Fatwa MUI Menekan Industri Vape
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri rokok elektrik atau vape menghadapi tekanan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan, produksi dan perdagangan vape haram.
Pelaku usaha vape menilai fatwa tersebut berpotensi memengaruhi permintaan konsumen hingga keberlangsungan industri vape legal.
Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) Paido Siahaan mengatakan pihaknya menghormati kewenangan MUI dalam memberikan pandangan keagamaan. Namun, dampak terhadap industri perlu dilihat dengan mempertimbangkan bukti ilmiah, kepastian hukum, serta aspek sosial dan ekonomi.
Baca Juga: MUI Haramkan Vape: Risiko Regulasi Emiten Rokok dan Sikap Kemenkes
"Perlu dibedakan antara fatwa sebagai pandangan keagamaan dan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum positif. Fatwa MUI tidak serta-merta menjadikan kegiatan produksi, perdagangan, maupun penggunaan rokok elektrik sebagai tindakan yang dilarang oleh negara," ujar Paido kepada KONTAN, Selasa (10/11).
Menurut dia, rokok elektrik saat ini telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang masuk dalam pengaturan, pengawasan, dan pemungutan cukai pemerintah. Karena itu, keberlangsungan industri vape perlu tetap dilihat berdasarkan kerangka regulasi nasional yang berlaku.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menilai perlu ada pembedaan antara industri vape legal dengan penyalahgunaan produk vape untuk narkotika.
"Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya," ujar Budiyanto, Rabu (11/11).
Menurut dia, penyamarataan vape legal dan ilegal dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dampaknya berpotensi merembet ke penyerapan tenaga kerja, investasi hingga penerimaan negara.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat terdapat sekitar 200 perusahaan vape yang menyerap hingga 100.000 tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir.
Nilai investasi yang telah terbentuk mencapai sekitar Rp 31 triliun dan devisa ekspor mencapai US$ 518 juta.
