Fed Mulai Menjaring Usulan Publik tentang Penerbitan Dolar Digital

Jumat, 21 Januari 2022 | 18:47 WIB
Fed Mulai Menjaring Usulan Publik tentang Penerbitan Dolar Digital
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Pimpinan Federal Reserve Board Chairman Jerome Powell di gedung kongres, Capitol Hill, Washington, AS, 12 February 2020. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Otoritas moneter Amerika Serikat (AS) menggulirkan pembahasan tentang penerbitan dolar dalam versi digital. Federal Reserve mulai Kamis (20/1) mengumpulkan komentar tentang perlu atau tidaknya merilis central bank digital currency (CBDC) melalui formulir online selama 120 hari.

Bersamaan dengan pengumpulan umpan balik dari publik, Fed juga merilis makalah pembahasan internal tentang CBDC. Highlights dari makalah tersebut adalah dolar AS versi digital menawarkan lebih banyak opsi pembayaran dengan waktu yang lebih cepat ke penduduknya.
Namun di sisi lain, penerbitan dolar versi digital juga menimbulkan risiko stabilitas moneter dan kemungkinan gangguan privasi. 

Makalah itu memang tidak memuat rekomendasi kebijakan Fed. Bahkan, tidak ada sinyal yang jelas tentang posisi Fed terhadap peluncuran CBDC. Dalam makalah itu, Fed hanya menyatakan tidak akan menciptakan apapun "tanpa dukungan yang jelas dari lembaga eksekutif dan dari Kongres. Idealnya, dalam bentuk undang-undang yang memberikannya otorisasi secara spesifik."

Baca Juga: Intip Prospek Bitcoin yang Sudah Terkoreksi Selama Tiga Bulan Terakhir

Makalah ini memuat berbagai subjek yang memicu perdebatan di dalam jajaran teratas The Fed. Perdebatan yang muncul di saat bank sentral lain di seluruh dunia sedang menjajaki adopsi mata uang digital. Makalah ini menjadi semacam jalan pembuka bagi Fed untuk menjaring umpan balik dari publik tentang potensi biaya dan manfaat CBDC.

"Sementara CBDC dapat memberikan opsi pembayaran digital yang aman untuk rumah tangga dan bisnis karena sistem pembayaran terus berkembang, dan dapat menghasilkan opsi pembayaran yang lebih cepat antar negara, mungkin juga ada kerugiannya," tulis pejabat Fed.

Tantangannya termasuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan dolar digital akan "melengkapi alat pembayaran yang ada," kata The Fed. Bank sentral juga perlu menangani pertanyaan kebijakan utama seperti memastikan CBDC tidak melanggar privasi orang Amerika dan bahwa pemerintah mempertahankan "kemampuannya untuk memerangi keuangan gelap."

Baca Juga: BI Prediksi The Fed Akan Kerek Suku Bunga Sebanyak 4 Kali di 2022

Tidak seperti cryptocurrency, yang biasanya dijalankan oleh aktor swasta, CBDC diterbitkan dan didukung oleh bank sentral. Ini akan berbeda dari transaksi elektronik yang terjadi melalui bank komersial besar yang dapat memberikan konsumen klaim langsung ke bank sentral, mirip dengan uang tunai fisik.

Sekitar 90 negara sedang mengeksplorasi atau meluncurkan CBDC mereka sendiri, menurut Atlantic Council. Implementasi euro, yuan, atau dolar dalam bentuk digital secara luas mungkin baru terjadi beberapa tahun ke depan. Namun, proyek-proyek tersebut dapat secara dramatis mengganggu sistem keuangan global.

Meskipun menghindari rekomendasi kebijakan, The Fed memang menjelaskan bagaimana dolar digital dapat berfungsi.

Secara kritis, dikatakan bahwa dolar digital akan "paling sesuai" dengan kebutuhan AS jika diperantarai melalui sistem keuangan saat ini. Itu berarti individu tidak akan memiliki akun CBDC secara langsung dengan The Fed, sebuah pendekatan yang didukung oleh beberapa Demokrat yang mengatakan mata uang digital dapat membantu mereka yang tidak memiliki rekening bank. Bank khawatir bahwa pendekatan seperti itu akan memakan basis simpanan mereka.

Namun, pejabat Fed mengatakan mereka tidak mengesampingkan apa pun.

Makalah Kamis terpisah dari penelitian yang telah dikerjakan Fed Boston dengan Institut Teknologi Massachusetts untuk mengeksplorasi aspek teknologi CBDC. Penelitian itu, termasuk pengkodean yang dapat digunakan untuk CBDC AS yang potensial, akan dirilis paling cepat bulan depan.

Sebagian dari isi makalah ini menggemakan pandangan Ketua Fed Jerome Powell, yang mengatakan bahwa proyek semacam itu harus mendapat dukungan luas, dan mendapat amanat dari Kongres.

Baca Juga: Bank Sentral Mulai Perketat Kebijakan Moneter

Gubernur Fed Lael Brainard, sementara itu, mengatakan tidak "berkelanjutan" bagi AS untuk menunda mengejar dolar digital pada saat ekonomi yang bersaing bergerak maju. Lainnya, termasuk Gubernur Fed Christopher Waller, lebih skeptis dan menunjukkan bahwa banyak transaksi dolar sudah digital.

Jonathan McCollum, ketua hubungan pemerintah federal untuk Davidoff Hutcher & Citron, mengatakan beberapa di Washington khawatir Amerika Serikat dapat melemahkan posisinya sebagai pemegang mata uang cadangan global jika tidak bergerak maju.

"AS memiliki kesempatan untuk menetapkan aturan tentang bagaimana mata uang digital berfungsi dalam sistem keuangan internasional, tetapi penting untuk kita mulai sekarang," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Pasokan Ayam di Jawa Bisa Melebihi Kebutuhan
| Selasa, 10 Februari 2026 | 05:05 WIB

Pasokan Ayam di Jawa Bisa Melebihi Kebutuhan

Danantara melalui ID Food mulai membangun peternakan ayam di enam lokasi guna menunjang program MBG.

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar

Pemerintah menargetkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) bisa mencapai Rp 1.682 triliun dalam sepuluh tahun ke depan

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)

IHSG menguat signifikan didorong sentimen positif dari Asia dan komoditas. Analis merekomendasikan saham ini untuk potensi cuan besok.

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:40 WIB

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur

Jumlah kelas menengah Indonesia menyusut 1,1 juta orang di 2025. Ini sebabkan penerimaan pajak terancam karena daya beli anjlok.

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:30 WIB

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal

Pemerintah siapkan Perpres hapus iuran JKN PBPU/BP kelas 3. Cari tahu siapa saja yang akan diuntungkan dari kebijakan ini!

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:22 WIB

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI

Penurunan outlook Moody's dan risiko downgrade MSCI harus dilihat sebagai isu kredibilitas tata kelola pasar dan kebijakan ekonomi Indonesia.

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:20 WIB

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat

Manajemen optimistis seluruh portofolio bisnis MPMX tumbuh pada tahun ini karena industri otomotif yang masih prospektif.

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:10 WIB

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat

Ruang intervensi kebijakan untuk komoditas ini masih belum luas. Hal ini lantaran kelapa belum termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok.

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

INDEKS BERITA

Terpopuler