Gairah Receh OTT KPK

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:00 WIB
Gairah Receh OTT KPK
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali unjuk gigi di awal tahun ini. Lembaga anti rasuah ini menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah yakni Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud.

Penangkapan Abdul Gafur Mas’ud hanya berselang beberapa pekan setelah di awal tahun KPK meringkus Wali Kota Bekasi Rahmat Effendy.

Modus korupsi kepala daerah ini sejatinya tidak ada yang baru. Korupsi bagi daerah yang agak kaya atau punya alokasi belanja besar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan lepas dari pengadaan barang dan jasa.

Sementara kalau daerah itu relatif miskin pendapatan biasanya tindak korupsi berkutat pada upeti bagi calon pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten, kota ataupun provinsi.

Sementara bagi aparatur sipil daerah miskin, korupsi tak jauh dari penggelembungan anggaran perjalanan dinas, saat tidak ada lagi  atau tidak bisa mengutil dari anggaran pengadaan barang dan jasa mapun proses perizinan di daerah.

KPK juga sudah paham betul dan memetakan dengan detail daerah, maupun instansi mana saja yang masih berperilaku "udik dalam pidana korupsi seperti ini.

Ini tergambar dari Survei Penilaian Integritas (SPI) tersebut melibatkan sebanyak 640 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan total responden mencapai 255.010 responden baik dari aparatur sipil, pengguna jasa atau layanan, juga profesional.

Karena OTT terhadap Bupati Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud dan Wali Kota Rahmat Effendy jelas tidak mengagetkan. Berdasarkan catatan hasil survei SPI KPK yang dipublikasikan akhir 2021 lalu Kabupaten Penajam Paser Utara hanya mendapatkan nilai 66,18 poin, sementara Kota Bekasi 75,38 poin dai total poin berintegritas tinggi 100.

Dari 504 kabupaten kota yang turut dalam survei KPK, hanya 24 kota yang mendapatkan penilaian berintegritas tinggi dengan angka di atas 80 poin. Sedangkan mayoritas adalah medioker yang rawan korupsi dan sebagian berintegritas buruk.

Gambaran ini menunjukkan bahwa OTT hanya soal waktu, apabila kelakuan kepala daerah dan ASN tetap korup. OTT juga bukan sebuah prestasi karena KPK tak perlu berkeringat hanya untuk mengungkap kasus-kasus receh yang hanya menarik buat tontonan sesaat.

Tantangan lebih berat dalam pemberantasan korupsi adalah melawan trading in influence, dari cukong kepada pembuat kebijakan, untuk mencetak aturan demi mendukung langgengnya oligarki.               

Bagikan

Berita Terbaru

Belajar dari Aster, Mengidentifikasi Wash Trading yang Bikin Investor Kripto Merugi
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 10:39 WIB

Belajar dari Aster, Mengidentifikasi Wash Trading yang Bikin Investor Kripto Merugi

Kewaspadaan dan literasi analisis tetap menjadi kunci utama untuk bertahan dan meraih keuntungan yang berkelanjutan di kripto.

Merger BUMN Karya, Ini Efeknya ke Saham ADHI dan PTPP
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 09:06 WIB

Merger BUMN Karya, Ini Efeknya ke Saham ADHI dan PTPP

Proses merger akan berlanjut pada penggabungan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT PP Tbk (PTPP) yang diharapkan bisa selesai di 2026.

Menakar Prospek Kinerja dan Saham UNTR, Tertolong Emas tapi Masih Tertekan Batubara
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 08:08 WIB

Menakar Prospek Kinerja dan Saham UNTR, Tertolong Emas tapi Masih Tertekan Batubara

Harga emas yang lebih tinggi mendorong revisi naik estimasi laba bersih UNTR untuk tahun 2025–2027 sebesar 5%–7%.

IHSG Naik Kencang Setelah Mengalami Tekanan Pekan Lalu, Sinyal Pemulihan?
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:52 WIB

IHSG Naik Kencang Setelah Mengalami Tekanan Pekan Lalu, Sinyal Pemulihan?

Sejumlah faktor, yakni kondisi fiskal, daya beli, dan kinerja laba korporasi yang masih lesu menjadi perhatian investor institusi.

KAI dan PLN Menggarap Elektrifikasi Jalur Kereta
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:47 WIB

KAI dan PLN Menggarap Elektrifikasi Jalur Kereta

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebutkan elektrifikasi menjadi bagian dari upaya modernisasi perkeretaapian nasional.

Negosiasi Pertamina dan  SPBU Swasta Belum Tuntas
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:44 WIB

Negosiasi Pertamina dan SPBU Swasta Belum Tuntas

Negosiasi ini menggantikan mekanisme lelang yang semula digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM di SPBU swasta.

Hilirisasi Energi Jangan Setengah Hati dan Berhenti di Peta Jalan
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:38 WIB

Hilirisasi Energi Jangan Setengah Hati dan Berhenti di Peta Jalan

Selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam lingkaran "kutukan SDA". Kekayaan alam melimpah ruah, tetapi miskin nilai tambah dan  teknologi.

Babak Baru Diplomasi Ekonomi  di Tengah Kecamuk Perang Dagang
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:31 WIB

Babak Baru Diplomasi Ekonomi di Tengah Kecamuk Perang Dagang

Pemerintah Indonesia kembali aktif dalam pergaulan internasional, termasuk negosiasi dagang dengan sejumlah negara

Setahun Pemerintahan Prabowo, Bisnis Tambang Bakrie dan Djokosoetono Gencar Ekspansi
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:15 WIB

Setahun Pemerintahan Prabowo, Bisnis Tambang Bakrie dan Djokosoetono Gencar Ekspansi

Di masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 lalu, Aburizal Bakri duduk dalam jajaran Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran.

Ekonomi Global Tak Pasti, Harga Emas dan Aset Kripto Mendaki
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:00 WIB

Ekonomi Global Tak Pasti, Harga Emas dan Aset Kripto Mendaki

Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, harga komoditas seperti emas dan aset kripto melambung.

INDEKS BERITA

Terpopuler