Dokter Kita

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:00 WIB
Dokter Kita
[]
Reporter: Djumyati Partawidjaja | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hari-hari ini beredar daftar pejabat atau tokoh yang menitipkan nama kerabatnya kepada Rektor Universitas Negeri Lampung Karomani, supaya bisa diterima sebagai mahasiswa baru.

Daftar ini terungkap dari tuntutan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor PN Tanjung Karang, Bandar Lampung dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Unila. 

Walau Unila bukan universitas favorit ternyata ada yang memakai kekuasaannya untuk menitip kerabatnya jadi mahasiswa Unila, kebanyakan di Fakultas Kedokteran.

Sebut saja menteri, politisi, polisi, bupati, dan pendekar. Konon praktik ini sebenarnya terjadi di banyak PTN. Rektor Unila ini dianggap hanya korban yang sial sehingga harus terseret ke pengadilan. 

Tapi yang menggelitik perhatian, kenapa kebanyakan orang penting di negeri ini ingin memasukkan kerabatnya ke Fakultas Kedokteran? Fakultas Kedokteran memang dikenal sebagai fakultas elite dengan biaya mahal luar biasa. Tapi untuk orang-orang berduit, tentu tak ada masalah. 

Bukan rahasia umum juga kalau jalur yang lebih mahal ini "mengorbankan" ukuran kemampuan akademis. Artinya, peluang masuk anak-anak yang membayar lebih mahal lebih besar dibandingkan jalur "kere".

Lalu kenapa juga mereka harus menambahi dengan titipan seperti itu? Sepertinya karena mereka tidak yakin dengan kemampuan akademis anak-anaknya sendiri.   

Jadi bisa dibayangkan dokter-dokter semacam apa yang akan muncul dari hasil "perselingkuhan" seperti ini? Tentu jauh dari mental dokter di era 90-an.

Dulu mahasiswa Fakultas Kedokteran perlu kuliah minimal 7 tahun, ditambah masa pengabdian ke daerah. Lebih celaka mahasiswa kedokteran di universitas swasta, karena mereka masih harus ujian negara yang  bisa butuh waktu beberapa tahun. 

"Bahan baku" yang buruk tentu akan sukar sekali untuk "ditempa" oleh dosen sekaliber dewa sekalipun. Tak heran kalau banyak yang kesulitan sehingga gosipnya di Fakultas Kedokteran banyak intervensi kepada para dosen untuk meluluskan mahasiswanya.

Apa yang ditanam akan dituai pada saatnya. Kalau sistem pendidikan kedokteran hanya menekankan pada kuantitas, entah bagaimana kualitas dokter yang dihasilkan.

Kalau universitas dipaksa untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya, kalau para pejabat hanya berpikir anak-anaknya bisa makmur dengan menjadi dokter, kita semua akan menjadi korban yang malang. 

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler