Berita Market

Efek Ibukota Negara Baru ke Saham Konstruksi Tak Terasa

Kamis, 20 Januari 2022 | 07:00 WIB
Efek Ibukota Negara Baru ke Saham Konstruksi Tak Terasa

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Undang-undang ibukota negara baru telah sah diresmikan pemerintah. Ini artinya, proyek pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur bakal segera bergulir.

Meski begitu, euforia ibukota baru ini rupanya belum terlihat di saham-saham konstruksi maupun infrastruktur yang terlibat dalam pembangunan ibukota baru. Kemarin (19/1), harga saham emiten konstruksi, baik BUMN Karya maupun swasta, mayoritas ditutup merah.

Dari BUMN Karya, saham WIKA ditutup turun 2,37% ke Rp 1.030, WSKT turun 0,88% ke Rp 565, PTPP turun 1,66% ke Rp 890, dan saham ADHI stagnan di Rp 825.

Sementara dari emiten konstruksi swasta, saham TOTL turun 0,64% ke Rp 310, TOPS belum beranjak dari Rp 50, dan ACST stagnan di Rp 190.

Di periode sebulan terakhir saham-saham tersebut juga masih mencatatkan penurunan harga.

Analis Samuel Sekuritas, Andreas Kriso Saragih menuturkan, seharusnya kabar mengenai pembentukan ibukota negara baru bisa menjadi sentimen positif bagi saham emiten konstruksi. Tapi, pergerakan saham-saham ini tertahan sikap hati-hati pasar. "Sepertinya, market lebih berhati-hati karena risiko kenaikan tingkat suku bunga dan penyebaran Covid-19," ujar Andreas, Rabu (19/1).

Analis RHB Sekuritas Andrey Wijaya menyebut, detail pembangunan ibukota baru ini juga belum jelas. Yang pasti, pembangunan ibukota baru akan dibiayai oleh pemerintah dan swasta.

Sebagai pengingat, alokasi anggaran infrastruktur tahun ini sebesar Rp 384,8 triliun, 14,2% dari total belanja pemerintah. Angka ini turun 7,8% dari alokasi di 2021 yang mencapai Rp 417,4 triliun. Di sisi lain, pemerintah telah menyebutkan bahwa alokasi anggaran IKN di 2022 sebesar Rp 510 miliar dari total kebutuhan dana Rp 466 triliun.

Di sisi lain, saat ini hampir semua perusahaan konstruksi neracanya mempunyai rasio utang (DER) yang tinggi. Sehingga diperlukan bantuan pemerintah atau investor untuk membangun ibukota baru yang nilai proyeknya tinggi.

"Jika pembangunan dan pendanaan ibukota baru bisa berjalan, perusahaan BUMN konstruksi akan diuntungkan, khususnya untuk jangka panjang," imbuh Andrey. Dia memberi pandangan netral untuk sektor konstruksi.

 


Baca juga