Fiskal Bertaruh
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergantian Menteri Keuangan bukan tombol reset bagi APBN. Ketika Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, persoalan fiskal Indonesia tidak ikut berganti. Ujian sebenarnya: apakah pergantian figur mampu mengembalikan kepastian kebijakan ketika kebutuhan belanja membesar, penerimaan harus digenjot, dan kepercayaan pasar perlu dijaga?
RAPBN 2027 memberi gambaran besarnya pekerjaan rumah. Pemerintah mematok pendapatan negara Rp3.426 triliun, sementara belanja mencapai Rp4.097,2 triliun. Defisit dijaga 2,4% PDB atau sekitar Rp671,2 triliun. Di atas kertas, angka ini masih di bawah batas 3%. Namun, ruang fiskal tidak boleh dibaca hanya dari jarak terhadap batas tersebut.
Kebutuhan pembiayaan tetap besar. Beban bunga utang juga meningkat, sementara pemerintah ingin mempertahankan belanja untuk program prioritas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, tantangan Suahasil bukan hanya menjaga defisit, tapi memastikan APBN menghasilkan dampak ekonomi yang jelas.
Di sisi penerimaan, pemerintah menargetkan perpajakan Rp 2.908 triliun dan PNBP Rp 517,4 triliun. Target itu menuntut perluasan basis pajak, kepatuhan yang kuat, serta optimalisasi aset dan sumber daya alam. Jalan pintas berupa penerimaan temporer hanya akan menunda persoalan jika tak dibarengi penguatan fondasi pendapatan negara.
Rencana setoran keuntungan Danantara Rp 120 triliun menjadi contoh penting. Angka itu besar bagi APBN, tapi yang penting adalah bagaimana mekanisme, keberlanjutannya, dan bagaimana kepentingan penerimaan negara diseimbangkan dengan kebutuhan investasi BUMN. Saat ini, nasib setoran itu masih menunggu pembahasan antara Danantara dan Menteri Keuangan.
Sementara itu, pemerintah mempertahankan penempatan dana Rp200 triliun di bank BUMN hingga Juli 2027. Hal ini menunjukkan dukungan fiskal terhadap likuiditas masih menjadi bagian dari strategi ekonomi. Karena itu, ukuran keberhasilan pergantian Menkeu bukan seberapa cepat kebijakan berubah, tapi seberapa jelas arah fiskal dibangun. Dunia usaha membutuhkan kepastian, pasar butuh kredibilitas, dan publik membutuhkan APBN yang transparan serta produktif.
Pergantian wajah harus berakhir pada satu hal: bukan APBN yang sekadar lebih besar, tapi yang lebih sehat dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi tanpa mewariskan beban yang lebih berat kepada generasi berikutnya.
