Dubai Kerjasama dengan Binance untuk Kembangkan Ekosistim Aset Virtual

Selasa, 21 Desember 2021 | 17:48 WIB
Dubai Kerjasama dengan Binance untuk Kembangkan Ekosistim Aset Virtual
[ILUSTRASI. Ilustrasi uang kripto, bitcoin, 19 Oktober 2021. REUTERS/Edgar Su]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - DUBAI. Bursa uang kripto Binance pada Selasa (21/12) mengumumkan penandatanganan kerjasama dengan Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA) dalam pembangunan ekosistem aset virtual di tingkat internasional.

Dubai World Trade Center (DWTC) pada Senin (20/12) menyatakan wilayahnya akan menjadi zona kripto sekaligus regulator untuk uang kripto dan aset virtual lain. Persaingan di tingkat regional yang kian ketat menjadi alasan Uni Emirat Arab (UEA) untuk menarik bisnis baru.

Binance, bursa cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bermaksud untuk membantu pengembangan peraturan aset virtual di Dubai.

Baca Juga: Harga Bitcoin dan Ethereum Kompak Naik 4%, Shiba Inu Melompat 10%

“Tujuannya adalah untuk membantu bursa kripto, atau bisnis yang menawarkan layanan blockchain dan layanan DLT, atau berbagai uang dan aset digital untuk dilisensikan di Dubai,” katanya.

Regulator keuangan di sejumlah negara tahun ini menargetkan Binance. Beberapa di antaranya melarang platform tersebut melakukan aktivitas tertentu. Ada juga regulator yang memperingatkan konsumen bahwa Binance tidak memiliki lisensi untuk beroperasi di yurisdiksi mereka.

Sebagai tanggapan, CEO Changpeng Zhao mengatakan pada bulan Juli bahwa dia ingin meningkatkan hubungan dengan regulator.

 Baca Juga: Dua Kripto ini Disebut Taruhan Berisiko untuk 2022, apa saja?

DWTCA, yang disebut sebagai zona bebas di dalam UEA, menyetujui kerangka kerja pada bulan September yang memungkinkannya untuk menyetujui dan melisensikan aktivitas keuangan terkait kripto.

Dan pada bulan Oktober, Dubai International Financial Center (DIFC), zona bebas Dubai yang lain, merilis bagian pertama dari kerangka peraturan untuk token digital.

"Melalui posisi kepemimpinan dan keahlian kami, dikombinasikan dengan visi jangka panjang Dubai, kami berencana untuk mengembangkan kerangka peraturan yang sesuai dengan sifat aset virtual yang bergerak cepat dan progresif," kata Zhao.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler