Ekspor Benur, Investor Gandeng Badan Layanan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan

Senin, 13 Mei 2024 | 06:04 WIB
Ekspor Benur, Investor Gandeng Badan Layanan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan
[ILUSTRASI. Pekerja menunjukan hasil panen lobster yang dibudidayakan di Kampung Lobster Pantai Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (27/3/2022). Budidaya lobster yang sudah mampu menembus pasar ekspor itu kini mengalami kesulitan mendapatkan benih karena bersaing dengan eksportir gelap yang membeli dengan harga lebih tinggi. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/pras.]
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi membuka kembali keran ekspor benur atau benih bening lobster (BBL) atau benur setelah kebijakan tersebut ditutup pada tahun 2021.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus spp.), Kepiting (scylla spp.) dan Rajungan (portnus spp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024. 

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Omon-Omon Korupsi
| Senin, 13 Juli 2026 | 06:10 WIB

Omon-Omon Korupsi

Drama rangkulan pejabat yang seharusnya menjadi pembersih korupsi, tak cukup untuk menjawab janji pemerintahan bersih.

Industri Karoseri Mulai Membaik, Belum Pulih Total
| Senin, 13 Juli 2026 | 06:10 WIB

Industri Karoseri Mulai Membaik, Belum Pulih Total

Membaiknya permintaan bus pada semester I tahun ini menjadi sinyal positif bagi industri karoseri setelah sempat tertekan sepanjang tahun lalu.

Daya Beli Melambat, Mayora Indah (MYOR) Siapkan Strategi Jaga Penjualan
| Senin, 13 Juli 2026 | 05:56 WIB

Daya Beli Melambat, Mayora Indah (MYOR) Siapkan Strategi Jaga Penjualan

PT Mayora Indah Tbk (MYOR) telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi pelemahan daya beli masyarakat. 

Saham BBCA Kembali Dilirik Asing, Efek Dana ETF BlackRock atau Fundamental Membaik?
| Senin, 13 Juli 2026 | 05:46 WIB

Saham BBCA Kembali Dilirik Asing, Efek Dana ETF BlackRock atau Fundamental Membaik?

Keberlanjutan arus masuk dana asing bergantung pada tetap menariknya valuasi BBCA serta kemampuan perseroan menjaga fundamental bisnis.

Sepi Transaksi, Sekuritas Sulit Dapat Komisi
| Senin, 13 Juli 2026 | 05:45 WIB

Sepi Transaksi, Sekuritas Sulit Dapat Komisi

Berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia (BEI), RNTH sepanjang 6-10 Juli 2026 hanya mencapai Rp 10,26 triliun. 

Laju Indeks Bursa Masih Tak Tentu Arah
| Senin, 13 Juli 2026 | 05:45 WIB

Laju Indeks Bursa Masih Tak Tentu Arah

Faktor internal dan eksternal jadi sentimen penggerak  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pekan ini.

Target Pembiayaan APBN Kembali Naik
| Senin, 13 Juli 2026 | 05:40 WIB

Target Pembiayaan APBN Kembali Naik

Ekonom soroti besarnya SiLPA di tengah penarikan utang yang masih berlanjut.                              

Aset Valas Menopang Cadangan Devisa
| Senin, 13 Juli 2026 | 05:30 WIB

Aset Valas Menopang Cadangan Devisa

Cadangan devisa Indonesia naik jadi US$145,59 miliar pada Juni 2026. Arus masuk dana asing ke SBN dan SRBI jadi pendorong utama.

Program B50 Bisa Kerek Kinerja Emiten CPO
| Senin, 13 Juli 2026 | 05:30 WIB

Program B50 Bisa Kerek Kinerja Emiten CPO

Program B50 diprediksi akan mendongkrak permintaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) domestik.​

Ruang Fiskal Daerah Masih Tertekan
| Senin, 13 Juli 2026 | 05:00 WIB

Ruang Fiskal Daerah Masih Tertekan

Meskipun pagu TKD naik Rp13,3 triliun, ruang fiskal daerah tetap tertekan. Penurunan TKD berpotensi memperlambat pembangunan infrastruktur.

INDEKS BERITA