Eksportir yang Meminati Fasilitas Kawasan Berikat Kian Bertambah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pemerintah mendorong pengusaha memanfaatkan kawasan berikat untuk memacu ekspor membuahkan hasil positif. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat pengusaha antusias mengajukan izin kawasan berikat (KB) maupun fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE)..
Kepala Seksi Kawasan Berikat Ditjen Bea dan Cukai Joko Pri Sukmono menjelaskan, permohonan izin KB selalu ada setiap hari. Bahkan, mulai tahun ini, di sejumlah kantor wilayah (kanwil) Bea Cukai menyetujui minimal satu permohonan KB. "Mulai tahun ini, permohonan izin KB sebelumnya di kantor pusat kini di Kanwil. Kanwil Jawa Tengah (Jateng) sangat mendominasi," kata Joko saat ditemui KONTAN di kantor pusat Ditjen Bea Cukai, Rabu (27/3).
Catatan Joko, total izin KB yang sudah keluar hingga akhir Februari 2019 sebanyak 1.382 perusahaan, sedangkan KITE sebanyak 377 perusahaan. "Akhir tahun lalu, izin KB hanya 1.300," jelas Joko.
Sebagian besar tambahan izin KB berasal dari Kanwil Jateng, terutama dari Kabupaten Boyolali dan Semarang. Perusahaan umumnya bergerak di produksi garmen dan sepatu. "Saya belum dapat angka persisnya. Untuk contoh saja, pengajuan BK di Jawa Barat tahun ini sebanyak 16 perusahaan, Jawa Tengah lebih banyak," ujar Joko.
Menurut Joko, peningkatan KB di Jawa Tengah memperhitungkan infrastruktur yang semakin berkembang pesat, sumber daya manusia yang berkualitas, serta upah minimum kabupaten/kota yang masih menggiurkan bagi pengusaha "Infrastruktur di Jawa Tengah sangat bagus. Dari Boyolali ke pelabuhan sudah jalan tol dan bisa cepat. Pelabuhan Tanjung Mas juga sudah besar," ujar Joko.
Dalam kunjungan ke KONTAN pekan lalu, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Syarif Hidayat menyebut, pesatnya perkembangan kawasan berikat di Indonesia memaksa pelaku bisnis di Singapura memotong biaya logistik hingga sewa gudang.
Sebab kini pengusaha bisa langsung mengirimkan barang ke kawasan berikat, tanpa melalui pelabuhan hub di Singapura. "Singapura benar-benar kelabakan dengan kawasan berikat ini," katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengakui pengusaha semakin meminati fasilitas KB dan KITE, khususnya di Jateng. Upah dan tenaga kerjanya lebih produktif dibandingkan wilayah lain. UMK di Boyolali tahun ini hanya Rp 1,79 juta per bulan, jauh lebih murah dibandingkan di Kabupaten Tangerang Rp 3,84 juta.
Jateng juga memiliki infrastruktur yang baik, apalagi semenjak ada jalan tol Trans-Jawa. Transportasi ke pelabuhan tak lagi menjadi kendala. "Politik di Jawa Tengah juga stabil. Kepala daerah di wilayah ini kooperatif atau pro terhadap investasi," ujar Hariyadi, Rabu (27/3).
