2019 | 19:59 WIB
Dividen dari Matahari (LPPF) Lebih Rendah, Likuiditas Multipolar Terus Tertekan
[]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan induk milik Grup Lippo, PT Multipolar Tbk (MLPL), tengah mengalami tekanan likuiditas yang berkepanjangan. Itu sebabnya, lembaga pemeringkat Fitch Ratings menurunkan peringkat jangka panjang Multipolar  dari B- ke CCC+ dan memilih untuk menarik peringkat Multipolar setelah pada November lalu menurunkan peringkat PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dari BBB- menjadi CCC+.

Pada saat bersamaan, Fitch Ratings Indonesia juga menurunkan peringkat nasional jangka panjang Multipolar dari BB menjadi BB-. Fitch menempatkan prospek peringkat nasional Multipolar di kategori negatif.

Menurut Fitch, penurunan peringkat didasarkan pada tekanan likuiditas berkepanjangan yang dialami Multipolar. Penyebabnya, dividen yang berasal dari anak usahanya, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional, pembayaran bunga, dan amortisasi utang pada tingkat perusahaan induk di 2019.

Hal tersebut telah memaksa Multipolar untuk mengandalkan penjualan aset dalam 18 bulan hingga 24 bulan ke depan untuk menutupi kekurangan tersebut. Potensi dividen dari Matahari Department Store yang lebih rendah pada 2020 karena melemahnya profitabilitas yang signifikan di kuartal I-2019 tercermin dalam prospek negatif peringkat Multipolar.

Fitch menyebutkan empat faktor utama penurunan peringkat Multipolar.

Pertama, pelemahan likuiditas yang berkepanjangan. Fitch memperkirakan, likuiditas Multipolar akan terus berada di bawah tekanan selama dua tahun ke depan. Kombinasi peningkatan pembayaran pokok berdasarkan fasilitas pinjaman berjangka dari Bank BNI (BBNI) dan pembayaran dividen yang lebih rendah dari Matahari Department Store sebagai kontributor dividen terbesar akan menekan arus kas Multipolar.

Menurut Fitch, penerimaan dividen dari Matahari Department Store sekitar Rp 200 miliar tidak akan cukup untuk menutup biaya operasional Multipolar di tingkat perusahaan induk yang mencapai Rp 200 miliar-Rp 300 miliar. Penerimaan dividen juga tidak cukup memenuhi persyaratan pembayaran utang di atas Rp 700 miliar.

Pembayaran utang tersebut terdiri dari kombinasi pembayaran bunga dan amortisasi utang atas pinjaman berjangka dari BNI, pinjaman modal kerja bergulir dari Bank CIMB Niaga (BNGA) dan pinjaman dari Deutsche Bank AG. Pinjaman dari Deutsce Bank memiliki jatuh tempo pada 2020 dan dapat diperpanjang satu tahun.

Kedua, dividen dari Matahari Department Store yang lebih rendah. Prospek negatif pada peringkat Multipolar mencerminkan potensi dividen dari Matahari Department Store yang lebih rendah yang disebabkan oleh pelemahan kinerja keuangan.

Pada kuartal I-2019, kinerja keuangan Matahari Department Store melemah yang disebabkan meningkatnya tekanan biaya dan pertumbuhan penjualan per gerai alias same store sales growth (SSSG) yang negatif di tengah persaingan yang makin sengit dengan toko online.

Pendapatan Matahari Department Store sepanjang tiga bulan pertama tahun ini turun 1,5% sementara SSSG berubah menjadi minus 1,7% dari sebelumnya 4,8% pada kuartal I-2018. Sementara margin EBITDA turun menjadi 8,7% dari sebelumnya 11,8%. Pada akhirnya, Fitch mengatakan, pelemahan kinerja tersebut memengaruhi metrik kredit Matahari Department Store dan kemampuannya untuk membagikan dividen.

Fitch memperkirakan, penerimaan dividen dari Matahari Department Store akan lebih rendah pada 2020 meski kepemilikan Multipolar meningkat menjadi 18,18%. Per akhir April 2019, Matahari Department Store membagikan dividen Rp 933 mliar, jauh lebih rendah dibandingkan pembayaran dividen sebesar Rp 1,3 triliun pada 2018.

