G7 Sepakati Tarif Pajak Global Minimal, Raksasa Teknologi Bersiap Bayar Lebih Mahal

Senin, 07 Juni 2021 | 10:12 WIB
G7 Sepakati Tarif Pajak Global Minimal, Raksasa Teknologi Bersiap Bayar Lebih Mahal
[ILUSTRASI. Para peserta KTT menteri keuangan negara G7 di Lancaster House, London, Inggris, Sabtu (5/6/2021). REUTERS/Henry Nicholls/Pool]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Negara-negara yang tergabung dalam kelompok ekonomi makmur, Sabtu (5/7) menyepakati pemberlakuan tarif pajak perusahaan global minimum, sebesar 15%. Kesepakatan ini menjadi jalan bagi negara-negara anggota G7 untuk mengantongi penerimaan pajak lebih besar dari perusahaan multinasional, semacam Amazon dan Google.

Aturan ini memungkinkan Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara kaya lain, yang tengah kesulitan likuiditas akibat pandemi Covid-19, mengantongi tambahan penerimaan pajak hingga ratusan miliar dollar AS. Kesepakatan itu memangkas insentif bagi perusahaan-perusahaan raksasa mereka untuk mengalihkan keuntungan mereka ke surga lepas pantai dengan pajak rendah.

"Para menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global," kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak setelah memimpin pertemuan selama dua hari.  Pertemuan yang berlangsung di sebuah rumah megah abad ke-19 di dekat Istana Buckingham di pusat kota London itu, merupakan ajang pertama para menteri keuangan bertemu tatap muka sejak awal pandemi.

Baca Juga: Inggris mengajak dunia untuk selesaikan vaksinasi Covid-19 global pada 2022

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan "komitmen yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya" akan mengakhiri apa yang dia sebut perlombaan ke bawah dalam perpajakan global. Proses pembahasan kesepakatan itu sendiri telah berlangsung delapan tahun, dan sempat terhenti.

Proses pembahasan kesepakatan yang telah berumur delapan tahun sempat terhenti. Negosiasi kembali meluncur setelah mendapat dorongan dari Pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden. Itu sebabnya, Yellen melihat pertemuan G7 sebagai awal dari kembalinya multilateralisme AS di bawah Biden.

Posisi administrasi AS terkini kontras dengan pendekatan Presiden AS Donald Trump, yang mengasingkan banyak sekutu AS. "Apa yang saya lihat selama saya di G7 ini adalah kolaborasi yang mendalam dan keinginan untuk mengoordinasikan dan mengatasi masalah global yang jauh lebih luas," katanya.

Baca Juga: Pemerintah bakal revisi UU Tata Cara Perpajakan, ini kata pengamat pajak

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan kesepakatan itu adalah "berita buruk bagi surga pajak di seluruh dunia.” Rezim pajak internasional yang kini berlaku merupakan warisan dari aturan yang disusun di tahun 1920-an. Tak heran, aturan itu memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan raksasa teknologi multinasional yang menjual layanan dari jarak jauh dan mengaitkan sebagian besar keuntungan mereka dengan kekayaan intelektual yang diadakan di yurisdiksi pajak rendah.

Facebook, salah satu perusahaan yang menjadi target rezim pajak global yang baru, memperkirakan harus membayar lebih banyak pajak, di lebih banyak negara. “Kami ingin proses reformasi pajak internasional berhasil dan menyadari ini bisa berarti Facebook membayar lebih banyak pajak, dan di tempat yang berbeda,” ujar Nick Clegg, wakil presiden Facebook untuk urusan global dan mantan wakil perdana menteri Inggris.

Negara-negara Eropa khawatir, Amazon yang memiliki margin keuntungan lebih rendah daripada kebanyakan perusahaan teknologi, masih mampu meloloskan diri dari jerat yang dipasang rezim pajak global terbaru. Namun Yellen optimistis, Amazon akan turut masuk dalam daftar perusahaan yang harus mengikuti aturan pajak minimum.

Yellen juga mengatakan negara-negara Eropa harus menghapus pajak layanan digital yang saat ini berlaku. Pemerintah AS menilai aturan itu akan memberatkan entitas bisnis asal AS saat aturan global baru mulai berlaku. “Ada kesepakatan luas bahwa kedua hal ini berjalan beriringan,” katanya.

Rincian ketentuan kunci masih harus dinegosiasikan selama beberapa bulan mendatang. Kesepakatan yang diambil pada Sabtu kemarin menyatakan hanya "perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan" yang akan terpengaruh.

Bagaimana pendapatan pajak akan dibagi juga belum final. Setiap kesepakatan di antara negara G7 harus melewati Kongres AS untuk dinyatakan berlaku di Negeri Paman Sam.

Sejumlah pihak menilai kesepakatan historis itu belum memadai. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan dia akan mendorong tarif pajak minimum yang lebih tinggi, dan menyebut 15% sebagai titik awal.

