DJSN: Disharmoni Regulasi BPJS Ketenagakerjaan Selesai 2019

Senin, 24 Desember 2018 | 11:44 WIB
DJSN: Disharmoni Regulasi BPJS Ketenagakerjaan Selesai 2019
[ILUSTRASI. Kaleidoskop penyelenggaraan jaminan sosial 2018 oleh DJSN]
Reporter: Umi Kulsum | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendesak agar disharmoni regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dituntaskan. DJSN memberi tenggat waktu penyelesaian ini tahun depan.

Berdasarkan laporan Kaleidoskop 2018, DJSN mencatat lima regulasi yang belum harmonis. Pertama, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Beleid tersebut membatasi kepesertaan pekerja di sektor mikro di program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Susu Impor Masih Menjadi Andalan Industri
| Jumat, 16 Mei 2025 | 06:50 WIB

Susu Impor Masih Menjadi Andalan Industri

Total kebutuhan susu di Indonesia sekitar 4,6 juta ton per tahun. Namun, produksi susu dalam negeri hanya sekitar 1 juta ton per tahun.

Sebelum Kembali Berlibur di Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Jumat, 16 Mei 2025 | 06:37 WIB

Sebelum Kembali Berlibur di Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Menjelang libur akhir pekan ini, investor atau trader harus mewaspadai membaliknya penguatan IHSG hari ini.

Pemerintah Ekspansi, Swasta Masih Rem ULN
| Jumat, 16 Mei 2025 | 06:26 WIB

Pemerintah Ekspansi, Swasta Masih Rem ULN

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2025 sebesar US$ 430,4 miliar, naik 6,4% secara tahunan

Perlu Insentif Agar Ekonomi Bergulir
| Jumat, 16 Mei 2025 | 06:21 WIB

Perlu Insentif Agar Ekonomi Bergulir

Ekonom dan pengusaha meminta pemerintah menggulirkan kembali insentif pajak dan nonpajak untuk mendorong ekonomi

Pajak Ambrol, Defisit Anggaran Berisiko Jebol
| Jumat, 16 Mei 2025 | 06:15 WIB

Pajak Ambrol, Defisit Anggaran Berisiko Jebol

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Maret 2025, APBN sudah mencetak defisit sebesar Rp 104 triliun

Agrinas Pangan Menjadi Pengelola Lumbung Pangan
| Jumat, 16 Mei 2025 | 06:05 WIB

Agrinas Pangan Menjadi Pengelola Lumbung Pangan

Agrinas Pangan ditargetkan dapat mengelola 425.000 hektare sawah di akhir tahun 2025 nanti oleh pemerintah. 

Aksi Premanisme Menyurutkan Niat untuk Berbisnis
| Jumat, 16 Mei 2025 | 06:00 WIB

Aksi Premanisme Menyurutkan Niat untuk Berbisnis

Meski pemerintah sudah membentuk satgas pemberantasan premanisme awal bulan ini justru aksi tersebut makin marak belakangan ini. 

Pebisnis Membutuhkan Peta Jalan Industri Digital
| Jumat, 16 Mei 2025 | 05:40 WIB

Pebisnis Membutuhkan Peta Jalan Industri Digital

Ini terjadi seiring penetrasi pengguna yang terus meningkat, pelaku usaha di bidang jasa internet dan infrastruktur digital pun terus menanjak.

Minim Informasi, Petani Tidak Tahu HPP Baru
| Jumat, 16 Mei 2025 | 05:40 WIB

Minim Informasi, Petani Tidak Tahu HPP Baru

Masih ada sekitar 40% petani yang belum mendapatkan harga pembelian pemerintah (HPP) saat periode panen raya. 

Penjualan Mobil Listrik Masih Melaju di April
| Jumat, 16 Mei 2025 | 05:40 WIB

Penjualan Mobil Listrik Masih Melaju di April

Merek asal China menempati lima peringkat teratas mobil listrik paling laris selama empat bulan pertama tahun ini.

INDEKS BERITA

Terpopuler