Dompet Digital Siap Optimalkan Perluasan Kerja Sama QRIS Lintas Negara

Kamis, 25 Juli 2024 | 04:30 WIB
Dompet Digital Siap Optimalkan Perluasan Kerja Sama QRIS Lintas Negara
[ILUSTRASI. Pengendara motor melintas di depan?poster iklan jasa top up aplikasi dompet digital di Depok, Jawa Barat, Senin (5/2/2024). (KONTAN/Baihaki)]
Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia bakal memperluas layanan QRIS lintas negara atau QR cross border ke sejumlah negara, yakni Korea Selatan, India, Jepang, hingga Uni Emirat Arab. Rencana ini diyakini bisa memperbesar transaksi di sejumlah platform dompet digital alias e-wallet

PT Espay Debit Indonesia Koe alias DANA misalnya menilai upaya untuk menambah lebih banyak negara dalam kerja sama layanan QRIS akan menjadi peluang bagi perseroan mendongkrak kinerja. "Kami siap berpartisipasi ke negara berikutnya," kata Head of Communication DANA Indonesia Sharon Issabella. 

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Aturan DHE SDA Anyar bakal Kelar Januari 2025
| Sabtu, 21 Desember 2024 | 09:44 WIB

Aturan DHE SDA Anyar bakal Kelar Januari 2025

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah aturan yang akan menjadi payung hukum ketentuan DHE SDA yang baru

BI Sebut, Rasio Uang Palsu Semakin Rendah
| Sabtu, 21 Desember 2024 | 09:40 WIB

BI Sebut, Rasio Uang Palsu Semakin Rendah

Rasio uang palsu terhadap uang yang diedarkan (UYD) sepanjang 2024 adalah empat lembar per juta uang yang beredar (4 ppm)

Rame-Rame Tolak PPN 12%
| Sabtu, 21 Desember 2024 | 09:36 WIB

Rame-Rame Tolak PPN 12%

Warganet masih ramai menolak kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% meski pemerintah akan tetap memberlakukan tarif tersebut

Apindo: Rupiah Melemah hingga Rp 16.350 di 2025
| Sabtu, 21 Desember 2024 | 09:11 WIB

Apindo: Rupiah Melemah hingga Rp 16.350 di 2025

Kebijakan DHE oleh pemerintah, LCT, penerbitan SRBI dan SVBI oleh BI belum bisa menjaga nilai tukar rupiah

Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bisa Sia-Sia
| Sabtu, 21 Desember 2024 | 09:04 WIB

Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bisa Sia-Sia

Insentif fiskal dalam paket kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah selama dua bulan tak mampu menahan tekanan ekonomi

Bauran Kebijakan Mendorong Pertumbuhan
| Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:15 WIB

Bauran Kebijakan Mendorong Pertumbuhan

Otoritas moneter dan fiskal harus bersinergi bersama-sama ketika pemerintah ingin defisit dinaikkan.​

BUMN Punya Negara
| Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:00 WIB

BUMN Punya Negara

BUMN harus dijadikan alat untuk kepentingan negara dan rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang.

Genjot Kinerja, KKGI dan TPMA Bikin Perusahaan Patungan
| Sabtu, 21 Desember 2024 | 07:27 WIB

Genjot Kinerja, KKGI dan TPMA Bikin Perusahaan Patungan

Kongsi itu dibentuk guna mendukung solusi logistik batubara di Kalimantan Timur. Modal awal TBP mencapai Rp 51,5 miliar. 

Kebut Proyek Tol Akses Patimban, Jasa Marga (JSMR) Raih Kredit Rp 3,96 Triliun
| Sabtu, 21 Desember 2024 | 07:20 WIB

Kebut Proyek Tol Akses Patimban, Jasa Marga (JSMR) Raih Kredit Rp 3,96 Triliun

Kredit itu diberikan Bank PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur kepada anak usaha JSMR, yakni PT Jasamarga Akses Patimban.​

Delapan Emiten Bakal Delisting dari Bursa, Nasib Investor Masih Penuh Tanda Tanya
| Sabtu, 21 Desember 2024 | 07:10 WIB

Delapan Emiten Bakal Delisting dari Bursa, Nasib Investor Masih Penuh Tanda Tanya

Kondisi keuangan emiten yang di delisting dari BEI memprihatinkan, sehingga kemampuan melakukan buyback saham dipertanyakan.

INDEKS BERITA

Terpopuler