Follow The Money

Sabtu, 01 Maret 2025 | 05:10 WIB
Follow The Money
[ILUSTRASI. Jurnalis KONTAN Asnil Bambani Amri. (Ilustrasi KONTAN/Indra Surya)]
Asnil Bambani | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keberanian Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi jumbo di anak usaha PT Pertamina (Persero) layak  mendapat apresiasi. Korps Adhyaksa itu mengendus kejanggalan pengadaan bahan bakar Pertamax RON 92 periode 2018 - 2023.

Dugaan sementara, Pertamax dioplos dengan minyak mentah berkualitas rendah tapi dijual setara Pertamax RON 92.  Kerugian negara ditaksir nyaris mencapai Rp 1.000 triliun.

Tentu, pembeli Pertamax RON 92 merasa kecele. Di satu sisi mereka beralih ke Pertamax karena merasa tak berhak pakai Pertalite yang disubsidi. Ada juga yang pakai Pertamax karena kebutuhan mesin mobil yang kudu pakai RON tinggi. Ada juga  kelompok yang pakai Pertamax karena tak mau membuang timbal lebih banyak. 

Ketiga kelompok masyarakat konsumen Pertamax itulah yang langsung dirugikan. Sebagian mereka berencana melakukan class action ke Pertamina. Maklum, ada banyak hak konsumen yang dilanggar jika dugaan korupsi itu berhasil dibuktikan Kejaksaan Agung.

Selain kecele, konsumen dan warga juga banyak yang bertanya kenapa baru sekarang aktivitas haram itu diketahui? Sementara Pertamina dan anak-anak usahanya berulang kali mendapat penghargaan dalam hal lingkungan, sosial dan tata kelola alias ESG.

Yang terbaru, bulan Januari lalu, lembaga rating bergengsi MSCI ESG Research LLC (MSCI) telah memberikan skor BBB kepada PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina yang kini berurusan dengan Kejaksaan Agung itu. Kini reputasi itu tercoreng sudah.

Selanjutnya, publik ataupun konsumen tentu berhak bertanya, kemana aliran dana besar dari penjualan dari bahan bakar RON rendah menjadi Pertamax tersebut? Tentu sulit dicerna jika aliran dana sebesar itu tak terlacak dalam buku transaksi yang ada di pembukuan. 

Tak masuk akal jika dana selisih dari potensi kerugian negara itu ditarik tunai, kemudian dibawa lalu-lalang memakai truk atau kontainer. Jadi, saatnya follow the money! Telisik saja ke mana perpindahan dan parkirnya uang tersebut. 

Semakin aneh jika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor keuangan independen tak mengendus perpindahan dana jumbo itu.

Semoga,  Kejaksaan Agung berani memeriksa semua pihak terkait. Termasuk penerima manfaat aliran dananya. Saatnya bersih-bersih, karena publik jengah dengan liga korupsi! 

Bagikan

Berita Terbaru

Hingga Akhir Tahun, Kinerja Reksadana Saham Masih Tertekan
| Selasa, 17 November 2026 | 06:30 WIB

Hingga Akhir Tahun, Kinerja Reksadana Saham Masih Tertekan

Di tengah gejolak pasar modal domestik dan ketidakpastian ekonomi global, kinerja reksadana saham tertekan sepanjang tahun berjalan 2026.

Rem Konsumsi BBM
| Selasa, 17 November 2026 | 06:10 WIB

Rem Konsumsi BBM

Pemerintah perlu mengerem juga konsumsi Pertalite dengan mendongkrak populasi motor listrik yang penjualan tahun ini juga meningkat tinggi.

Menanti Arah BI Rate, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini, Selasa (17/11)
| Selasa, 17 November 2026 | 06:09 WIB

Menanti Arah BI Rate, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini, Selasa (17/11)

Konsensus Bloomberg menunjukkan, median ekspektasi BI rate tetap di  5,75%. Namun, sebagian ekonom mengantisipasi kenaikan suku bunga.

Tekanan pada Rupiah Masih Besar pada Selasa (17/11)
| Selasa, 17 November 2026 | 06:00 WIB

Tekanan pada Rupiah Masih Besar pada Selasa (17/11)

Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu faktor yang membebani pergerakan mata uang Garuda

Graha Layar Prima (BLTZ) Andalkan Momentum Libur Nataru
| Selasa, 17 November 2026 | 05:25 WIB

Graha Layar Prima (BLTZ) Andalkan Momentum Libur Nataru

Sejumlah film domestik maupun internasional yang dijadwalkan tayang menjelang akhir tahun diharapkan dapat menarik minat penonton.

Dapen Minta Harmonisasi Aturan DCP
| Selasa, 17 November 2026 | 05:20 WIB

Dapen Minta Harmonisasi Aturan DCP

Industri mengharapkan adanya harmonisasi aturan Dana Cadangan Pensiun dengan Dana Kompensasi Pascakerja (DKPK) yang selama ini dijalankan.

Laju Kredit Mengikis Modal Bank
| Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Laju Kredit Mengikis Modal Bank

Ekspansi kredit dan penyempitan margin menekan rasio modal perbankan, meski posisi permodalan masih tergolong kuat.

Bank Kliring Renminbi dan Ekosistem Pasar Valas
| Selasa, 17 November 2026 | 04:40 WIB

Bank Kliring Renminbi dan Ekosistem Pasar Valas

Ekspansi LCT harus dimanfaatkan untuk mendongkrak ekspor manufaktur bernilai tambah tinggi, bukan sekadar komoditas primer.

Pebisnis Rokok Elektrik Sulit Menyusun Proyeksi Bisnis
| Selasa, 17 November 2026 | 04:20 WIB

Pebisnis Rokok Elektrik Sulit Menyusun Proyeksi Bisnis

Menurut Arvindo, stigma terhadap industri menjadi salah satu dampak yang langsung dirasakan oleh pelaku usaha.

PNM Mulai Memperluas Implementasi Kredit Murah
| Selasa, 17 November 2026 | 04:15 WIB

PNM Mulai Memperluas Implementasi Kredit Murah

Bahwa implementasi program KPPS mulai efektif pada 10 November 2026 dilakukan kepada nasabah PNM Mekaar di Batam, Kepulauan Riau.

INDEKS BERITA

Terpopuler