Baca Juga: Masukan pelaku usaha dan DPR untuk pemerintah dalam menangkap peluang investasi

Beberapa kelompok kampanye juga mengutuk apa yang mereka lihat sebagai kurangnya ambisi. “Mereka menetapkan standar yang sangat rendah sehingga perusahaan bisa saja melangkahinya,” kata kepala kebijakan ketidaksetaraan Oxfam, Max Lawson.

Tetapi menteri keuangan Irlandia Paschal Donohoe, yang negaranya berpotensi terkena dampak karena tarif pajak 12,5%, mengatakan setiap kesepakatan global juga perlu mempertimbangkan negara-negara yang lebih kecil.

G7 mencakup Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada.

Selanjutnya: Catat! Perusahaan yang merugi bakal membayar PPh minimum 1%

 

Bagikan

Berita Terbaru

CEO-nya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU, MDI Ventures Buka Suara
| Rabu, 30 Juli 2025 | 14:02 WIB

CEO-nya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU, MDI Ventures Buka Suara

Menurut manajemen MDI Ventures, sejak awal pihaknya konsisten menerapkan prinsip good corporate governance dalam setiap proses investasi.

Manfaatkan Harga Emas Tinggi dengan Kerek Produksi, Saham ARCI bisa Terus Mendaki
| Rabu, 30 Juli 2025 | 11:33 WIB

Manfaatkan Harga Emas Tinggi dengan Kerek Produksi, Saham ARCI bisa Terus Mendaki

Harga saham PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) diprediksi bisa menembus Rp 1.000 per saham, sekaligus mencetak rekor tertinggi sejak IPO.

CEO MDI Ventures & Mantan Direksi TaniHub Ditahan Kejaksaan, Terjerat Kasus Korupsi
| Rabu, 30 Juli 2025 | 10:40 WIB

CEO MDI Ventures & Mantan Direksi TaniHub Ditahan Kejaksaan, Terjerat Kasus Korupsi

Direktur MDI Ventures yang dimaksud adalah Donald Wihardja diduga berperan untuk menyetujui investasi secara melawan hukum.

Dukungan Insentif Fiskal & Moneter Dorong Prospek Emiten Properti di Paruh Kedua 2025
| Rabu, 30 Juli 2025 | 09:33 WIB

Dukungan Insentif Fiskal & Moneter Dorong Prospek Emiten Properti di Paruh Kedua 2025

Meskipun suku bunga turun, kondisi likuiditas perbankan masih ketat dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Profit 26% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak (30 Juli 2025)
| Rabu, 30 Juli 2025 | 08:35 WIB

Profit 26% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak (30 Juli 2025)

Harga emas batangan Antam 24 karat 30 Juli 2025 di Logammulia.com Rp 1.918.000 per gram, harga buyback Rp 1.764.000 per gram.

Tidak Jadi Diakuisisi PGEO, RUIS Pilih Divestasi Saham Sorik Marapi ke KS Orka
| Rabu, 30 Juli 2025 | 08:27 WIB

Tidak Jadi Diakuisisi PGEO, RUIS Pilih Divestasi Saham Sorik Marapi ke KS Orka

PGEO sempat menyatakan tengah meninjau dan melakukan negoisasi untuk mengakuisisi PLTP Sorik Marapi dari tangan RUIS. 

Wika Beton )WTON) Pasok Precast untuk Proyek Subway di Manila
| Rabu, 30 Juli 2025 | 08:00 WIB

Wika Beton )WTON) Pasok Precast untuk Proyek Subway di Manila

Ini merupakan hasil kerjasama WTON dan Sta. Clara International Corporation untuk mengerjakan struktur lintasan bawah tanah

Menakar Arah Saham CDIA Berkaca Pada Pengalaman RATU dan DAAZ Ketika Masuk PPK
| Rabu, 30 Juli 2025 | 07:45 WIB

Menakar Arah Saham CDIA Berkaca Pada Pengalaman RATU dan DAAZ Ketika Masuk PPK

Ketika masuk papan pemantauan khusus dan diperdagangkan dengan skema FCA, saham RATU dan DAAZ berkali-kali mencetak ARA.

Mark Dynamics Indonesia (MARK) Bidik Pasar Ekspor China dan India
| Rabu, 30 Juli 2025 | 07:20 WIB

Mark Dynamics Indonesia (MARK) Bidik Pasar Ekspor China dan India

Potensi pertumbuhan industri sarung tangan di China dan India terbuka lebar, mengingat kedua negara sedang membangun kapasitas produksinya.

Isu Higienitas Ganjal Bisnis Depot Air Minum Isi Ulang
| Rabu, 30 Juli 2025 | 07:00 WIB

Isu Higienitas Ganjal Bisnis Depot Air Minum Isi Ulang

Masalah higienitas masih membayangi industri ini, masih banyak depot yang belum memenuhi standar higienis dan sanitasi yang telah ditetapkan.

INDEKS BERITA

Terpopuler