Ketiga, ketergantungan pada penjualan aset. Fitch meyakini, Multipolar berada pada tahap awal diskusi untuk menjual aset dan membuang beberapa investasi perusahaan untuk mengatasi kekurangan kas.

Penyelesaian penjualan aset dan divestasi yang berkepanjangan ini akan memperburuk tekanan likuiditas perusahaan. Multipolar menghasilkan lebih dari Rp 1,4 triliun pada 2018 dari upaya divestasi tersebut. Ini terdiri dari penjualan investasi jangka panjang senilai Rp 588 miliar, penjualan aset tetap senilai Rp 460 miliar, dan penjualan produk wealth management senilai Rp 420 miliar.

Ketergantungan pada penjualan aset akan bertahan karena dividen yang berasal dari anak perusahaan lain jauh lebih kecil daripada Matahari Department Store.

PT Multipolar Technology (MLPT), PT Matahari Pasific (MP), dan PT Nadya Putra Investama (NPI) menghasilkan EBITDA kurang dari Rp220 miliar pada tahun 2018. Oleh karena itu, kapasitas mereka untuk memberikan return kepada Multipolar tidak sama pentingnya dengan Matahari Department Store yang menghasilkan lebih dari Rp2,75 triliun  EBITDA di 2018. Kecuali, Fitch mengatakan, jika ketiga anak usaha yang lain tersebut menjual aset yang memungkinkan mereka membagikan dividen khusus.

Berdiri pada 1975, Mutlipolar merupakan perusahaan induk yang membawahi berbagai unit usaha milik Grup Lippo. Pemegang saham utama Multipolar adalah PT Inti Anugrah Pratama yang menguasai kepemilikan saham sebear 78,08%. Anugerah Pratama dikendalikan oleh kedua putra Mochtar Riady, James Riady dan Stephen Riady.

Bagikan

Berita Terbaru

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 18:00 WIB

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence

Akuisisi PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis kendaraan listrik mulai terlaksana.

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:17 WIB

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak

Kinerja emiten tambang PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diprediksi semakin cemerlang hingga 2027 mendatang.

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:01 WIB

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor

Kebijakan deregulasi impor memberi ruang memperlancar rantai pasok bahan baku, komponen produksi, hingga barang konsumsi tertentu.

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:41 WIB

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025

Tantangan terhadap rupiah juga cukup besar dengan data PMI yang terkontraksi dan proyeksi defisit anggaran yang lebih tinggi menjadi 2,78%.

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:25 WIB

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun

Tekanan harga batubara berasal dari akumulasi turunnya permintaan impor dari China sebanyak 5% year on year (YoY).

Menebak Motivasi Haji Isam di Hulu Ternak Ayam dari Pembelian Anak Usaha KFC (FAST)
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 15:05 WIB

Menebak Motivasi Haji Isam di Hulu Ternak Ayam dari Pembelian Anak Usaha KFC (FAST)

Pernyataan mengenai percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis, di dalam tujuan transaksi 15% saham FAST, memancing sas sis sus di pasar saham

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (5 Juli 2025)
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 09:00 WIB

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (5 Juli 2025)

Harga emas Antam hari ini (5 Juli 2025) Rp 1.908.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 27,07% jika menjual hari ini.

Dari Perakit Mobil Menuju Posisi Puncak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 08:25 WIB

Dari Perakit Mobil Menuju Posisi Puncak

Donald Rachmat tidak tiba di posisi puncak saat ini lewat jalur instan. Dia meniti kariernya dari bawah.

Janji Ekonomi
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 07:05 WIB

Janji Ekonomi

Tidak mudah untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang saat ini saja masih jauh dari target tersebut.

Menakar Geopolitik Komoditas Nikel
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 07:00 WIB

Menakar Geopolitik Komoditas Nikel

Dominasi negara China di industri nikel dalam negeri, efeknya dapat tidak menguntungkan bagi Indonesia.

INDEKS BERITA

Terpopuler